Jokowi Itu Bukan Followers

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku tidak mempunyai waktu untuk bermain di sosial media, Twitter. Hal ini dikarenakan kegiatan yang menyita waktu dan pikiran.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu memiliki nama akun twitter dengan nama @Jokowi_do2. Sementara, baru-baru ini Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono juga merilis akun pribadinya yaitu @SBYudhoyono.
"Saya kan ada twitter juga, tapi memang saya juga sudah gak sempet lagi, kegiatannya puadet begini,"kata Jokowi kepada wartawan Rusunawa Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Senin (15/4/2013).
Ketika ditanya, apakah Jokowi memfollow akun twitter SBY, dia enggan menanggapinya. Menurutnya, dia tidak suka memfollow karena dia adalah trendsetter.
"Saya kasih tahu ya, Jokowi itu bukan followers," kata Jokowi.
Perlu diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya bergabung di media sosial Twitter, dalam tempo tiga hari, Followers Jokowi sudah lebih dari 300 ribu followers.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi Tidak Follow Twitter SBY"
- megapolitan.kompas.com : "SBY Punya Twitter, Jokowi: Saya Bukan "Follower""

Jokowi Tetapkan Eks Warga Guntur Penghuni Rusun Pinus Elok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi rumah susun Pinus Elok di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin (15/4/2013). Kedatangan Jokowi ke rusun ini untuk memantau jalannya proses relokasi warga Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB. Nampak juga Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Jonathan Pasodung mendampingi Jokowi di lokasi ini. Saat tiba, mantan Wali Kota Surakarta ini langsung meninjau lantai dua Blok A Rusun Pinus Elok. Sesekali ia membuka dialog dengan warga yang mengerubunginya.
"Benar ini 47 KK (kepala keluarga) ya? Positif, sudah saya 'kunci'," kata Jokowi.
Sejak siang tadi, warga Guntur yang terdiri dari 47 KK itu sudah tiba di lokasi dengan menggunakan truk dan bus yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka langsung memenuhi persyaratan yang diperlukan, salah satunya KTP DKI.
Pada Minggu (14/4/2013) siang, puluhan warga Jalan Gembira datang ke rumah dinas Jokowi di Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meminta jaminan tempat tinggal setelah lahan yang mereka tinggali di Jalan Gembira digusur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk keperluan pembangunan gedung baru KPK.
Pengggusuran lahan untuk proyek pembangunan gedung baru KPK di Jalan Gembira dilakukan pada Selasa (9/4/2013). Penggusuran itu merupakan upaya terakhir setelah pemerintah berdialog dengan warga setempat. Warga yang terdiri dari 81 KK itu diberi ganti rugi Rp 300.000 per KK.
Lokasi penggusuran adalah lahan milik negara dan dihuni oleh warta sejak 1997. Saat dilakukan penggusuran, sempat terjadi aksi protes dari warga. Namun, warga akhirnya pasrah tempat tinggal mereka diratakan oleh petugas.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Terkkait :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Janjikan TV Bagi Warga Guntur di Rusun Pinus Elok"
- merdeka.com : "Selain rusun, Jokowi juga berikan TV kepada warga gusuran KPK"
- news.detik.com : "Jokowi Serahkan Kunci Rusun ke Warga yang Dulu Tempati Lahan Gedung KPK"

"Kenapa Jokowi Dukung Desain-desain Jepang?"

