Jokowi Pusing Kerja DPRD Lambat

Entah sudah berapa kali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan keluh kesah tentang sulitnya memimpin Jakarta. Saat ingin melangkah cepat membenahi Jakarta, ia sering merasa terhambat dengan rumitnya birokrasi dan regulasi yang ada.
Bila dirunut, sejak awal dilantik menjadi Gubernur pada 15 Oktober 2012 silam, Jokowi beberapa kali harus menahan laju kecepatannya. Mulai dari pembahasan dan pengesahan APBD, dan perumusan serta eksekusi seluruh program unggulannya. Terakhir, dia harus kembali menghadapi hambatan yang seyogianya bisa dibuat lebih mudah.
Senin (29/4/2013) ini, Jokowi mengadakan pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta. Tampak di di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan bersama wakilnya Triwisaksana, dan Ketua Komisi B Slamet Nurdin. Sesuai agenda, pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu membahas perihal deep tunnel, dan giant sea wall.
Seusai pertemuan, kepada para wartawan, mantan Wali Kota Surakarta itu tak bersedia membocorkan tentang apa yang dibahas bersama legislatif. Ia mengaku hanya menjawab pertanyaan dewan, dan lebih banyak menyampaikan keluh kesah tentang kesulitan yang dihadapinya.
"Yang tadi ditanyakan (oleh dewan), semua harus ada persetujuan dari dewan. Ada empat, deep tunnel, giant sea wall, monorel, dan mass rapid transit (MRT)," kata Jokowi.
Jokowi sebenarnya tak akan merasa terganggu bila sikap DPRD bisa dipenuhi cepat. Namun, cerita menjadi berubah karena persetujuan dari dewan tak bisa keluar cepat. Inilah yang membuat Jokowi merasa dihambat saat ingin melangkah cepat.
Ia mengambil sebuah contoh, terkait rencana pembangunan deep tunnel, atau terowongan bawah tanah. Megaproyek senilai Rp 16 triliun itu dibangun mengandalkan campur tangan investor, alias tanpa menggunakan APBD. Meski begitu, restu dari DPRD tak mudah didapatkan padahal Jokowi yakin akan banyak investor antre untuk ikut andil di proyek tersebut.
"Jangan tanya ke saya, tanya ke dewanlah, saya enggak ngerti. Tapi enggak apa-apa, kerjakan saja. Regulasi kita itu memang ruwet," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Kan Setiap Orang Punya Cara Sendiri

Kebiasaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan blusukan dengan waktu yang serba mendadak menuai kritik pedas. Meski begitu, Jokowi tetap percaya diri dengan gaya kerjanya, menyelesaikan masalah yang diawali dengan memetakan persoalan langsung dari akarnya.
Jokowi menyampaikan, dalam memimpin Jakarta, dirinya merasa lebih pas mengombinasikan pekerjaan di dalam ruang kerja dengan hasil tinjauan lapangan. Dua hal itu yang dianggapnya jitu dalam menyelesaikan kompleksitas masalah Ibu Kota.
"Saya kira keduanya diperlukan. Kalau mau tangkap keinginan masyarakat, ya, harus turun ke bawah, dengar suara rakyat. Kalau cuma rapat, bagaimana mau mengerti? Saya merasa sudah kebanyakan rapat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).
Pernyataan Jokowi itu dilontarkan sekaligus untuk menjawab kritik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Saat membuka seminar Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah di Gedung Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, hari ini, Gamawan mengeluarkan sindiran yang diduga kuat ditujukan untuk Jokowi.
Dalam sambutannnya di depan puluhan bupati dan wali kota, Gamawan mengatakan agar semua pejabat tidak terlalu sering blusukan. Kalaupun harus turun ke bawah, hal itu mesti teragenda sebelumnya supaya jelas dan tak mengganggu hal lain yang sifatnya lebih penting.
Menanggapi itu, Jokowi malah menyerang balik. Baginya, terlalu banyak di dalam ruang rapat juga tak akan membawa hasil lebih baik. Selebihnya, ada hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan oleh wakil gubernur atau sekretaris daerah.
"Saya (rapat) seminggu sekali saja sudah kebanyakan. Kami desain strateginya saja, sisanya bisa dijalankan oleh wagub atau sekda. Kalau saya, sih, begitu. Setiap orang, kan, punya cara sendiri-sendiri," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tak Pusing Pelaksanaan ISG Dipindah ke Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ada persoalan apabila Islamic Solidarity Games (ISG) Ke-III yang diikuti lebih dari 50 negara anggota organisasi negara-negara Islam (OKI). "Ya oke saja lah," ujar Joko Widodo Senin (29/4/2013).
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini mengatakan, secara umum pelaksanaan ISG yang dipindah dari Riau ke Jakarta tidak ada persoalan yang merumitkan.
Sebab, menurutnya semua venue yang kemungkinan akan digunakan untuk menggelar ISG di Jakarta semuanya dalam keadaan siap.
"Venue-venue sudah siap semuanya dan ini hanya masalah pengorganisasian saja," kata Jokowi.
Namun Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin berkomentar banyak sebelum bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo untuk mendiskusikan kesiapan penyelenggaraan ISG di Jakarta.
"Tetapi saya tidak akan komentar banyak karena belum bertemu dengan Pak Menpora," kata Jokowi.

