Jokowi Bangga Peminat SMK di Jakarta Tinggi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 13, Palmerah, Jakarta Barat. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan siswa dari 46 SMK yang ada di Jakarta.
Jokowi tiba di SMKN 13, Rabu (1/5/2013) pukul 12.00 WIB. Jokowi yang mengenakan kemeja putih tersebut langsung disambut riuh oleh ratusan pelajar sambil menerikkan yel-yel.
"Jokowi siapa yang punya. Jokowi siapa yang punya. Jokowi siapa yang punya. Jokowi siapa yang punya. Yang punya kita semua," ujar ratusan pelajar serempak.
Saat meberikan sambutan, Jokowi pun mengaku senang. Terlebih saat dia melihat antusias pelajar SMK yang hadir di sekolah tersebut. Tercatat dari 580 SMK yang ada di Jakarta, hadir sekitar 46 perwakilan SMK.
"Yang tercatat dalam laporan kepala dinas, siang ini hadir dari 46 SMK dari 580 SMK di Jakarta. Ini sebuah jumlah yang besar sekali," ujar Jokowi.
Jokowi yang mengaku kaget peminat sekolah kejuruan tersebut ternyata tinggi sekali. Dia menegaskan SMK merupakan salah satu faktor penting pendukung industri negara.
"Saya sangat bangga bahwa banyak anak-anak kita yang masuk di SMK. Karena apa? Yang saya tahu keterampilan kejuruan itu adanya di SMK dan itu sangat bagus sekali untuk mendukung industri di negara yang kita cintai ini," jelas Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Ketua Gerindra: Prabowo Incar Jokowi Jadi Cawapres

Kandidat capres mulai mencari pasangan cawapres untuk Pilpres 2014. Kabarnya, Prabowo sedang mengincar gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi kandidat cawapresnya.
"Bisa saja Pak Prabowo melihat Jokowi, Pak Prabowo kagum dengan apa yang dikerjakan Pak Jokowi hari ini, maka harapan kita lebih bagus dalam membangun Indonesia ini Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Jokowi," kata Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa, kepada detikcom, Rabu (1/5/2013).
Menurut Desmon pasangan Prabowo-Jokowi adalah pasangan serasi. Kombinasi ketegasan militer didampingi birokrat yang rajin blusukan.
"Jokowi ini kan karakter baru kepemimpinan, tinggal kita combine dengan ketegasan Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo presidennya karena Indonesia ini luas, Jokowi lebih kepada operasional dan blusukan," katanya.
Isu santer Prabowo mendesak Jokowi mendampinginya di Pilpres 2014. Bahkan diisukan hal ini membuat hubungan Prabowo dan Jokowi kurang harmonis. Namun isu ini ditampik Desmon.
"Hubungan Pak Prabowo dan Jokowi nggak ada masalah, baik-baik saja," kilah Desmon.
Namun persoalannya jika Prabowo ingin meminang Jokowi tentu harus mendapat restu PDIP. Sedangkan hubungan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo merenggang pasca Pilgub DKI.
"Hubungan kita dengan PDIP kurang baik, PDIP ini arogan, kita punya pengalaman buruk sama PDIP. Tapi kita nggak tahu apa nanti situasi politik dan pilihan Pak Prabowo," tandasnya.

Terhalang Kisruh  Gerindra - PDIP

 

Elite Partai Gerindra tak menampik Prabowo Subianto sedang mengincar Joko Widodo (Jokowi) menjadi kandidat cawapresnya. Namun apa daya, duet Prabowo-Jokowi sulit terealisasi jika tak ada rekonsiliasi PDIP-Gerindra.
"Kalau sama PDIP kemungkinan kita tidak mau, kelihatan sekali PDIP ini arogan banget, kita punya pengalaman buruk sama cara berpolitik PDIP," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Desmon J Mahesa, kepada detikcom, Rabu (1/5/2013).
Pengalaman buruk yang dimaksud adalah saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan suaminya Taufiq Kiemas menyebut Prabowo menunggangi popularitas Jokowi. Memang popularitas Prabowo sebagai capres ikut melonjak bersamaan terpilihnya Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta.
"Ini masalah kita dengan cara berpolitik PDIP. Cara berpolitik PDIP yang menurut kita penuh intrik dan trik politik. Mungkin PDIP paranoid takut kita saingi jadi seolah-olah kita menunggangi," kata Desmon.
Namun perseteruan PDIP-Gerindra tak dihiraukan Prabowo. Kabarnya Prabowo telah berkomunikasi meminta Jokowi menjadi cawapresnya. Isu ini terkonfirmasi.
Menurut Desmon, Jokowi bukanlah kader PDIP tulen, dan mungkin saja bisa diajak menjadi cawapres Prabowo, tanpa harus diusung PDIP.
"Pak Jokowi itu dari dulu bukan orang partai, dia hadir di acara PDIP kan hanya menghormati PDIP saja. Seharusnya kalau Gerindra punya kegiatan, Jokowi juga berlaku sama karena terpilih menjadi Gubernur DKI kan karena dukungan Gerindra juga," jelas Desmon.
Namun duet Prabowo-Jokowi belumlah final. Konstelasi politik masih terus berlanjut. "Koalisi itu penting, kita terus menjalin komunikasi dengan semua partai. Nggak nomor satu pun kita bekerjasama dengan banyak partai dalam rangka membangun Indonesia ke depan," tandasnya.

Komentar Jokowi 

 

Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto mengincara gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi cawapresnya. Apakah Jokowi sudah diminta secara khusus menjadi cawapres pendamping Prabowo?
"Oh ndak, ndak," kilah Jokowi sembari tersenyum, di sela-sela kunjungan ke SMKN 13 Rawa Belong, Jakarta Barat, Rabu (1/5/2013)
Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya apakah dirinya diminta secara langsung untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2014. Isu beredar Jokowi menampik tawaran Prabowo sehingga hubungan keduanya memanas.
Jokowi juga menampik pernah bertemu secara khusus dengan Prabowo menyangkut hal ini. "Ndak ada tuh," katanya masih sembari tersenyum.
Para petinggi Partai Gerindra membocorkan Ketua Dewan Pembina partainye mengincar Jokowi menjadi cawapres. Namun rencana Prabowo meminang Jokowi bisa terhalang kisruh PDIP-Gerindra yang belum reda.
Saat ditanya apakah isu seputar Pilpres membuat komunikasinya dengan Prabowo memanas, Jokowi pun hanya menggelengkan kepala, tentu saja sembari tersenyum.