Warga Jakarta Selatan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli MRT mempertanyakan Jokowi dan Basuki yang manut dengan desain MRT layang yang didesain Jepang. Padahal, kata mereka, dulu pimpinan Jakarta itu menolak.
Yudi, salah satu orator yang melakukan aksi di Jalan Fatmawati, menyinggung inkonsistensi dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Meurut mereka, Jokowo dan Basuki telah menutup telinga serta lebih menunduk kepada Perdana Menteri Jepang.
"Pak Jokowi dan Pak Ahok awalnya menolak, tapi kenapa begitu datang PM Jepang setuju? Kenapa kita selalu dijajah ama Jepang? Kenapa Jokowi dukung desain-desain Jepang?" kata Yudi saat orasi, Senin (15/4/2013).
Menurut Yudhi, desain MRT layang sepanjang Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja diperkirakan hanya akan memunculkan kekumuhan, terutama di bawah jalur layang MRT. Selain itu, kolong MRT layang juga bisa menjadi tempat parkir yang menimbulkan preman-preman baru.
"Kalau jalur layang pasti akan menjadi tempat kumuh dan tidak nyaman seperti flyover di Roxy yang menjadi lahan parkir dan tempat berkumpul tumbuhnya premanisme," tutur Yudhi.
Dia menjelaskan, proyek MRT Jakarta merupakan pilot project yang harusnya dipersiapkan matang karene berfungsi menjadi alat dan sarana transportasi yang sangat vital di masa mendatang dan bahkan bisa menjadi contoh tolak ukur proyek-proyek MRT lainnya.
Mereka pun meminta agar dilakukan desain ulang terhadap stasiun dan rel layang, yakni didesain di bawah tanah.
"Kita tahu, eksistensi MRT bukan jangka pendek tapi kelak untuk para penerus bangsa lainnya," imbuh Yudhi.
Senada dengan Yudhi, Robert yang merupakan koordinator aksi menyatakan bahwa MRT layang akan mematikan usaha-usaha kecil menengah karena akan menggusur bangunan Pasar BlokA yang menampung 700-800 pedagang.
"Mereka enggak dikasih tahu sampai sekarang, boro-boro mau direlokasi," ujar Robert yang merupakan pemilik usaha toko di sekitar Pasar Blok A.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Warga tolak MRT di jalur layang Lebak Bulus-Sisingamangaraja"

Mega Disarankan Tunjuk Jokowi Jadi Capres PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku sudah sepuh. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Arman Salam, melihat Joko Widodo (Jokowi) paling cocok jadi capres PDIP.

"Kalau kita menghadapi Pilpres saya kira Jokowi punya potensi, Puan juga saya lihat cukup kuat menjadi capres," kata Arman kepada detikcom, Senin (15/4/2013).

Potensi Jokowi menang di Pilpres lebih besar dari Megawati. Namun Jokowi yang digandrungi warga kurang mendapat respons positif dari elite PDIP.

"Potensi menang lebih besar di Jokowi kalau menjadi capres. Walaupun Jokowi hanya kuat di mata pemilih, namun di elite politik kurang diterima," lanjut Arman.

Jika tak menunjuk Jokowi, Mega bisa saja memilih putrinya sendiri, Puan Maharani. Namun dari segi elektabilitas, Jokowi jelas jauh di atas Puan yang kini menduduki Ketua FPDIP DPR itu.

"Kalau dari sisi internal, saya kira Puan lebih kuat dari Jokowi, tapi saya kira Jokowi punya modal simpati publik yang luar biasa, ini perlu diperhatikan Megawati kalau memang legowo mendukung Jokowi menjadi capres," sarannya.

"Kalau PDIP mengusung Jokowi saya kira akan menjadi warna baru di Pilpres," imbuhnya.

Sumber :
news.detik.com

Berita Terkait :
- news.detik.com : "Mega Sudah Sepuh, Saatnya Jadi King Maker"

Jokowi: Ganti rugi warga Guntur urusan KPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ikut memfasilitasi warga Guntur yang lahannya akan dibangun gedung KPK baru. Mereka direlokasi ke rumah susun Pulogebang, Jakarta Timur.

"Malam sudah rampung masyarakat sudah menerima solusi yang saya berikan yaitu pindah ke rusun di Pulogebang, Jaktim. Dan pagi sampai siang ini mengurus administrasi dulu. Setelah itu saya siapkan bus untuk diantar ke sana. Nanti saya cek langsung," jelas Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (15/4).

Jokowi mengaku dirinya telah menugaskan anak buahnya untuk mengurusi perpindahan tersebut. Baik rumah susun ataupun anak warga yang saat ini sedang sekolah.

Sedangkan terkait ganti rugi, Politisi PDIP itu tidak mau ikut campur. Pasalnya, soal ganti rugi merupakan permasalahan yang merupakan kewenangan dan kewajiban KPK.

"Sudah clear, ganti rugi urusan KPK, kita hanya memediasi semuanya sudah rampung dan jangan di tanyakan lagi, nanti malah tidak rampung," tegas Jokowi.

"Masalah uang kerohiman saya tidak tahu, itu KPK. Urusan ini sudah selesai dan rampung, nanti saya cek lagi apakah sudah pindah dan sudah selesai atau belum," sambungnya.

Menurut Jokowi, tadi malam sudah ada 16 hingga 18 KK warga Guntur yang sudah direlokasi ke Pulogebang. Selanjutnya, kurang lebih 50 KK juga akan menyusul dipindahkan ke Pulogebang.