Jokowi: 3 Bulan Lagi Rumah Deret di Tanah Tinggi Rampung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mulai menggeber bedah kampung di Jakarta. Rumah deret percontohan di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, ditargetkan kelar dalam tempo 3 bulan.
"3 Bulan (rumah deret di Tanah Tinggi rampung). Yang lainnya baru dimulai mungkin November," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).
Menurut dia, kampung deret di 38 lokasi lainnya masih dalam proses lelang dan persiapan administrasi.
"Kemudian setiap lokasi itu total 20.000 rumah di semuanya," ujar dia.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Belum Bisa Jual Jakarta

Gubernur Joko Widodo (Jokowi) hari ini membuka acar Jakarta Marketing Week. Di acara itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini mengungkapkan Jakarta belum layak menjadi kota yang dipasarkan ke negara-negara lain karena sejumlah masalah masih menumpuk.
"Makanya kita belum ingin gencar me-marketing-kan Jakarta, karena belum dibenahi dan mesti banyak yang diperbaiki. Tapi dengan Jakarta marketing week ini sangat penting, Pemprov DKI mendukung acara ini," ungkap Jokowi yang ditemui di pusat perbelanjaan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Dalam kesempatan terpisah, Jokowi yang sebelumnya menerima Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2013 di Hotel Bidakara menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) III. ISG rencananya akan dilangsungkan pada 22 September-1 Oktober mendatang dan diikuti atlet dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).
"Siap-siap sajalah. Venue-venue siap semuanya. Ini hanya mengorganisasi saja. Tapi saya nggak akan komentar karena belum dapat dari Pak Menpora," ujar Jokowi di Bidakara.
Dana penyelenggaraan ISG III yang mencapai Rp 200 miliar akan dibiayai pemerintah pusat. Awalnya, kegiatan ini akan dilakukan di Riau. Tapi karena status Gubernur Riau nonaktif Rusli Zainal menjadi korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON), membuat pemerintah memutuskan pelaksanaan ISG III ke Jakarta.

Sumber :
merdeka.com

Ajaib: Jokowi Blusukan ke Mal

Kesempatan yang amat langka saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke pusat perbelanjaan modern, atau mal. Jika biasanya dia datang ke tempat padat, panas, dan semrawut, kini suasananya berbeda jauh. Kondisi di mal jelas lebih memikat ketimbang lokasi-lokasi yang sering menjadi tujuan Jokowi blusukan.
Siang hari ini, Senin (29/4/2013), Jokowi datang ke mal Kota Kasablanka. Kedatangannya ke tempat ini untuk membuka "Jakarta Marketing Week" sekaligus soft launching Kejuaraan Maraton Internasional 2013. Hadir juga bersama Jokowi, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama istri, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Sapta Nirwandar, Wakapolri Komjen Nanan Sukarna, Kepala Dinas Pariwisata DKI Arie Budiman, artis Titi Kamal, dan lainnya.
Sesaat sebelum Jokowi membuka acara secara resmi, Wamenparekraf Sapta Nirwandar memberikan sambutannya. Di depan seluruh tamu undangan dan pengunjung mal, dia sedikit mengeluarkan canda mengapa dirinya ikut hadir dalam acara tersebut. Selain terkait dengan kejuaraan maraton internasional yang akan digelar Oktober tahun ini, sosok Jokowi adalah daya tarik lainnya, terlebih hari ini dia blusukan ke tempat yang jauh lebih "bersahabat".
"Pak Jokowi ini biasanya ke kampung kumuh, sekarang ke mal, makanya saya ikut, banyak yang manis-manis," kata Sapta saat memberikan sambutan dari atas panggung.
Mendengar itu, Jokowi, dan tamu undangan yang duduk di sofa di bawah panggung hanya senyum-senyum kecil.
Roy Suryo yang duduk di sebelah Jokowi juga ikut melempar senyum, sambil terus menggunakan gadget-nya. Selang beberapa saat kemudian, Jokowi secara resmi membuka "Jakarta Marketing Week" dan soft launching Kejuaraan Maraton Internasional 2013 dengan menabuh gong. Dari situ, mantan Wali Kota Surakarta ini sempat meninjau stan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk sosialisasi aman berkendara. Setelah itu, Jokowi meninggalkan lokasi untuk kembali ke kantornya di Balaikota Jakarta.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Resmikan Jakarta Marketing Week & Jakarta Maraton 2013

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), meresmikan Jakarta Marketing Week 2013. Ia sekaligus membuka pendaftaran dan sosialisasi acara Jakarta Maraton yang bakal digelar pada 27 Oktober mendatang.
Jokowi tiba di Mal Kota Casablanca, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013) pukul 11.00 WIB.
Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang tersebut ditemani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, dan Wakapolri Irjen Nanan Sukarna.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada siang ini acara Jakarta Marketing Week 2013 dengan ini saya resmikan dan juga Jakarta Maraton 2013 juga kita nyatakan dibuka," ujar Jokowi di atas panggung dan langsung memukul gong.
Tentang Jakarta Marketing Week 2013, Jokowi mengibaratkan Jakarta bagaikan sebuah produk. "Saya kira kota itu sama dengan sebuah produk, perlu di marketingi. Baik dalam education, promosi yang lain itu diperlukan. Tapi Jakarta memang banyak sekali produk yang masih perlu dibenahi dan disiapkan. Jakarta marketing week ini sangat penting sekali. Ini awal dari sebuah proses, dan Pempov DKI sangat mendukung," papar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Terima Anugerah Pangripta Nusantara 2013