Sekjen Gerindra: Duet Prabowo-Jokowi Belum Final 

 

Sejumlah elite Gerindra menyebutkan Prabowo Subianto sedang melamar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi capres. Namun menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo-Jokowi belum final.
"Jokowi ya, belum, Pak Prabowo belum memutuskan," kata Muzani kepada detikcom, Rabu (1/5/2013).
Belum final karena belum ada pembicaraan yang lebih jauh. Jokowi bahkan menyampaikan belum dikontak secara khusus ataupun ditemui oleh Prabowo. Meski isu santer, Prabowo dengan terang-terangan mendesak Jokowi menjadi pendampingnya.
Namun Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa mengungkap kebenaran Prabowo menghendaki Jokowi menjadi pendampingnya di Pilpres 2014. Menurut Desmon, Prabowo mengagumi kepemimpinan Jokowi.
Meskipun tak dipungkuri duet Prabowo-Jokowi sulit terealisasi, karena ada faktor ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga disebut-sebut masih ingin nyapres di 2014.
Lalu apakah Prabowo benar-benar akan memaksa Jokowi ke Pilpres 2014? Akankah Jokowi meninggalkan PDIP dan kursi DKI 1 demi Pilpres 2014? Ataukah ada angin segar dari Megawati dengan memberikan tiket Pilpres 2014 ke Jokowi?
"Semua kemungkinan masih terbuka, kita tidak tahu seperti apa pilihan akhir Pak Prabowo," kata Desmon.

Pengamat politik UIN:Jokowi Dipastikan Tolak Pinangan Prabowo

Prabowo Subianto sedang melirik Joko Widodo (Jokowi) menjadi cawapresnya. Jokowi diyakini menolak tawaran menjadi RI 2, karena punya potensi menjadi RI 1 alias capres.
"Dibandingkan kandidat capres lain memang Pak Jokowi lebih unggul. Jadi saya yakin nggak bakalan Pak Jokowi mau, masih unggul Pak Jokowi dari Pak Pak Prabowo," kata pengamat politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, kepada detikcom, Rabu (1/5/2013).
Wajar saja Prabowo melirik-lirik Jokowi, karena saat ini Jokowi sedang menjadi pusat perhatian karena rajin blusukan. Menurut Gun, Jokowi jauh lebih pas jadi capres, ketimbang hanya jadi cawapres Prabowo.
"Pertama ini tentu ada satu momen di mana Pak Jokowi sendiri kalau diibaratkan brand sedang menjadi brand yang sangat kuat dalam konteks kepemimpinan transformatif dan populis. Ini yang menjadi modal Pak Jokowi di survei-survei itu menjadi yang pertama," kata Gun.
Jelas Prabowo tak akan sukses memaksa Jokowi menjadi cawapresnya. Apalagi ada perseteruan PDIP-Gerindra di Pilgub DKI yang hingga kini belum reda.
"Saya nggak yakin Pak Prabowo bisa memaksa karena dia kan berbeda partai dan belum tentu secara psikopolitik PDIP nyaman dengan itu. Bu Mega tak ingin mengulang peristiwa Pilgub DKI yang mendapatkan keuntungan elektoral Gerindra dan Pak Prabowo," katanya.
Tentu PDIP tak akan merelakan begitu saja Jokowi menjadi cawapres Prabowo. "Apalagi tentu sangat riskan kalau Jokowi menerima pinangan Prabowo, ini penurunan simbol, kemubaziran, simbol yang dibangun Jokowi selama ini adalah populis, transformatif, dan akan menyelesaikan tugas di DKI satu periode," tandasnya.

Sumber :
news.detik.com

Ribuan Buruh Berunjuk Rasa, Jokowi Temui Pelajar

Ribuan buruh orang menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh di Monas dan Istana Merdeka yang tak jauh dari Balaikota. Apa saja agenda Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo hari ini?
Agenda pertamanya pagi ini, Rabu (1/5/2015), adalah menghadiri pelantikan Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Kemudian rapat tentang promosi wisata Jakarta dan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum.
Selepas siang hari, Jokowi dijadwalkan berkunjung ke SMKNi 13, Rawa Belong, Palmerah, Jakarta Barat. Di sana dia akan memberikan pengarahan kepada para siswa soal tawuran antar pelajar.
Sebelumnya, Jokowi memang tidak ingin 'banyak bicara' terkait dengan aski para buruh dalam peringatan May Day. Lulusan Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini pun membiarkan saja para buruh merayakan peringatan May Day tersebut dengan menyampaikan aspirasinya.
"Ndak ada himbauan. Udah gede kok dihimbau-himbau? Ya silahkan sampaikan aspirasi. Demo mau diapain? Soal keamanan itu urusan Pak Kapolda lah," kata Jokowi di Balaikota, Selasa (30/4/2013).

Sumber :
news.detik.com

Alasan Lurah Warakas Tolak Lelang: Jokowi Hancurkan Jenjang Karier

Sebanyak 139 calon lurah dan camat tidak mengikuti seleksi jabatan. Salah satu lurah yang mangkir dari proses lelang jabatan ini adalah Lurah Warakas Mulyadi. Apakah alasan Mulyadi tidak mengikuti lelang jabatan?
"Ini menghina saya sebagai lurah yang masih definitif," ujar Mulyadi dengan nada agak tinggi, saat dihubungi detikcom, Selasa (30/4/2013) malam.
Menurut Mulyadi, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar lelang jabatan lurah dan camat sangat melecehkan SK Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Proses lelang jabatan ini sama dengan menghancurkan sistem jenjang karir yang sudah berjalan selama ini.
"Kalau yang begini ini menghancurkan senior yang di bawah. Lelang jabatan ini merusak jenjang karir. Gugurkan Pergub lama dulu, ini manusia yang perlu dihargai. Yang bisa dilelang ya barang, inventaris, mobil," ujar Mulyadi.
"Kok hanya yang dilelang lurah dan camat saja, maksudnya apa, kalau mau lelang ya lelang semua PNS," cetusnya.
Mulyadi mengaku ada sekitar 80-an lurah dan camat yang sejalan dengannya tidak mengikuti proses lelang jabatan.
Sementara keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, dari 139 PNS yang tidak ikut uji kompetensi calon lurah dan camat, hanya 6 PNS yang tidak memberikan alasan. Selebihnya absen dengan memberikan alasan kepada Gubernur DKI.