"Sudah rampung, yah sudah rampung," tandasnya.

Kemarin warga Guntur mendatangi rumah Jokowi. Mereka meminta ganti rugi, kalau tidak warga yang sebagian besar kurang mampu ini akan menginap di rumah Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- jakarta.okezone.com : "Jokowi: Ganti Rugi untuk Warga Guntur Urusan KPK"

Masyarakat Peduli MRT: Jokowi Ingkar Janji

Sejumlah warga Jakarta Selatan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli MRT melakukan aksi di Jalan Fatmawati. Dalam aksi yang dilakukan di Pasar Cipete dan Pasar Blok A tersebut, mereka menentang keras apabila Pemprov DKI Jakarta tetap memaksakan pembangunan MRT Jalur Layang di sepanjang rute Lebak Bulus-Sisingamangaraja.
Salah satu koordinator aksi Robert bahkan mempertanyakan Amdal yang menurut mereka sangat tidak transparan. Bahkan, menurutnya, janji Gubernur Joko Widodo untuk membentuk tim kajian yang melibatkan masyarakat sampai saat tidak pernah terwujud.
"Jokowi, janji Jakarta Baru transparansinya mana? Kalau you bilang ada-ada, keluarin dong Amdal yang dikeluarin oleh Kementerian Lingkungan Hidup," kata Robert dalam aksi pada Senin (15/4/2013) siang di depan Pasar Blok A.
Amdal yang dijadikan acuan untuk pembangunan MRT, menurut Robert, adalah Amdal yang ada sejak 2005. Sementara Amdal paling lama hanya berlaku selama tiga tahun.
"Amdal hanya berlaku tiga tahun kemudian harus dibuat Amdal yang baru dan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No17 tahun 2012 kajian harus melibatkan warga yang terkena dampak," tuturnya.
Robert membantah jika mereka dikatakan menghambat pembangunan. Dia malah mengaku sebagai salah satu tim sukses Jokowi-Basuki saat Pilkada tahun 2012 yang lalu.
"Kita enggak menentang. Pas Pilkada orang kita pendukung Jokowi kok. Dua puluh ribu video Jokowi saya sebarin di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Cilandak, Fatwamawi, Lebak Bulus, Pondok Labu," tegas Robert sambil memperlihatkan foto di HP-nya bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama menggunakan kemeja kotak-kotak.
"Kita cuma minta MRT dibangun subway, tidak elevated. Bagaimana nasib bangunan Pasar Blok A yang ada pedagang sekitar 700-800 orang ini. Mereka terancam digusur. Gimana kalau tiba-tiba ada buldoser," ujar Robert.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Boyong Warga Guntur ke Rusun Pulogebang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) turun tangan memediasi kisruh penggusuran warga Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dari lahan milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Warga yang menempati lahan secara ilegal itu akhirnya mau diajak 'migrasi' ke Rusun Pulogebang.

"Di masyarakat sudah menerima, solusi yang saya berikan pindah ke Rusun di Pulogebang, pagi ini, sampai siang urus administrasi dulu. Kemudian disiapkan bus dan truk diantar ke sana. Nanti mau saya cek, udah beres semuanya karena tadi pagi udah saya atur, siapa yang atur pemindahan sekolah, busnya, lalu siapa yang atur kepindahannya," papar Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013).

Warga di lahan seluas 8.492 meter persegi ini dihuni warga yang bermata pencaharian buruh serabutan, pemulung, opir Bajaj, dan tukang ojek. Lahan ini letaknya sekitar 200 meter sebelah utara Gedung KPK, sebelum Hotel Royal Kuningan.

Jokowi menyerahkan kepada KPK untuk masalah ganti rugi bagi warga Guntur. "Bukan dengan kita (ganti rugi), ini kita memediasi. Jangan ditanyakan lagi nanti nggak rampung-rampung," ujar Jokowi.