Provinsi DKI Jakarta mendapatkan predikat Terbaik II Anugerah Pangripta Nusantara Pratama tingkat Provinsi dalam kelompok B. Penghargaan itu diterima oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menghadiri acara penganugerahan Pangripta Nusantara tahun 2013 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 di Hotel Bidakara, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013) pukul 10.00 WIB.
Ia mengenakan batik cokelat. Anugerah tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Lukita Dinasrysah Tuo.
Posisi Pemprov DKI dalam hal ini berada di bawah Provinsi Jawa Timur yang menempati posisi terbaik I. Sedangkan posisi terbaik III ditempati oleh Provinsi Bali.
Jokowi menegaskan pentingnya mengikutsertakan peran masyarakat dalam menyusun perencanaan.
"Apapun yang namanya perencanaan, itu nanti yang bagus kalau di planning lewat partisipasi masyarakat, dibangun dari bawah. Bottom up. Walau sudah ada perencanaan yang bagus, kalau saya tidak turun ya tidak bagus, tidak benar," ujar Jokowi.
Menurut dia, Pemprov DKI akan memperbaiki lagi kinerja dan mematangkan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPKD) Pemprov DKI agar tahun depan bisa mengungguli provinsi yang lain.
"Ya semuanya diperbaikilah, perencanaan itu penting," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Memyoal Gugatan Buruh, Jokowi: Menang Kalah Biasa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap menghadapi Serikat Pekerja Nasional (SPN) tentang penangguhan upah minimum provinsi (UMP). Bagi dia, menang atau kalah di persidangan hal biasa.
"Ya nggak apa-apa, menaikkan juga digugat. Nggak apa-apa. Tetapi yang jelas, penangguhan UMP ada prosedurnya, cek lapangan, cek keuangan ke perusahaan dan itu terpenuhi sehingga masuk meja saya pasti ditanda tangan," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).
Jokowi siap menghadapi gugatan itu. "Wong namanya digugat bisa menang, bisa kalah. Menang biasa, kalah biasa," ujar Jokowi.
Kebijakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bagaimana, Pak? "Ya kebijakan apapun nggak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Jadi seperti itu wajar," jawab Jokowi.
SPN akan menggugat Jokowi ke PTUN atas keputusan persetujuan Jokowi mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan UMR 2013 di tujuh perusahaan.

Sumber :
news.detik.com

Linda Gumelar: Pak Jokowi, Jadikan Jakarta Child Friendly

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar, berharap Gubernur Joko Widodo menjadikan Jakarta kota yang ramah dan layak untuk anak. Program child friendly city pernah Jokowi laksanakan saat memimpin Surakarta.
"Semoga dengan pindahnya Pak Jokowi ke sini (Jakarta), dapat membuat Jakarta menjadi kota layak anak," ujar Linda Gumelar di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/4/2013).
Acara dihadiri oleh para istri anggota Polri. Turut hadir di antaranya adalah istri Wagub DKI Jakarta Ibu Veronica Tan, serta istri Wakapolri.
"Dulu pas Pak Jokowi pimpin Surakarta, membuat Surakarta menjadi kota layak anak. Tapi sekarang dia pindah ke Jakarta, justru saya harapkan agar Jakarta menjadi child friendly city," ungkapnya.
Linda mengungkapkan, keberhasilan Jokowi di Solo harus bisa diimplementasikan di Jakarta. Dia yakin bila Jakarta sukses menerapkan program tersebut, maka kota-kota lainnya akan mengikutinya.
"Sehingga apa yang terjadi di Jakarta pasti akan dicontoh. Ini yang kita harapkan pada Jokowi untuk menjadikan kota layak anak," terangnya.
Selain berharap pada Jokowi, Linda juga meminta kepada Polda Metro Jaya, untuk menyediakan unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) hingga tingkat Polsek. Selain itu, Linda menjelaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap memberikan advokasi.
"Meneruskan aspirasi para pejuang anak, diharapkan UPPA bisa sampai polsek, Dan kita dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa memberikan advokasi. Semoga para ibu di sini bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya," harap Linda pada ibu-ibu Bhayangkari.
Program child friendly city diluncurkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2005 silam. Penerapannya berupa mempercepat realisasi konvensi hak-hak anak dalam strageti intervensi dan pembangunan.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Siap Wawancara Lurah & Camat

Peserta lelang jabatan lurah dan camat juga akan menjalani tes wawancara. Mereka akan berhadapan langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di tahap akhir seleksi.
"Iya terakhir. Kalau dari 1.180 itu terseleksi dan tinggal tipis, baru saya lihat," kata Jokowi saat ditanya apakah peserta ada wawancara dengan Jokowi di tahap akhir. Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).
Menurut dia, lelang jabatan yang berlangsung sejak Sabtu 27 April itu tidak ada masalah. Proses seleksi tersebut juga dilakukan secara terbuka dan transparan.
"Nggak hadir biasa kan ada yang sakit atau mules-mules dulu sebelum tes. Ya biasa, nggak hadir biasa," ujar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Tak Gentar Hadapi Gugatan Buruh

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta masih belum memuaskan elemen buruh. Oleh karenanya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap digugat.
Sekadar diketahui, buruh mengajukan gugatan karena Jokowi terlalu cepat menyetujui penangguhan UMP yang diajukan para pengusaha.
"Ya enggak apa-apa, menaikkan juga digugat. Enggak apa-apa, tapi yang jelas penangguhan UMP ada prosedurnya, cek lapangan, cek keuangan ke perusahaan dan itu terpenuhi sehingga masuk meja saya pasti ditandatangani," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4).
Mantan wali kota Solo ini mengaku siap menerima apapun putusan pengadilan. Sebab, persoalan menggugat dan digugat sudah jadi asam garam buat Jokowi.
"Wong namanya digugat bisa menang bisa kalah. Menang biasa, kalah biasa. Karena kebijakan apapun gak mungkin bisa membahagiakan semua orang, jadi seperti itu wajar," jelas Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi digugat oleh buruh karena mengabulkan penangguhan upah minimum provinsi (UMP) kepada delapan perusahaan di DKI Jakarta. Delapan perusahaan tersebut di antaranya, PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Hansae Indonesia Utama, PT Inkosindo Sukses, PT Tainan Enterprise Indonesia, serta PT Winners Internasional.