Sumber :
news.detik.com

May Day, Puluhan Buruh Demo di Balai Kota Minta Jokowi Realiasikan UMP

Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah diketok.
Para buruh melakukan orasi di depan Balai Kota DKI Jakarta di Jl Medan Merdeka Selatan, sekitar pukul 09.30 WIB, Rabu (1/5/2013). Sekitar 50 buruh telah berdatangan dipimpin orator yang menggunakan pengeras suara.
Mereka menuntut Jokowi menindak tegas pengusaha yang tidak memberikan gaji sesuai UMP yang disepakati sebesar Rp 2,2 juta per bulan. Mereka juga menolak outsourcing, skoring jam kerja, intervensi kapitalis, dan menuntut penghapusan premanisme di bidang ketenagakerjaan. Para demonstran membawa atribut bendera putih-biru berlambang SPN.
Sang orator menyampaikan tuntutan para buruh. Mereka meminta Jokowi memperingatkan pengusaha yang nakal.
"Wajar kalau kami meminta hal ini karena anda pimpinan kami dan anda tinggal bagaimana mensejahterakan rakyat. Pak Jokowi banyak tenaga kerja tidak maksimal di bawah, banyak yang nyeleneh di bawah," teriak sang orator lewat pengeras suaranya.
Demonstran terus berdatangan, namun tidak terjadi kemacetan di badan jalan. Sementara puluhan aparat polisi berjaga-jaga di depan Balai Kota. Ada sekitar 5 truk TNI diparkir di depan Balai Kota.

Sumber :
news.detik.com

Mendagri Tegur Jokowi Tiga Kali, Ada Apa?

Untuk kesekian kalinya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyentil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari kesalahan prosedural hingga kesalahan sepele, Jokowi kerap disentil oleh Mendagri.

Pertama, Gamawan melayangkan surat teguran kepada Jokowi dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Mendagri menegur keduanya karena hingga 28 Desember mereka belum merampungkan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013 beberapa waktu lalu.
"Ada tiga gubernur kita ingatkan, PP 58 itu kan November harus dilakukan. Selambat-lambatnya Desember soal APBD, jadi ada 3 provinsi yang belum selesai, DKI, Papua Barat dan Aceh, itu saya surati," ungkap Gamawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/1/2013) lalu.
Selain mengirimkan surat teguran, Gamawan juga mendesak agar ketiga gubernur itu segera menyelesaikan pembahasan APBD. "Kita mendesak lah, mudah-mudahan Februari ini bisa selesai lah, tiga-tiganya," katanya. Pasca surat teguran ini, langsung saja pasangan duet Jokowi-Ahok langsung menyetorkan surat tersebut untuk mendukung program unggulan mereka.

Teguran kedua terjadi saat Jokowi hendak menjadi jurkam kampanye pasangan Rieke-Teten. Saat itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku tidak bisa memproses izin cuti Jokowi untuk menjadi juru kampanye pasangan cagub Jawa Barat Rieke-Teten. Alasannya, dalam surat pengajuan cuti tersebut tidak dilengkapi alasan Jokowi berkampanye untuk siapa.
"Kenapa kami tidak bisa memproses itu karena di surat Pak Jokowi itu hari Jumat kami terima jam 14.00 WIB tidak menyebutkan kampanye untuk siapa dan di mana," kata Gamawan di Istana Negara, Rabu (20/2/2013) lalu.
Dia menjelaskan, sesuai aturan jika kepala daerah ingin melakukan kampanye untuk orang lain maka surat tersebut harus diajukan beberapa hari sebelum hari kampanye dan dijelaskan orang itu berkampanye untuk siapa.
"Untuk berkampanye itu harus ada izin karena tidak menyebutkan di situ hari minggu boleh kampanye bebas seperti itu," ujarnya. Ketika dikonfirmasi Jokowi mengaku sudah mengajukan surat cuti karena dalam peraturan seorang kepala daerah dilarang menjadi juru kampanye orang lain kecuali dirinya sedang bebas tugas.

Tak berhenti di situ, terakhir Mendagri menyindir kepala daerah yang sering blusukan. Bagi Gamawan Fauzi, cara blusukan itu malah tidak maksimal jika menjadi hobi. Entah siapa yang dimaksud Gamawan, namun sindiran ini nampaknya ditujukan pada Jokowi yang memang gemar blusukan.
"Kepala daerah memang harus turun ke lapangan, tapi jangan tiap hari juga. Harus ditentukan waktu-waktunya untuk ke lapangan," kata Mendagri dalam sambutannya saat membuka acara seminar 'Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah' di Gedung Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013).
Tiga teguran dan sindiran ini kesemuanya ditanggapi santai oleh Jokowi. Termasuk soal blusukan yang menurutnya hanya merupakan satu gaya kepemimpinan. "Kalau saya seperti itu. Kan setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi dan Buruh

May Day 1 Mei 2013

Soal lelang jabatan, mantan ketua MK bela Jokowi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie punya pandangan berbeda terkait rencana Lurah Warakas Mulyadi yang akan membawa kebijakan lelang jabatan ke MK. Menurutnya, hal itu tidak tepat. Ia menyarankan, persoalan lelang jabatan sebaiknya disampaikan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Pada intinya, kebijakan ini kan adalah kebijakan yang baik untuk memastikan camat lurah yang terpilih ada yang kompeten. Jangan main gugatlah, bawa saja ke Kementerian," kata Jimly saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Menurut Jimly, proses lelang jabatan lurah dan camat ini merupakan program baru dan sangat rawan. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan kajian yang mendalam melalui tim hukum internal sendiri.
"Ini kan baru, wajar kalau ada yang merasa diresahkan dengan kebijakan ini, apalagi bagi mereka yang telah merasa nyaman di posisinya," ujarnya.
Jika ada yang merasa dirugikan dengan kebijakan lelang jabatan, Jimly juga menyarankan sebaiknya Pergub lelang jabatan digugat ke MA atau PTUN apabila merugikan individu tertentu.
Geger soal gugat-menggugat ke MK setelah Mulyadi dengan terang-terangan menentang kebijakan Jokowi. Mulyadi bahkan dengan lantang akan menggugat program Jokowi ini ke MK.