Menurut dia, koordinasi dengan KPK juga telah berjalan 100 persen dan telah selesai. "Yang sudah meluncur ke sana 18, dan yang ada tadi malem ada 50," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Jokowi pindahkan warga gusuran KPK ke Rusun Pulogebang"
- jpnn.com : "Jokowi Janji Relokasi Warga Penggusuran Lahan KPK" 

Kamis, Jokowi Kumpulkan Siswa SMAN 70 dan SMAN 6

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berencana mengumpulkan siswa SMAN 70 dan SMAN 6 pada hari terkakhir penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), Kamis (18/4/2013).
"Selesai UN rencananya Jokowi akan ke GOR Bulungan, kumpulkan siswa SMAN 70 dan SMAN 6," kata Kepala SMAN 70, Saksono Liliek Susanto saat ditemui Tribunnews.com di Ruangannya, Senin (15/4/2013).
Liliek menuturkan, Gubernur Jakarta tersebut akan memberikan pengarahan kepada para siswa SMAN 70 dan SMAN 6. "Mungkin memberikan pengarahan agar tidak berbuat anarki usai UN," kata Liliek.
Seperti diberitakan, hari ini merupakan hari pertama UN untuk tingkat SMA dan Madrasah Aliyah. UN dijadwalkan akan berlangsung selama empat hari, dan akan selesai pada Kamis nanti.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi dari Dulu Tak Setuju UN Jadi Acuan Kelulusan

Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Joko Widodo, menyatakan dari dulu tidak setuju konsep Ujian Nasional. Oleh karena itu, Jokowi berpesan, yang penting dalam pelaksanaan UN adalah kejujuran para peserta.

"Saya cuma minta pelajar jujur dalam mengerjakan soal. Ini yang paling penting," katanya di Balaikota, Senin 15 April 2013.

Jokowi mengatakan UN bukan segalanya. "Dari dulu saya tak setuju UN jadi acuan kecerdasan dan kelulusan. UN saya kira hanya bisa dijadikan perbandingan kualitas antar daerah secara nasional," katanya.

Dan itulah alasannya mengapa Jokowi tidak memasang target kelulusan UN di DKI Jakarta. Dia tidak ingin ikut ikutan seperti kepala daerah lain yang sibuk menentukan persentase kelulusan UN. Ia hanya ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan kecerdasan pelajar.

"Saya tak buat target 100 persen atau 90 persen. Ini tak jamin kualitas pendidikan. Saya tidak sepakat dengan acuan UN sebagai acuan kelulusan siswa," katanya.

Jokowi bahkan menolak untuk melakukan pemantauan UN ke sekolah. "Mereka kan harus konsentrasi. Saya datang malah mengganggu nanti. Yang pasti sampai saat ini saya tetap pantau," ujarnya.

Ia mengatakan sejak malam tadi hingga siang ini belum ada laporan masalah pelaksanaan UN. Pemda memfasilitasi pelajar yang mengikuti UN. Bahkan pemda membantu para pelajar yang masih merenunggak pembayaran ke sekolah.

Sumber :
metro.news.viva.co.id

Jokowi Capres PDIP? Taufiq Kemas: Jangan Dululah!

Setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa sudah sepuh, banyak kalangan melihat Joko Widodo (Jokowi) paling potensial jadi capres PDIP. Namun politikus senior PDIP Taufiq Kiemas tak sepakat.

"Kalau saya sama dengan jawaban Pak Jokowi, dia kan bilang saya jangan dipaksalah, ngurus Jakarta dululah," kata Taufiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Bukan tanpa alasan Taufiq melarang Jokowi maju ke Pilpres 2014. Taufiq tak mau Jokowi disebut kutu loncat, karena Jokowi sudah pindah dari Wali Kota Solo ke Gubernur DKI Jakarta.

"Jangan ninggalin tempat dululah, jangan ninggalin tempat dua kali," larang Taufiq.

Jokowi sendiri memang tak pernah berpikir ke Pilpres 2014. Jokowi mengaku ingin fokus membangun Jakarta.