Sumber :
merdeaka.com

Jokowi: Kebijakan Sulit Bahagiakan Semua Orang

Joko Widodo menyadari konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambilnya. Bagi Gubernur DKI Jakarta ini, pro dan kontra merupakan hal lumrah yang selalu lahir setelah satu kebijakan diputuskan.
Hal itu ia katakan menyangkut tuntutan para buruh atas penangguhan penetapan upah minimum provinsi (UMP) di sejumlah perusahaan. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengaku enggan mengambil pusing, dan memilih menghadapi gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Ya, kebijakan apapun enggak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Jadi (gugatan) seperti itu wajar," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).
Untuk diketahui, Majelis Pekerja Buruh Indonesia telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Gubernur DKI Jakarta karena mengabulkan penangguhan UMP 2013, yang diajukan delapan perusahaan. Delapan perusahaan dimaksud adalah PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Hansae Indonesia Utama, PT Inkosindo Sukses, PT Tainan Interprises Indonesia, dan PT Winners International.
Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Maruli Tua Rajaguguk, yang mendampingi para buruh, mengatakan, dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/ Men/2003 tentang Penangguhan Upah Minimum disebutkan, penangguhan upah minimum provinsi (UMP) harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan itu, antara lain, ada persetujuan dari buruh, perusahaan benar-benar merugi, dan harus membuat laporan audit.
Namun hingga saat ini, tidak ada sikap transparan tentang laporan keuangan dari perusahaan. Menurut buruh, perusahaan juga tidak membuat laporan audit, padahal perusahaan diwajibkan mengaudit keuangannya.
Atas dasar itu, keputusan Jokowi yang mengabulkan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi dinilai cacat hukum. Maruli mensinyalir proses penangguhan upah yang diajukan delapan perusahaan itu juga penuh dengan rekayasa, manipulasi, bahkan intimidasi. Buruh dipaksa menandatangani surat persetujuan penangguhan.
Menanggapo itu, Jokowi menegaskan telah memberikan putusan penangguhan UMP di delapan perusahaan sesuai prosedur. Selain itu, ia juga mengklaim telah melakukan verifikasi lapangan dan keuangan perusahaan terkait.
"Namanya digugat, menang kalah itu biasa. Tapi penangguhan telah sesuai prosedur, semua syarat sudah terpenuhi, masuk ke meja saya pasti ditandatangani," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.cm

Jokowi mulai bahas serius proyek deep tunnel

Seperti biasanya, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) selalu punya segudang agenda di awal pekan. Hari ini, beberapa kegiatan akan dia lakukan mulai pagi hingga sore hari.
Berdasarkan agenda yang didapat dari Humas Pemprov DKI Jakarta, pagi tadi Jokowi telah mengawali kegiatannya dengan mengadakan rapat gabungan bersama dewan guru serta murid SMA 6 dan SMA 70. Rapat itu membahas rencana kegiatan gabungan yang akan digelar dua sekolah itu secara bersama. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti dua sekolah yang kerap tawuran ini, bisa duduk bersama dan melakukan hal positif.
Setelah itu Jokowi akan kembali ke Balai Kota DKI Jakarta untuk mengadakan rapat rutin bersama semua Satuan Kerja Perangkat Daerah. Siang hari ini, Jokowi akan memaparkan konsep pembangunan Deep Tunnel dan kelanjutan proyek Giant Sea Wall (GSW) atau bendungan raksasa ke DPRD DKI.
Sore harinya, sebelum pulang bekerja Jokowi menerima tamu, pelawak kawakan Azis Gagap dan Nunung. Mereka akan syuting bersama untuk acara yang dibawakan dua pelawak itu. Ada empat lokasi syuting seperti di Setu Babakan, Museum Monas, Museum Bahari, Kawasan Kota Tua.
Khusus dalam pemaparan Deep Tunnel dan bendungan raksasa, Jokowi akan menjelaskan tentang pembiayaan kedua proyek dan tujuan ke depannya.
"Kita hanya menjelaskan apa sih Giant Sea Wall, Deep Tunnel ke depannya seperti apa, pembiayaannya gimana," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Senin (29/4).
Secara garis besar, lanjut Jokowi, sistem pembiayaan kedua proyek ini akan menggunakan sistem investasi. Sehingga, tidak mengganggu keuangan APBD.
"Gampang, semua orang mau tunjuk jari untuk jadi investor di situ dan pola investasi di situ. Kita juga berusaha agar investornya dari nasional dulu," terangnya.
Namun, pembangunan tersebut akan berjalan atau tidak tergantung persetujuan DPRD. "Terserah nanti dari dewan. Kalau gak disetujui gimana, proyek triliunan seperti itu,"tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Agenda Jokowi Hari Ini

Menurut informasi Humas dan Protokoler Pemprov DKI, berikut agenda gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), hari ini Senin (29/4/2013).
Pukul 07:30 WIB menerima perwakilan OSIS SMA 6 dan SMA 70 Jakarta. Kedua sekolah yang sering terlibat tawuran itu akan menggelar acara bersama.
Pukul 08.00 WIB, Jokowi akan menggelar rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta. Disambung menghadiri acara Pemberian Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2013 di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Pancoran.
Pukul 10:30 WIB dijadwalkan menghadiri acara Opening Jakarta Marketing Week sekaligus hadir dalam acara Soft Launching Jakarta Marathon 2013 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.
Pukul 12:00 WIB. Jokowi menghadiri diskusi rountable bersama Pimpinan DPRD terkait Deep Tunnel dan Giant Sea Wall di Balai Agung.
Pukul 14:00 WIB menerima Azis dan Nunung dalam program 'RAN (Rekreasi Azis Nunung)' di salah satu lapangan Setu Babakan, Museum Monas, Museum Bahari atau Kawasan Kota Tua.