Sumber :
merdeka.com

Dulu Didatangi Jokowi, Kini Kampung Apung Kian Parah

Sudah lebih dari satu semester Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak hal yang ingin ia kerjakan untuk Jakarta, termasuk membenahi permukiman warga, misalnya di Kampung Apung, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Dahulu Kampung Apung bernama Kampung Teko. Namun sejak tahun 1990, banyak bangunan pabrik berdiri sehingga Kampung Teko menjadi banjir dan berubah nama menjadi Kampung Apung.
Setelah terpilih sebagai pemimpin Jakarta, Jokowi pernah mengunjungi kawasan tersebut, yakni pada pertengahan November 2012. Warga di sana senang bukan kepalang karena, menurut mereka, baru pertama kali itu gubernur mengunjungi permukiman di sana. Warga semakin senang karena kunjungan Jokowi, meskipun hanya 30 menit, diwarnai kehangatan. Jokowi juga berjanji akan membenahi kampung itu.
Itu cerita hampir lima bulan silam. Bagaimana kondisi sekarang?
"Yang jelas perubahannya ada di Kampung Apung ini, tetapi perubahannya itu malah makin parah," kata Djuhri, mantan Ketua RW 001 Kampung Apung, Selasa (30/4/2013).
Djuhri mengatakan, maksud perubahan yang makin buruk adalah saluran air yang seharusnya dibenahi tahun ini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Ia menilai Jokowi terkesan hanya mengumbar wacana kepada masyarakat.
Sebagai warga, Djuhri mempertanyakan apa yang sudah dijanjikan oleh Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta. Djuhri masih ingat betul ketika Jokowi mengatakan akan melakukan pengkajian terhadap Kampung Apung. Pascabanjir pada Januari 2013, Jokowi juga pernah datang ke kampung tersebut dan akan membenahi saluran air.
Djuhri mengatakan, Jokowi berjanji akan memindahkan tempat pemakaman umum di daerah tersebut dan membangun gedung SMA di Kampung Apung. Setelah itu, Jokowi juga akan membenahi kembali rumah-rumah warga dengan konsep kampung deret.
Akan tetapi, kata Djuhri, semua itu belum ada realisasi sama sekali. Ia mengatakan, sampai sekarang belum pernah ada pembicaraan mengenai perbaikan Kampung Apung. Aparat pemerintahan setempat juga tidak pernah mendatangi warga untuk berembuk mengenai masalah-masalah di kawasan itu.
"Sampai sekarang terlalu banyak wacana. Belum ada tujuan ke arah perbaikan," ujarnya.
Djuhri menilai, saat ini banjir yang terjadi di Kampung Apung semakin tinggi karena saluran air belum diperbaiki. Saluran air menuju rumah pompa di RW 004, yang terletak  1 kilometer dari Kampung Apung, juga masih dipenuhi sampah.
Mantan Wali Kota Jakarta Barat, Burhanuddin, pernah mengatakan bahwa saluran air sepanjang 900 meter di kampung itu akan dibenahi dan airnya akan disedot. Djuhri mengatakan, saluran air itu sebetulnya sudah dicor, tetapi tumpukan sampah di sana tak dikeruk sehingga masih menumpuk dalam saluran. Dengan kondisi itu, mustahil genangan air di kampung tersebut dapat disedot ke rumah pompa.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berawal dari Mebel, Jokowi Jadi Penggemar Real Madrid

Pertandingan semifinal Liga Champions Eropa menyedot perhatian banyak pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Wong Solo itu mengaku suka pada Real Madrid.
Alasan Jokowi menyukai klub elite Spanyol itu cukup sederhana. Ia pernah datang ke kota Madrid di Spanyol. Kunjungan itu berhubungan dengan urusan bisnis, yaitu untuk mengikuti pameran. Hal itu ia lakukan ketika Jokowi masih fokus sebagai pengusaha mebel.
"Suka (Real) Madrid karena sering ke Madrid," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Ketika berkunjung ke ibu kota Spanyol itu, mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengaku sering datang ke Santiago Bernabeu, markas "El Real". Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa kedatangannya ke markas "Los Blancos" itu sebetulnya seperti kebetulan.
"Saya sering ke markasnya juga karena kebetulan markasnya dekat dengan lokasi pameran. Ini serius, beneran," ujarnya.
Malam ini Real Madrid akan menjamu tim kuda hitam asal Jerman, Borussia Dortmund, pada semifinal kedua Liga Champions. Di laga pertama, pasukan Jose Mourinho itu ditekuk Dortmund dengan skor 4-1 berkat torehan empat gol Robert Lewandowski. Agar bisa lolos, Cristiano Ronaldo dkk harus menang minimal 3-0.

Sumber :
bola.kompas.com

Jokowi Tak Takut Lurah Warakas Sewa Yusril

Jokowi tak takut jika Lurah Warakas Mulyadi akan menyewa Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat lelang jabatan ke Mahkamah Agung. Gubernur DKI Jakarta itu menilai Mulyadi memang tak siap bekerja.
"Ya, enggak apa-apa, kalau (lelang jabatan) dibatalin ya batal, copot mencopot itu wewenang saya. Tapi kalau siap bekerja, diadu dengan siapa pun berani," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurut Jokowi, Mulyadi tak siap berkompetisi dengan mangkir dari uji kompetensi bidang dan berencana mengajukan uji materi ke MK terkait keputusan Joko Widodo menggelar seleksi dan promosi terbuka, atau lelang jabatan.
Sebagai pamong warga di baris terdepan, kata Jokowi, seharusnya Mulyadi memberikan contoh yang baik. Bagi dia, sikap baik itu bisa ditunjukkan dengan kerendahan hati mengikuti tahap demi tahap proses lelang jabatan.
"Ini kan proses awal reformasi birokrasi. Kalau Lurah Warakas, lurah seperti itu sudah takut bersaing, dia sudah tidak siap berkompetisi, dan artinya sudah tidak siap kerja. Dipastikan seperti itu," ucapnya.
Untuk diketahui, Lurah Warakas Mulyadi menolak untuk mengikuti proses seleksi promosi terbuka jabatan lurah atau yang biasa dikenal dengan lelang jabatan. Saat proses tes online uji kompetensi bidang pun, dia tak mengikuti ujian tersebut.
Mulyadi mengancam akan mengajukan uji materi ke MK karena menurut dia ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Menurut Mulyadi, terdapat 80 peserta uji kompetensi dari staf lurah sampai camat yang tidak ikut ujian tersebut pada Sabtu dan Minggu kemarin. Dia pun sudah berkoordinasi untuk menolak proses uji kompetensi tersebut.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Proyek MRT Minggu Ini Jadi Diluncurkan!