Namun setelah Mega mengatakan sudah cukup sepuh, sejumlah kalangan melihat tak ada lagi tokoh potensial di PDIP. Jokowi menjadi tokoh paling potensial diusung PDIP menjadi capres di 2014.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Siapkan Truk untuk Relokasi Warga Guntur ke Rusun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan memfasilitasi perpindahan warga di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, ke rumah susun Pinus Elok di Jakarta Timur. Hal itu disampaikan Jokowi kepada warga, Minggu (14/4/2013) malam kemarin.
"Sudah beres, tadi malam (sudah ketemu) pukul 11.00 WIB," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (15/4/2013).
Ia berjanji pada hari ini akan menyiapkan beberapa truk untuk mengangkut warga beserta barang perabotan yang masih tersisa. Mobil truk tersebut akan mengantar warga dari lokasi pengungsian di gedung Karang Taruna Kelurahan Guntur, menuju rusun yang lokasinya di sekitar penggilingan, Jakarta Timur. Mengenai prasyaratnya, Jokowi meminta warga yang direlokasi harus memiliki KTP DKI. Selain itu, proses pemenuhan syarat administrasi telah mulai dipenuhi oleh warga sejak pagi hari tadi.
"Kita siapin mobil, siapin truk, kita bawa menuju ke rusun. Mesti didata administrasinya dan semua sudah setuju," ujarnya.
Pada Minggu (14/4/2013) siang, puluhan warga Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, datang ke rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meminta jaminan tempat tinggal setelah lahan tempat mereka tinggal digusur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk keperluan pembangunan gedung baru.
Penggusuran lahan untuk proyek pembangunan gedung baru KPK di Jalan Gembira, Setiabudi, Jakarta Selatan, dilakukan pada Selasa (9/4/2013) lalu. Penggusuran merupakan upaya terakhir setelah sebelumnya melakukan dialog dengan warga setempat. Warga yang terdiri dari 81 kepala keluarga ini diberi ganti rugi Rp 300.000.
Lokasi penggusuran adalah lahan milik negara, sejak 1997 oleh warga yang tidak semuanya ber-KTP DKI dan mendirikan bangunan tanpa izin. Saat penggusuran, aksi protes dari warga sempat terjadi. Namun, warga akhirnya pasrah ketika tempat tinggal mereka diratakan oleh petugas.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Ogah UN

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) punya alasan tersendiri tidak meninjau langsung pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA di Jakarta. Jokowi rupanya tidak ingin membuyarkan konsentrasi para pelajar.

"Ya, tadi saya nggak ke lapangan lah, nanti ganggu yang ujian. Tapi Alhamdulillah nggak ada masalah," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013).

Jokowi berharap para siswa siswi mengerjakan soal-soal ujian dengan jujur. Ia juga tidak memasang target kelulusan UN.

"Yang penting UN itu dikerjakan dengan jujur. Saya nggak punya target UN lulus sekian persen, yang penting jujur," ujar Jokowi.

"Jadi biar mereka (peserta UN) kerjakanlah. Kalau saya datang malah ganggu. Jadi biar mereka konsentrasi mengerjakan ujiannya," lanjut dia.

Menurut Jokowi, UN tidak bisa dijadikan patokan tingkat kecerdasan seorang siswa.

"Mungkin menurut saya, UN untuk melihat secara nasional kualifikasi tapi kalau dipakai untuk tujuan menentukan kecerdasan, kepintaran, menurut saya tidak. Saya beda. Tapi kalau dipakai untuk yang lain, klasifikasi daerah atau dengan yang lain, itu iya," papar Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi Khawatir jika Dia Sidak UN"
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Tidak Sidak Khawatir Ganggu Konsentrasi Siswa" 

Pesan Jokowi Untuk Para Siswa Peserta UN

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tidak memantau pelaksanaan Ujian Nasional bagi siswa SMA/SMK/sederajat di Ibukota. Sebab, menurut Jokowi, kedatangan dirinya dikhawatirkan bakal mengganggu jalannya UN pada hari pertama.

"Ya, tadi saya enggak kelapangan. Nanti malah ganggu yang ujian kalau saya datang," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin, (15/4/2013).

Meski demikian, Jokowi mengaku tetap memantau jalannya UN. "Tapi tetap, walau saya enggak kelapangan, saya monitor terus. Alhamdulillah sampai sekarang enggak ada masalah," ujar mantan Walikota Solo itu.

Jokowi pun berharap, UN kali ini dapat berjalan lancar. Ia pun berharap para siswa di Jakarta dapat menjawab soal- soal dalam UN dengan baik dan teliti. 1 Pesan dari Jokowi untuk para siswa: kerjakan soal dengan jujur.

"Semoga lancar. Dan yang paling penting 1 saja: UN dikerjakan dengan jujur," imbau Jokowi.