Kado Balas Budi Buruh Untuk Jokowi

Menyambut peringatan hari buruh international (May Day) 1 Mei, Serikat Pekerja Nasional (SPN) akan mengirimkan Kado Balas Budi Buruh untuk Jokowi, kado ini berupa gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini terkait sikap Jokowi, yang merestui penangguhan atas pemberlakuan standar upah yang baru bagi para buruh di Jakarta oleh beberapa (tepatnya tujuh) perusahaan.

"Besok (Senin 29 April 2013) akan kami daftarkan ke PTUN sekitar pukul 13:00 WIB," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah SPN, Ramidi Abdul Majid. Pengumuman itu disampaikan saat jumpa pers di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (28/4/2013).
Gugatan untuk Jokowi, kata Ramidi, masih mengenai keputusan Jokowi menyetujui pelaksanaan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta kepada beberapa perusahaan di Kawasan Berikat Nasional (KBN) Cakung, Jakarta, yaitu PT. Kaho Indah citra Garmen, PT Misung Indonesia, PT. Myungsung Indonesia, PT Kyungseung Trading Indonesia, PT Star Camtex, PT Good Guys Indonesia, dan PT Yeon Heung Mega Sari.
Ramidi mengatakan telah mengirimkan dua surat dan meminta audiensi dengan gubernur Jakarta. Namun hal itu tidak terlaksana, dan hanya bertemu dengan Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama atau Ahok. Wagub, menurut Ramidi, dinilai terkesan mengulur-ngulur waktu dalam mengambil keputusan.
"Waktu itu bahasanya, jangan lama-lama ditunda, ini sudah Februari, masa belum ada putusan angka. Waktu itu wakil gubernur menjanjikan di awal Februari sudah diputuskan, tapi ternyata baru kemarin, keluar keputusan itu pada 8 April," ungkapnya.

Ramidi menyatakan, kuat dugaan proses penangguhan upah di Jakarta penuh kecurangan yang terjadi secara rekayasa sistematis dan masif. "Bahkan para buruh ada yang diintimidasi, diancam dan dipaksa untuk menyetujui proses pengguhan upah," katanya.
Jika saja, proses auditnya transparan, kata Ramli, para buruh tentu tidak akan memaksakan para perusahaan untuk ditangguhkan.
"Ini perusahaan besar, pekerjanya ada yang di atas ribuan. Kalau pun perusahaan memang tidak memungkinkan kita bisa mewajarkan," ucap Ramidi.
Demikian juga dengan, Pengacara Publik LBH Jakarta, Maruli. Menurutnya Jokowi dinilai lalai karena begitu saja mempercayai segala informasi dan data yang diajukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Jokowi tanpa melakukan check, re-check, dan cross check dalam pengajuan penangguhan upah yang diajukan perusahaan," ungkapnya.
Hal itu tentu melanggar pasal 90 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No.231/Men/2003 tentang tata cara peenangguhan pelaksanaan upah minimum, serta Perda DKI No 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Pergub DKI Jakarta no 42 tahun 2007.
Oleh karena itu SPN, bersama LBH Jakarta dan YLBH, menggugat Jokowi melalui PTUN Jakarta. Mereka menuntut membatalkan keputusan persetujuan penangguhan pelaksanaan UMP tahun 2013.

Hiswana Migas Minta Jokowi Terbitkan Pergub Pengaturan BBM Bersubsidi

Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi meminta gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), membuat Pergub (peraturan gubernur) tentang pengaturan BBM bersubsidi. Dengan adanya Pergub tersebut, semua kendaraan di Jakarta dijatahi kuota untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi.
"Di DKI Jakarta harus dibuat pergub, soalnya cara itu sudah efektif di beberapa daerah," ujar Eri, Minggu (28/4/2013).
Eri menjelaskan beberapa daerah yang sudah mempunyai Pergub pengaturan konsumsi BBM bersubsidi ada di Kalimantan Timur, dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Menurut Eri Pergub itu efisien untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi adanya penimbunan BBM bersubsidi.
"Semua kendaraan dijatahi jadi 20 ribu kiloliter untuk kendaraan roda dua sehari, 150 ribu kiloliter kendaraan roda empat," jelas Eri.
Untuk bisa terealisasi Pergub tersebut, Hiswana Migas membutuhkan kerjasama dengan beberapa pemangku pejabat lainnya seperti Organda dan Pemda setempat.
"Kerjasama Organda, Hiswana, dan Pemda, pengawasannya di SPBU. Kalau zaman dulu ada kontraktor prinsip ekonomi yang mengendalikan harga," lanjut Eri.



Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Ditendang, Prabowo Menang

Hasil Survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) tentang elektabilitas capres menempatkan nama Prabowo sebagai puncak 'klasemen' capres, namun anehnya dalam survei ini Jokowi tidak disertakan, demikian juga tokoh tokoh alternatif sebagai kandidat capres tidak diikutsertakan.
Menurut Lembagai Survei ini, survei ini dilakukan tanggal 20-30 Maret 2013 di 33 provinsi dengan mengambil sampel 1.225 orang responden melalui teknik multi stage random sampling. Dengan margin of error sekitar 2,8% dan level of convidence 95%. Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan dengan responden dibantu kuesioner. Survei hanya membatasi pada tokoh-tokoh nasional yang berada dalam struktur partai. Survei tidak melibatkan tokoh-tokoh alternatif sebagai kandidat capres.
Oleh karena itulah Jokowi yang fenomenal dan muncul sebagai capres paling potensial di berbagai survei tak dapat memenangi survei LKP ini.
"Secara realitas politik, peluang tokoh alternatif untuk muncul menjadi capres pada Pilpres 2014 sangat kecil dan cenderung hanya menjadi wacana," terang Usman Rachman, CEO Lembaga Klimatologi Politik, dalam paparan survei di Ruang Singgasana Hall E lantai 2 Hotel Grand Kemang, Jl Matraman Raya, Jakarta, Minggu (28/4/2013).