Gubernur DKI Jakarta Jokowi memastikan akan memulai meluncurkan proyek MRT Jakarta yang seharusnya sudah dimulai tahun lalu. Namun Jokowi tak merinci apakah peluncuran proyek itu sebagai dimulainya konstruksi proyek atau seremoni saja.
"Minggu ini jadi, launching. Pokoknya argonya harus segera jalan," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (30/4/2013)
Jokowi juga belum memastikan kapan peluncuran proyek senilai belasan triliun rupiah tersebut. Sebelumnya ia telah menyampaikan para pemenang tender akan diumumkan pekan lalu.
"Cari hari baik, jam baik, menit yang baik dan detik yang baik," katanya.
Seperti diketahui pengumuman nama perusahaan pemenang tender MRT sempat tertunda sejak November 2012 lalu. Sebelumnya Sebanyak 5 BUMN karya bersaing mengikuti tender pembuatan terowongan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Lima BUMN itu antara lain PT Wijaya Karya (Wika) Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya (HK) dan PT PP.

Berikut ini konsorsium yang sempat lolos prakualifikasi konstruksi segmen bawah tanah (terowongan MRT) proyek antara lain:

1. Kajima - Waskita Joint Operation
2. Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi - Wijaya Karya
3. SMCC (Sumitomo) - HK Joint Operation
4. Taisei - PP Joint Operation
5. Tokyo - Adhi Joint Operation

Pada era kepemimpinan Fauzi Bowo, sempat disebut-sebut ada nama perusahaan nominasi pengerjaan proyek jalur bawah tanah yaitu Obayashi bersama Wijaya Karya (Wika) dan Sumitomo bersama Hutama Karya (HK). MRT Jakarta akan dibangun 2 tahap yakni tahap I untuk rute Lebak Bulus-Bundaran HI, dan tahap II untuk rute Bundaran HI-Kampung Bandan.

Sumber :
finance.detik.com

Jokowi: Semua Sudah Tahu Demonstrasi Bikin Macet

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menyiapkan hal-hal khusus menyambut aksi demonstrasi buruh memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day, Rabu (1/5/2013) besok. Ia menilai risiko kemacetan parah yang timbul dari demonstrasi itu sebagai hal lumrah.
"Kalau Jakarta tambah macet (karena demonstrasi), semua orang sudah tahu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini mempersilakan buruh untuk menyampaikan aspirasinya selama tidak menabrak aturan. Meski selama beberapa tahun peringatan May Day selalu diwarnai demo besar-besaran, Jokowi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tidak berupaya menambah pengamanan di Ibu Kota.
"Normal sajalah, biarkan buruh sampaikan aspirasinya. Tapi kalau ada panggung gembira, itu memang lebih bagus," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki ide untuk menggelar hiburan dan fun bike saat May Day. Namun, tawaran tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari para buruh.
Besok para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengajukan empat tuntutan. Tuntutan tersebut adalah penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, penolakan terhadap outsourcing dan sistem kerja kontrak, penolakan terhadap politik upah murah dan menuntut upah layak nasional, serta persoalan union busting atau pemberangusan serikat buruh.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tetap akan Lelang Jabatan Camat-Lurah, Siap Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Joko Widodo untuk melakukan lelang jabatan camat dan lurah menuai suara sumbang. Meski begitu, mantan walikota Solo ini tetap maju terus dengan rencananya.
"Ya nggak apa-apa. Mau gugat ya gugat. Kalau kita hanya digugat ya siap saja," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Selasa (30/4/2013).
Hal tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai adanya salah satu lurah yang akan mengugat kebijakan lelang jabatan. Menurut Jokowi, proses lelang jabatan adalah tahap awal reformasi birokrasi.
"Ini kan proses awal dari reformasi birokrasi. Kalau ada lurah seperti itu, artinya pertama, dia sudah takut untuk bersaing, kedua dia tidak siap berkompetisi dan ketiga dia sudah tidak siap kerja," kata Jokowi.
Jika nantinya gugatan tersebut dimenangkan oleh si lurah, Jokowi pun siap legowo. "Ya batal dong," kata Jokowi menjawab pengandaian itu.

Sumber :
news.detik.com

Dewan Minta Jokowi Lari Gesit Selesaikan 4 Proyek Besar

DPRD DKI Jakarta telah menyetujui empat megaproyek masuk dalam Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Keempat megaproyek itu adalah pembangunan Monorail, Mass Rapid Transit (MRT), Deep Tunnel dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.
Pasca disetujui empat megaproyek tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana berharap Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk berlari secepat kilat menyelesaikan proyek-proyek tersebut. DPRD mengakui jika pihaknya tidak mensyaratkan secara khusus agar empat proyek itu dimasukkan dalam RPJMD.
"Gak ada syarat khusus, silakan pemprov maju dan secepat-cepatnya. Molor tidaknya ada di gubernur. Sudah oke, no problem. Tinggal pelaksanaannya. Sekarang tinggal pak gubernur segesit-gesitnya melaksanakan program," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (30/4).
Pria yang akrab disapa Sani ini menambahkan, adapun pertimbangan khusus dari DPRD sebelum akhirnya menyetujui. Yakni proyek-proyek tersebut telah direncanakan sejak lama tapi implementasinya belum juga berjalan.
"Pertimbangannya memang sudah oke. Dewan sudah tidak ada hambatan, dari dulu juga tidak ada hambatan," jelas politikus PKS itu.
"Tinggal deep tunnel saja, nah itu DPRD mengerti bahwa pemprov harus mencari terobosan untuk mencegah banjir, makanya juga disetujui di dalam RPJMD. Sekarang semua urusannya ada di pemprov," tandasnya.

Sumber :
medeka.com

Jokowi Denda Warga yang Corat-coret Sarana Umum Rp 20 Juta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan seruan larangan mencorat-coret dan menempel iklan di sarana umum. Bagi warga yang melanggar, terancam denda maksimal Rp 20 juta atau kurungan paling lama 60 hari.
Hal tersebut tertuang dalam Seruan Gubernur Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2003 tentang Larangan Mencorat-coret, Menulis, Melukis, Menempel Iklan Pada Sarana Umum. Seruan ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum untuk menciptakan keindahan, kebersihan, serta ketertiban menuju Jakarta Baru.
Larangan corat-coret ini mencakup fasilitas umum seperti tembok, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.
Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan ancaman paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 20 juta.
Seruan ini dikeluarkan pada 18 April 2013 dan ditandatangani Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Tak Ingin Terseret KPK, Roy Suryo Izin ke Jokowi