Berikut elektabilitas tokoh parpol jika Pilpres digelar hari ini:

1. Prabowo Subianto: 19,8 persen
2. Wiranto: 15,4 persen
3. Megawati Soekarnoputri: 13,3 persen
4. Ani Yudhoyono: 4,8 persen
5. Hatta Rajasa: 3,9 persen
6. Surya Paloh: 3,8 persen
7. Sutiyoso: 2,7 persen
8. Yusril Ihza Mahendra: 2,5 persen
9. Muhaimin Iskandar: 1,8 persen
10. Anis Matta: 1,3 persen
11. Suryadharma Ali: 1,1 persen

Tokoh lain: 3,8 persen
Tidak tahu: 11,4 persen

Ahok Gantikan Jokowi Sidak Lelang Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo batal meninjau pelaksanaan uji kompetensi bidang dalam proses seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan lurah dan camat, Sabtu (27/4/2013). Sebagai gantinya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau pelaksanaan ujian itu.
Basuki memantau ujian kompetensi yang dilaksanakan di salah satu sekolah, yakni di SMA Negeri 1, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Sebelumnya, Basuki baru saja menghadiri acara pribadi di Jakarta Selatan. Kunjungannya ke SMAN 1 itu mendadak dan tak ada penyambutan khusus ketika ia tiba sekitar pukul 14.35.
Setibanya di lokasi, mantan Bupati Belitung Timur ini langsung menyusuri lorong sekolah, menuju laboratorium komputer, tempat di mana ujian berlangsung. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mendampinginya.
Di depan ruang ujian, Basuki sempat melongokkan kepalanya ke dalam ruang ujian. Ia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam. Kemunculan Basuki di ruang ujian itu sempat menyedot perhatian belasan peserta ujian, yang tak menduga bakal dikunjungi oleh tamu dadakan tersebut.
Setelah memantau seisi kelas, Basuki langsung menghampiri dua peserta ujian. Dari belakang peserta, ia sempat membungkukkan badan, memerhatikan soal di layar komputer sambil mengernyitkan kening. Tak berlangsung lama, tak lebih dari 10 menit, Basuki kemudian meninggalkan ruang ujian tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.
Kepada wartawan, pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, ia sengaja datang untuk memastikan jalannya uji kompetensi bidang. Ia yakin, proses ini tak akan banyak menemui kendala karena semua telah dikemas dengan matang.
"Saya ngerti sistem ini, ini aman, saya tahu sejak masih di Komisi II (DPR). Saya datang untuk memberi semangat, semua peserta, dan panitia," ujarnya.
Uji kompetensi bidang di sekolah ini digelar di dua kelas dan dibagi tiga gelombang untuk posisi lurah. Adapun besok, ujian dilakukan khusus untuk posisi camat dan digelar dalam satu gelombang.
Setelah 20 menit berada di sekolah tersebut, Basuki kembali bergerak dengan rutinitasnya. Ia sempat menyalami beberapa panitia ujian dan menerima permintaan berfoto.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Warga Solo Turunkan Spanduk PAN Pencapresan Jokowi-Hatta

Warga Solo akhirnya menurunkan spanduk pencapresan Jokowi-Hatta Rajasa yang dipasang simpatisan PAN. Selain dinilai sebagai spanduk liar yang melanggar aturan, isi spanduk juga dinilai menyesatkan. Pihak PAN, tidak mempersoalkan pencopotan itu.
Dua buah spanduk berukuran 1 meter x 5 meter dengan warna dasar merah putih bertuliskan 'Berdela-PAN mendukung JOKO WI & Hatta Rajasa Pada Pilpres 2014-2019, AYO DUKUNG WONG SOLO' yang dipasang di Bundaran Joglo, Solo, dilepas oleh sejumlah warga.
"Sejak dipasang kemarin itu sudah membuat resah. Lagipula tak jelas siapa yang memasang karena tidak ada identitasnya. Itu spanduk liar yang membuat resah warga dan cenderung menyesatkan. Kami siap berhadapan jika pemasang spanduk tidak terima spanduknya dilepas," ujar Jonny Erwandi, salah satu warga yang ikut melepas spanduk tersebut, Sabtu (27/4/2013).
Sementara itu Ketua DPD PAN Kota Surakarta, Umar Hasyim, tidak mempersoalkan pencopotan itu karena mereka mengaku bukan yang memasang. Umar mengakui spanduk itu dipasang oleh simpatisan partainya, tetapi bukan oleh DPD PAN Kota Surakarta.
Namun Umar hanya menyayangkan pemasangan spanduk itu dipersoalkan secara berlebihan. Dia juga mengatakan sebaiknya warga tidak langsung menurunkan sendiri, tetapi lebih dahulu dilakukan komunikasi dengan yang memasang spanduk, sehingga penurunan spanduk dilakukan oleh yang memasang.
Atas pernyataan itu, Jonny justru menanyakan kepada siapa komunikasi dilakukan. Hal itu karena sejak awal DPD PAN Kota Surakarta mengaku tidak memasang dan tidak bertanggungjawab dengan keberadaan spanduk tersebut. Karena itulah warga langsung memutuskan menurunkan spanduk tersebut dan siap menghadapi resiko jika dipermasalahkan oleh pemasang spanduk.
Ketua DPRD Kota Surakarta yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, YF Sukasno, juga mendukung pencopotan spanduk tersebut. Alasannya, spanduk tersebut adalah spanduk liar. Menurutnya, pemasangan spanduk tersebut telah melanggar Perwali No 2 tahun 2007 Pasal 10 yang mengharuskan pemasangan spanduk harus seijin Walikota.
Namun Sukasno menampik pencopotan itu dilakukan kader PDIP atas perintah perintah DPC PDIP Kota Surakarta. "Itu sepenuhnya inisiatif warga yang resah. Sejak kemarin memang saya sudah banyak mendapat pertanyaan tentang isi spanduk yang menyesatkan itu. Tapi terlepas dari itu, secara teknis pemasangan spanduk itu melanggar aturan," ujarnya.