Menpora Roy Suryo menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meminta izin terkait rencana menggelar pesta olahraga solidaritas muslim sedunia (Islamic Solidarity Games/ISG) di Jakarta, September mendatang. Acara itu seharusnya digelar di Pekanbaru, Riau, pada pertengahan Juni 2013.
Roy Suryo menjelaskan, ada permasalahan utama yang menimbulkan pemindahan lokasi, yakni belum lunasnya pembayaran Stadion Utama Riau. Dikatakan Roy, tunggakan itu totalnya mencapai Rp 240 miliar.
"Yang terakhir, yang membuat kami sulit adalah status Gubernur Riau, Rusli Zainal yang kemudian menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus yang lain," kata Roy di Balaikota Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Di luar itu, mantan anggota DPR ini juga khawatir dengan sejumlah syarat yang diminta oleh Islamic Solidarity Sport Federation (ISSF). Federasi olahraga muslim itu mengaku keberatan bila ISG digelar di Riau, terlebih dengan kondisi sejumlah venue yang tidak memadai untuk pesta olahraga yang diikuti lebih dari 50 negara dengan penduduk mayoritas muslim.
"Kami didampingi dan tidak bekerja sendiri, semua keberatan untuk diselenggarakan di Pekanbaru karena mereka khawatir jangan sampai ISG itu dibuka di Pekanbaru dan ditutup di KPK," ujarnya.
Di tempat yang sama, Jokowi mengaku mendukung dan siap menggelar ISG. Ia tak khawatir dengan ketersediaan anggaran karena bisa diusulkan dalam APBD Perubahan 2013.
"Semua sudah siap. Enggak ada masalah. Kita sudah sering menggelar event serupa, ini demi kepentingan nasional," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi perintahkan wali kota Jakpus cari dana buat Persija

Persija Jakarta merupakan klub kebanggaan warga Ibu Kota, namun belakangan prestasinya semakin meredup seiring kondisi finansial klub yang krisis. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) segera merealisasikan janjinya untuk mencarikan sponsor bagi Persija.
"(Sponsor) Banyak. Saya nggak ngapalin sampai sedetail itu," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Politisi PDIP ini mengatakan, saat ini pihaknya berusaha mencarikan suntikan dana dari Coorparate Social Responsibilty (CSR) sebagai pendanaan klub berjuluk 'Macan Kemayoran' ini. Hal tersebut bertujuan agar Persija bangkit dari posisi sebagai juru kunci.
Namun, Jokowi mengaku butuh waktu untuk mencarikan sponsor. "Yang namanya cari sponsor nggak mungkin cuma dua atau tiga hari," katanya.
Mantan wali kota Solo itu menyerahkan tanggung jawab masalah pencariaan dana kepada Wali Kota Jakarta Pusat, Saefullah. "Ini semua untuk pendanaan pemain. Kalau lebih lengkap tanya wali kota Jakarta Pusat," tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah mengaku pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menyuntik dana segar bagi Persija Jakarta untuk mengarungi ketatnya putaran kedua kompetisi ISL musim 2012/2013.
"Kami akan berikan suntikan tenaga baru. Yaitu dengan mendatangkan 5 pemain baru yaitu 2 pemain dari asing dan 3 pemain dari lokal," kata Saefullah.
Menurut dia, pada putaran pertama ISL, Persija Jakarta dilanda permainan yang inkonsistensi. Sebab, beberapa pemain andalannya, seperti Bambang Pamungkas dan Ramdhani Lestaluhu, hijrah. Tak hanya itu, regenerasi pemain ditengarai juga penyebab anjloknya prestasi Persija Jakarta.
"Persija putaraan pertama banyak pemain baru dan ada regenerasi, sehingga hasilnya belum maksimal. Sehingga kami akan berikan tenaga baru," katanya.
Dalam kesempatan itu, Saefullah mengungkapkan kesulitan Pemprov DKI mencarikan dana dari CSR bagi Persija Jakarta. Pasalnya, tim Macan Kemayoran itu berada di jurang degradasi.
"Kesulitan ya tentu ada karena posisi Persija berada di bawah. Sehingga sulit menyakinkan dunia usaha untuk memberikan sponsor," imbuhnya.
Kemudian, Saefullah ingin mencarikan beberapa alternatif CSR seperti Kacang Garuda dan Indofood untuk memberikan sponsor. Jika tidak dapat, mungkin BUMD akan mensponsori Persija Jakarta.
"Mungkin Bank DKI atau Pembangunan Jaya Ancol," ucapnya.
Dia menjelaskan Persija membutuhkan dana Rp 14 miliar untuk menyelesaikan kompetisi ISL musim 2012-2013. Namun, hingga kini Pemprov DKI belum menemukan satu pun sponsor untuk Persija.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Hadiri Musrenbangnas 2013

Hari ini gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, yang di buka oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam acara tersebut nampak hadir para menteri dan kepala daerah, seluruh pimpinan lembaga negara, anggota legislatif (DPR dan DPD), Sekjen dan Sestama Kementerian/Lembaga.
Musrenbangnas digelar dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) 2014. Tema yang diangkat adalah "Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan".
Rencananya, dalam acara tersebut, Presiden akan sekaligus menjelaskan soal rencana pengambilan kebijakan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah akan membuat kebijakan satu harga BBM. Angka kenaikan masih dihitung. Hanya saja, dipastikan harga baru nantinya di bawah Rp 6.500 per liter.
Jika diterapkan, pemerintah akan memberikan kompensasi untuk rakyat miskin yang terkena imbas kenaikan harga BBM, salah satunya dalam bentuk uang tunai. Anggaran untuk berbagai program yang sudah ada seperti beras miskin, bea siswa akan ditambah.
Musrenbangnas merupakan forum untuk menyinergikan ide-ide pembangunan yang telah disusun pada level provinsi melalui Musrenbangprov.
Musrenbangprov juga akan menjadi forum untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas serta indikator dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014.

Jokowi Siapkan Dana APBD DKI Demi ISG III

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) siap menyukseskan pagelaran olahraga solidaritas muslim dunia (Islamic Solidarity Games) III di Jakarta. Pemerintah Jakarta akan menyokong acara tersebut berbekal dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013.
"Ya kalau perlu diperlukan APBD ya nanti diperubahan. Tapi, tadi kata Pak Menteri sudah hitung-hitung, cukup," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Jokowi menjelaskan bahwa DKI Jakarta siap menyelenggarakan event ISG dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan Ibukota sudah sering menjadi tuan rumah dari pesta-pesta olahraga.
"Lho kita kan Jakarta udah seringkali menggelar event serupa. Kita diberi kepercayaan kepada pusat jadi ini demi kepentingan nasional," imbuhnya.
Jokowi mengklaim Jakarta sudah siap dan tidak ada masalah bila ISG dipindahkan dari Riau ke Jakarta. "Semua sudah siap. Nggak ada masalah," tuntasnya.
Perlu diketahui, rencana awal pada tanggal 6 Juni sampai 17 Juni 2013 akan dilaksanakan penyelenggaraan ISG yang akan digelar di Pekanbaru Riau. Namun, karena ada masalah sehingga diubah menjadi bulan September hingga 1 Oktober 2013.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Batal Hadir, Basuki Mendadak Jadi Inspektur