Sumber :
news.detik.com

Disentil Jokowi, Kolong Jembatan dan Tol di Jakarta Mulai Dicat

Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) sempat menyentil kolong-kolong jembatan tol yang hitam karena asap kendaraan dan berdebu. Tak perlu menunggu lama, saat ini pekerja sudah bergerak di beberapa kolong di Jakarta.
"Sekarang ini di Kolongan Gatot Subroto, dan Tol Semanggi. Jalan tol mulai hari ini. Yang Gatot Subroto mulainya sudah kemarin Selasa (23/4/2013) kemarin, target kami 2 Minggu selesai," ujar salah satu pekerja di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).
Dodo mengatakan total pekerja saat ini ada 40 orang. Sebelumnya mereka telah mengerjakan Kolong Jembatan Dua, Tambora, Jakarta Barat pada Maret lalu.
"Kalau (pengecatan Jalan Gatoto Subroto dan Tol Semanggi) sudah selesai nanti kita rencananya ngecat Tol Grogol, tapi kami belum dikasih tahu targetnya berapa lama," kata Dodo.
Belum lama ini Jokowi menyoroti fasilitas umum di Jakarta yang tidak pernah dipelihara. Hal ini menurutnya sangat mengganggu keindahan ibu kota.
"Jembatan juga sudah 10 tahun nggak diperbaiki. Jalan tol nggak dicat sampai item," sentil Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Peserta Tes Lelang Jabatan Optimistis Bisa Jadi 'Kloningan' Jokowi

Uji kompetensi bidang lelang jabatan lurah juga digelar di SMA 70, Bulungan, Jakarta Selatan.Para peserta antusias dan optimistis lolos menjadi lurah 'kloningan' Jokowi.
Salah seorang peserta, Heru Supriyono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Lurah di Kelurahan Kramat Jati, sejak pagi sudah tiba di SMA Negeri 70, Bulungan Jakarta Selatan.
Dia mengaku ikut tes lelang jabatan ini untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
"Ya motovasi ikut tes ini karena kita mendukung kebijakan Gubernur DKI," ujar Heru di SMA Negeri 70, Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).
Saat ditanyai apakah dirinya siap menjadi 'kloningan' Jokowi jika lolos menjadi lurah?
"Siap. Kalau masalah blusukan itu kita memang dari dulu sudah begitu. Cuma pola pimpinannya saja yang tidak seperti sekarang. Lurah dan aparatnya dari dulu memang suka blusukan, bahkan bisa sampai malam dan di hari Sabtu dan Minggu. Orang-orang libur, aparat lurah kan tetap kerja. Jadi tidak kaget lagi," jawab Heru.
Uji kompetensi bidang lelang jabatan digelar dari 27-28 April 2013. Peserta yang berhak mengikuti uji kompetensi dalam lelang jabatan mencapai 1.118 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 328 peserta yang membidik posisi camat dan 790 peserta yang membidik posisi lurah.
Tes tersebut dimulai dari pukul 08.00 WIB-15.00 WIB dalam tiga gelombang, secara serentak di delapan sekolah, yaitu SMKN 1, SMAN 1, SMKN 14, SMKN 16, SMA 35, SMPN 1, SMAN 3, dan SMAN 70.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Warga Bantaran Waduk Pluit Harus Pindah!

Proses normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara masih terganjal sejumlah masalah karena masih ada warga yang menolak direlokasi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah tegas meminta semua warga yang tinggal di area waduk untuk keluar dan direlokasi ke rumah susun.
Dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013), Jokowi menjelaskan bahwa proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol risiko banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.
"Relokasi enggak bisa ditawar, nanti kita komunikasikan. Dalam proses seperti ini memang harus ada dialog," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara, sebagai tempat baru bagi warga Waduk Pluit, asalkan mereka mau direlokasi. "Terus kita siapin, kita sudah ketemu lebih dari tujuh kali. Kalau perlu nanti saya turun," ujarnya.
Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini wilayahnya menyusut hingga tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal di lokasi tersebut. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi Siap Dialog & Tawarkan Rusun ke Warga Waduk Pluit "

Jokowi Pastikan Pembangunan JLNT Jalan Terus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan akan melanjutkan pembangunaan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Hal itu ia lontarkan setelah menerima sinyal positif dari tim auditor terkait proyek tersebut.
"JLNT (sudah) enggak ada masalah. BPKP sudah memberi rekomendasi, nanti kita bayar," kata Jokowi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI meminta Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit pada proyek JLNT tersebut. Permintaan audit itu dilakukan setelah muncul permasalahan dalam pembangunan itu. Semua hasil audit akan disampaikan lebih rinci pada 20 Mei 2013.
Pengerjaan proyek JLNT ini dimulai tahun 2010 yang dikerjakan dalam beberapa paket. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi. Paket Dr Satrio dikerjakan PT Adhi Karya. Adapun paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya.
Proyek JLNT ini awalnya ditargetkan selesai pada Desember 2012. Namun, hingga kini, pembangunannya baru tergarap sekitar 90 persen. Pemicunya diduga karena kehabisan anggaran. Dinas Pekerjaan Umum dikabarkan meninggalkan utang sebesar Rp 20 miliar pada salah satu kontraktor.
Saat ditanya mengenai indikasi penyimpangan, Jokowi menolak berkomentar. Menurutnya, itu menjadi wewenang penegak hukum dan ia lebih memilih menguatkan pengawasan pada semua proyek yang akan dan telah bergulir. "Ke depan, perencanaannya harus lebih baik, dikontrol harian," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Melayat Keluarga di Cinere