Basuki Tjahaja Purnama mendadak menjadi inspektur upacara dalam apel besar memperingati hari ulang tahun ke-63 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ulang tahun ke-51 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di lapangan Monumen Nasional (Monas). Dia menggantikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang batal hadir. Jokowi tidak dapat hadir dikarenakan harus menghadiri Musrenbangnas 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Upacara dimulai dengan parade Basuki mengelilingi lokasi upacara. Dengan menunggangi Jeep yang warnanya sesuai dengan warna seragam Satpol PP, Basuki tampak gagah dengan berdiri di atasnya. Iring-iringan musik marching band turut menambah suasana khidmat parade tersebut.
Tema peringatan HUT Satpol PP dan Linmas tahun ini adalah "Satpol PP dan Satlinmas Konsisten dalam Menjaga Citra dan Wibawa Pemerintah Daerah melalui Tugas Pokok dan Fungsi".
"Saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi dan loyalitas saudara. Tingkatkan terus kualitas sebagai abdi negara dan masyarakat sehingga dapat menunjang tugas di lapangan," kata Basuki dalam sambutannya, Selasa (30/4/2013).
Tampak di lokasi upacara Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santoso, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budiman, serta tamu undangan dari unsur kepolisian serta TNI.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Tolak Lelang Jabatan, Lurah Warakas Gugat Jokowi ke MK

Lurah Warakas Mulyadi berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menanggapi santai rencana Mulyadi itu, karena program tersebut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN).
"Tanya kemenPAN lah, itu kan aturan regulasinya sudah ada, di sini sudah ada kok ditanyakan lagi," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4).
Politisi PDIP ini mengaku aturan mengenai persyaratan sistem itu telah menjadi aturan Pemprov DKI. "Aturan seperti itu yang mengatur kan kita. Tapi kan di top manajemennya kan, gampang. Itu perkara-perkara kecil. Artinya, biasa dalam sebuah perubahan atau perombakan besar seperti ini pasti ada yang tenang ada yang tidak," jelasnya.
Jokowi menilai jika ada dari 1000 lurah dan camat pasti ada satu yang melakukan protes.
Sebelumnya, Lurah Warakas Jakarta Utara Mulyadi protes terhadap lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia bahkan menyiapkan diri untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan sudah membahas soal ini dengan ahli hukum Yusril ihza Mahendra.
Menurut Mulyadi, proses lelang jabatan melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Nantinya dia dan PNS yang lain berniat mengadukan permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sumber :
merdeka.com

SPN: Jokowi Tak Bisa DIpercaya

SPN (Serikat Pekerja Nasional) menyatakan telah kehilangan kepercayaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hal itu menjadi alasan mereka melakukan upaya hukum atas dikabulkannya permohonan penundaan pelaksaan UMP 2013 sejumlah perusahaan.
"Yang lalu juga sudah digugat, sekarang ini babak dua. Terus bergulir kekhawatiran kitam bahwa awalnya berpihak ke buruh, tapi kali ini kami sudah hilang kepercayaan ke Jokowi. Maka kita lakukan upaya hukum," ujar pengacara SPN dari YLBHI, Bahrain, usai mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta Timur, Cakung, (29/4/2013)
Bahrain mengatakan kehawatiran ini semakin berlanjut karena saat ini sudah ada 15 SK penangguhan UMP buruh perusahaan yang baru dikeluarkan dari 68 yang diputuskan. Ditambahkan oleh Ramidi ketua DPD SPN, ia menilai adanya intervensi dari pihak luar dalam proses verifikasi perusahaan untuk penangguhan UMP.
"Perlu diketahui sebenarnya tim verifikasi merekomendasi untuk ditolak karena tim verikasi terdapat perwakilan buruh, tetapi saat verifikasi kami menilai ada Indikasi intervensi asing oleh ketenaga kerjaan Korea garmen asosiasi," kata Ramidi.
Ramidi mengatakan dalam proses verifikasi perusahaaan ada upaya sistematis oleh perusahaan untuk membuat upah buruh rendah.
"Intervensi mengakibatkan kita tidak dilibatkan dalam verifikasi perusahaaan, sehingga membuat upah buruh menjadi tetap rendah," tandasnya.

Sumber :
news.detik.com

Buruh Tuding Perusahaan Tipu Jokowi

Para buruh menilai proses penangguhan Upah Minimum Regional (UMP) pada tujuh perusahaan yang dikabulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo penuh rekayasa yang terstruktur, masif dan sistematis. Bahkan, sang gubernur dikatakan telah ditipu, baik oleh perusahan atau tim verifikasi tersebut.
Ramidi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) menjelaskan, setelah Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP pada November 2012 silam, banyak perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan UMP. Pemprov DKI pun membentuk tim verifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta demi memilih mana perusahaan yang layak ditangguhkan, mana yang tidak.
"Saat proses itu berjalan, perusahaan ini semua ditolak permohonan penangguhan UMP-nya. Tapi, muncul tim verifikasi lagi untuk menelaah kembali kenapa mereka bisa ditolak. Setelah itu ternyata dikabulkan permohonannya, ada apa ini?" ujar Ramidi setelah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Senin (29/4/2013) siang.
Selain itu, kata Ramidi, ada indikasi kecurangan waktu dan kecurangan persyaratan administrasi dalam penerbitan penangguhan pelaksanaan UMP di tujuh perusahaan tergugat. Seharusnya pengajuan penangguhan upah sudah ditutup 10 hari sebelum pelaksanaan. Nyatanya, hingga menjelang Maret, pengajuan penangguhan UMP masih terbuka lebar oleh Disnaker DKI.
Ramidi melanjutkan, atas dasar itulah para buruh menduga ada bentuk manipulasi sistematis yang dibuat oleh pihak perusahaan dan tim verifikasi agar sejumlah perusahaan tetap memberlakukan upah yang di bawah standar pada para buruh.
Sementara Bahrain, pengacara buruh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yakin pihaknya tak salah alamat dalam melayangkan gugatan terhadap gubernur. Menurutnya, ada dua syarat penangguhan penetapan UMP bisa dikabulkan, pertama perusahan harus merugi dua tahun berturut-turut. Kedua, harus ada kesepakatan antara perusahaan dengan buruhnya masing-masing.
Seharusnya, lanjut Bahrain, Jokowi selaku pimpinan tertinggi melakukan kroscek kembali terhadap perusahaan yang memohon agar penetapan UMP kepada buruh ditangguhkan. "Gubernur kan tahunya langsung nandatangani saja. Dia tidak tahu yang terjadi di lapangan seperti apa. Artinya, apa yang diserahkan ke Jokowi, itu yang dimanipulasi," ujar Bahrain.
Bahrain melanjutkan, poin-poin itu menunjukan bahwa sang gubernur telah melanggar Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Menrakertrans Nomor 231/Men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum, Perda DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan UMP.
Atas dasar itulah, buruh di delapan perusahaan yang tergabung dalam KOGA (Korean Garment Association) tersebut menggugat Joko Widodo mellaui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menuntut membatalkan keputusannya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