Uji kompetensi bidang proses seleksi dan promosi jabatan terbuka (lelang jabatan) lurah dan camat serentak digelar. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir meninjau acara itu.
Uji kompetensi itu diselenggarakan mulai Sabtu 27 April hingga Minggu 28 April 2013. Peserta yang berhak mengikuti uji kompetensi dalam lelang jabatan mencapai 1.118 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 328 peserta yang membidik posisi camat dan 790 peserta yang membidik posisi lurah.
Acara itu akan dimulai dari pukul 08.00 WIB-15.00 WIB secara serentak di delapan sekolah, yaitu SMKN 1, SMAN 1, SMKN 14, SMKN 16, SMA 35, SMPN 1, SMAN 3, dan SMAN 70.
Jokowi semula dijadwalkan meninjau pelaksanaan tes ini. Tetapi ternyata, ia batal hadir.
Jokowi meninggalkan rumah dinasnya untuk melayat kerabatnya yang meninggal di wilayah Cinere, Jakarta Selatan. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB.
Informasi yang beredar, hari ini Jokowi akan disibukkan dengan berbagai acara keluarga.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Kemungkinan Batal Tinjau Uji Lelang Jabatan

Hari ini, Sabtu (27/4/2013), uji kompetensi bidang dalam seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan luran dah camat di Provinsi DKI Jakarta resmi dimulai. Meski terjadwal dalam agenda Gubernur, Joko Widodo kemungkinan batal meninjau proses ujian di hari pertama.
Dalam agenda yang diumumkan Humas Pemprov DKI, Jokowi dijadwalkan hadir di dua sekolah yang menjadi lokasi ujian, yakni SMKN 1 dan SMAN 1 di Jalan Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Namun, karena ada urusan pribadi yang mendesak, hampir dipastikan Jokowi batal meninjau jalannya ujian.
Pagi ini, Jokowi melayat seorang kerabatnya yang meninggal dunia di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mantan Wali Kota Surakarta itu tiba di lokasi sekitar pukul 08.00. Berdasarkan informasi dari beberapa ajudan pribadinya, sehari ini, Jokowi akan disibukkan dengan acara keluarga.
Uji kompetensi bidang dalam lelang jabatan digelar selama dua hari, yakni 27-28 April 2013. Peserta yang berhak mengikuti uji kompetensi dalam lelang jabatan mencapai 1.118 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 328 peserta yang membidik posisi camat dan 790 peserta yang membidik posisi lurah.
Uji kompetensi bidang akan dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 (tiga gelombang) dan dilakukan secara serentak di delapan sekolah. Ujian digelar online dengan seribu jenis soal. Setiap peserta akan mengerjakan 90 butir soal dalam waktu 90 menit. Selain SMKN 1 dan SMAN 1, sekolah lain yang akan dijadikan lokasi ujian adalah SMKN 14, SMKN 16, SMA 35, SMPN 1, SMAN 3, dan SMAN 70.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Lega, Surat Tanggung Jawab MRT Direvisi

Wajah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sumringah seusai bertemu Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar di ruang rapat di Balai Kota, Jumat petang. Musababnya, Mahendra memberikan solusi atas keengganan Jokowi menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk proyek mass rapid transit (MRT).
Dalam rapat itu, Mahendra setuju untuk merevisi peraturan tentang perjanjian pinjaman dan penerusan hibah pemerintah pusat. "Jadi, nantinya gubernur bisa menunjuk pejabat di lingkungan pemda dan membuat surat kuasa untuk menandatangani surat pertanggungjawaban," ujar Mahendra, Jumat, 26 Desember 2013.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur wajib menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak agar dana hibah bisa cair. Hal itu tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2008 tentang tata cara penyaluran hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Menurut dia, revisi tentang tata cara perumusan surat tadi juga bakal mengatur agar pembayaran hibah dari pemerintah pusat tak harus diserahkan melalui pemerintah daerah. Nantinya, kata dia, pemerintah bisa melakukan pembayaran langsung atau direct payment kepada perusahaan terkait, dalam hal ini PT MRT Jakarta."Dengan begitu, ada penyederhanaan birokrasi, tetapi prinsip good governance tetap terjaga," kata Mahendra. Menurut dia, revisi aturan maupun penandatanganan surat pertanggungjawaban itu tak akan menghambat soft launching proyek MRT yang rencananya akan dilakukan pekan depan.
Begitu pula terhadap penandatangan kontrak dengan kontraktor pemenang tender. Soalnya, surat itu diperlukan untuk mencairkan dana hibah. "Jaminan pembayarannya sebenarnya sudah ada, sudah ditandatangani," kata Mahendra.
Jokowi mengaku lega dengan hasil pertemuan tersebut. "Sudah tidak ada masalah, nanti saya akan buat surat kuasa kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bappeda untuk menandatangani surat itu," katanya. Dia beralasan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sarwo Handayani juga duduk sebagai komisaris PT MRT Jakarta.Dengan begitu urusan pencairan dana bisa lebih lancar.
Jokowi juga meyakinkan bahwa pengumuman nama pemenang tender pembangunan proyek MRT tak akan terhambat karena urusan surat pertanggungjawaban. “Konstruksi kan belum dimulai, jadi pencairan dana hibah sebesar Rp 5,2 triliun itu ya buat apa?"
Pencairan dana hibah yang memerlukan surat tersebut kemungkinan baru dilakukan setelah kontraktor mulai pembangunan fisik MRT dan memerlukan uang muka. Jokowi menambahkan, PT MRT saat ini masih memiliki dana untuk operasional perusahaan dan mengurus soft launching. 

Sumber :
www.tempo.co