UMP 2013 Ditangguhkan, Buruh: Jokowi Tak Tahu Kondisi di Lapangan

Serikat Pekerja Nasional (SPN) menilai Gubernur Joko Widodo tidak tahu kondiri di lapangan sehingga mengabulkan permohonan penangguhan UMP 2013 yang diajukan beberapa perusahaan. Para buruh mengaku mendapatkan intimidasi dari pengusaha yang bersangkutan untuk melengkapi berkas permohonan penangguhan UMP 2013.
"Gubernur tidak tahu di lapangan seperti apa. Buruh dipaksa menandatangin sebagai syarat penangguhan," ujar pengacara SPN dari YLBHI, Bahrain, usai mendaftarkan gugatan penangguhan UMP Jokowi jilid dua, di PTUN Jakarta Timur, Cakung, Senin (29/4/2013).
Bahrain mengatakan ada intimidasi yang dirasakan buruh atau serikat pekerja di lapangan, mereka diancam akan di PHK kalau tidak tanda tangan.
"Selain itu mengenai audit, kita khawatirkan perusahaan harus alami kerugian dalam 2 tahun, tapi kenyataanya penambahan aset terus menerus. Artinya Apa yg diserahkan ke Jokowi, ada yang memanipulasi terhadap data-data itu,"kata Bahrain.
Bahrain beralasan pihaknya hanya menggugat pelaku pengesahan SK penangguhan UMP dikarenakan hanya Gubernur DKI Jakarta yang menandatangi SK tersebut. Menurut dia sudah seharusnya Gubernur harus melaksankan UMP.
"Kita berharap dilaksanakan apa yang jadi UMP. Ada anggaran yang dibatasi. Kalau ini ditangguhkan Tidak berjalan upah minimum," tuturnya.
Ditambahkan oleh Ramidi Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) pihaknya telah mempertanyakan adanya SK penangguhan UMP, namun pihaknya hanya mendapat penjelasan dari Dinas Ketenagakerjaan bukan oleh gubernur selaku pengesah SK tersebut.
"Ada jawaban dari dinas tidak sepantasnya ini tetapi Gub tdk menjawab. Sk gub bunyi seperti begitu Dipemanaker tidak ada syarat minimal, tetapi indikasi pemerintah provinsi mengkebiri serikat pekerja. Serikat pekerja diabaikan," kata Ramidi.

Sumber :
news.detik.com

Kolaborasi YLBHI - Buruh Hantam Jokowi

Setelah digugat buruh dari delapan perusahaan atas pengabulan penangguhan upah minimum provinsi (UMP) pada 22 April 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali digugat atas perkara yang sama, Senin (29/4/2013). Kali ini gugatan datang dari buruh di tujuh perusahaan garmen.
Bahrain, pengacara buruh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, para buruh penggugat Jokowi itu berasal dari tujuh perusahaan yang bergerak di bidang garmen dan beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Perusahaan itu adalah PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Good Guys Indonesia, PT Misung Indonesia, PT Myusung Indonesia, PT Kyungseuyng Trading Indonesia, PT Star Camtex, dan PT Yeon Heung Mega Sari.
Sama seperti buruh di delapan perusahaan sebelumnya, para buruh kali ini menggugat Jokowi karena Jokowi mengabulkan permohonan tujuh perusahaan tersebut untuk menangguhkan UMP buruh sebesar Rp 2,2 juta. Buruh menilai proses penangguhan UMP tersebut penuh dengan rekayasa dan manipulasi yang sistematis.
"Pertama, buruh diintimidasi, diancam, jika tak menandatangani, buruh akan di-PHK. Kedua, perusahaan harus merugi dua tahun bertuturut-turut, tapi ini perusahaan ekspansi terus, tak merugi sama sekali," ujar Bahrain seusai melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Senin siang.
Bahrain mengatakan, poin-poin itu menunjukkan bahwa Jokowi melanggar Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, dan Perda DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang tata Cara Pelaksanaan Penangguhan UMP.
"Terjadi kecurangan dalam proses penangguhan karena adanya kelalaian Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta yang dengan begitu saja memercayai informasi dari Disnakertrans tanpa check dan recheck terlebih dahulu," kata Bahrain.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Ramidi menyebutkan, pihaknya tidak turut bergabung dalam gugatan pertama. Hal itu dikarenakan kedua gugatan itu didasarkan pada surat keputusan (SK) yang berbeda dari Pemprov DKI. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan SK pengabulan penangguhan UMP untuk delapan perusahaan sebelumnya pada Maret 2013, sedangkan SK untuk tujuh perusahaan keluar pada 5 April 2013.
"Jadi bukan hal yang prinsipil. Ini hanya masalah teknis. Kami mensinyalir jika ada perusahaan lain yang ditanggungkan UMP-nya, buruh-buruhnya pasti juga akan menggugat," kata Ramidi.

Sumber :
megappolitan.kompas.com

Jokowi: Audit berlangsung, flyover Casablanca jalan terus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang akan terus berjalan. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya rekomendasi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sudah mulai berjalan. Hasil audit nanti keluar sekira 20 Mei. Tapi ini kerjain terus, itu rekomendasi dari BPK," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4/2013).
Sebelumnya, Jokowi beserta Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta BPK untuk mengaudit dana proyek tersebut. Ahok mencurigai terjadi wanprestasi pada pengerjaan proyek tersebut karena anggaran Rp 840 miliar yang digelontorkan tak sejalan dengan penyelesaiannya.
Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, PT Istaka Karya (Persero) siap diaudit ulang guna mengetahui sisa pembayaran dan kekurangan proyek pembangunan Jalan Casablanca agar dapat segera di kucurkan.
Dahlan mengklaim, tidak ada indikasi main-main yang dilakukan oleh Istaka Karya dalam pelaksanaan pembangunan proyek Jalan Casablanca.