Sumber :
liputan6.com

Jokowi: Buatlah Partai Indonesia Raya

Expektasi untuk meminta dan menjadikan Jokowi sebagai calon presiden menjelang Pilpres 2014 nampaknya cenderung wajar. Dimana saat ini Jokowi sedang menemukan jalan dan rakyat banyak yang mendukungnya. Tetapi untuk menjadi seorang calon presiden di Indonesia membutuhkan kendaraan yang namanya partai. Di sinilah kemudian yang menjadi ganjalan. Partai PDIP tempat Jokowi digembleng dan diajukan menjadi Gubernur DKI Jakarta itu pada saat ini untuk masa pilpres 2014 belum mengeluarkan surat ijin bagi Jokowi. Pun Jokowi sendiri ogah untuk maju menjadi capres 2014 karena menurutnya baru saja diberikan amanah untuk mengurusi Jakarta.
Ada cara untuk seorang tokoh sekaliber Jokowi agar berhasil dengan cita-cita untuk menjadikannya sebagai seorang presiden seperti yang rakyat inginkan : yaitu membentuk Partai Indonesia Raya. Karena dengan itu rakyat dapat mendukung bulat mencalonkan Jokowi untuk menjadi presiden. Maka silahkan para kompasioner, pendukung lintas partai bisa menjadi penggagas dan untuk di kemudian hari menjadi pengurus Partai Indonesia Raya dibawah nakhoda Jokowi. Ayo para swing voters, floating mass, pendukung partai apapun, tidak mengatasnamakan lagi partai tertentu tapi dukunglah pendirian Partai Indonesia Raya. Verifikasi partai yang katanya swusah bukan main itu pasti bisa diatasi, dan di kompasioner ini tak boleh ada lagi yang mengaku-aku pendukung partai tapi sepintas bukan.

www.tempo.co

Tanahnya dijadikan makam, Kosasih mengadu ke Jokowi

Masalah kepemilikan tanah di Jakarta adalah persoalan yang sering kali terjadi. Tanpa sepengetahuan pemiliknya, tanah bisa jadi berpindah tangan.

Hal ini seperti dialami oleh warga Kemayoran Jakarta Pusat, Achmad Kosasih. Dia mengaku, tanah miliknya kini telah dikuasai oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI tanpa mendapat ganti rugi.

Kosasih mengatakan, tahun 1973 dirinya membeli sebidang tanah dari Kho Tjoen Hay seluas 46.560 m2. Tanah itu terletak di Cilincing, Semper Timur, Jakarta Utara.

"Tanah tersebut kini dikuasai Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang mengaku telah melakukan pembebasan terhadap lahan milik saya," ujar Kosasih di Balai Kota, Jakarta, Senin (15/4).

Karena itu, ia ingin mengadu ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tentang persoalan yang dihadapi. "Tanah saya telah dijadikan pemakaman umum oleh Dinas Pemakaman DKI tanpa seizin saya. Dinas Pemakaman DKI beralasan bahwa telah membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Padahal sepeserpun saya tidak menerimanya," jelas Kosasih.

"Saya berencana mengadu ke pak Gubernur DKI Jokowi. Saya berharap beliau yang dikenal sangat dekat rakyat bisa memberikan keadilan kepada saya," tandasnya.

Kosasih datang ke Balai Kota dengan membawa sejumlah dokumen bukti jual beli tanahnya. Dokumen-dokumen itu ia taruh di dalam tasnya dan akan ditunjukkan ke Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Sampai di rumah dinas, Jokowi langsung temui korban penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menemui para korban penggusuran gedung baru KPK yang sempat menunggu di depan rumah dinasnya. Jokowi yang tiba di rumah dinasnya sepulang dari Solo sekitar pukul 23.10 WIB langsung menemui perwakilan korban.

Setelah 20 menit bertemu, akhirnya Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam keluar untuk bersalaman dengan para warga yang sempat tidur di depan rumahnya.

"Ya, sudah ya pulang, malam-malam juga," kata Jokowi sembari bersalam dengan para warga di depan rumahnya, Minggu (14/4).

Warga pun nampak antusias ditemui oleh Jokowi. Mereka bersalaman dan mencium tangan Jokowi.

Koordinator korban penggusuran, John, mengaku senang diterima Jokowi. "Dia minta segera dalam satu hari warga segera dipindahkan (dari kantor karang taruna Kecamatan Guntur ke Rusun), anak yang enggak ikut ujian segera diikut sertakan. Dia akan mantau langsung," katanya.

Dalam pertemuan tersebut Jokowi meminta warga segera pulang dan menunggu untuk dipindahkan ke Rusun Pinus. Sementara, soal warga tak memiliki KT DKI, menurutnya hal itu bukanlah masalah.

"Enggak ada masalah, selagi masih punya KTP, mau di Jakarta atau luar Jakarta," kata John.

Usai berbincang dengan Jokowi, warga akhirnya pulang dan membubarkan diri.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Langganan Kelas Ekonomi

"He is Jokowi (Joko Widodo)?," tanya salah satu warga negara asing yang menumpang pesawat Garuda Indonesia rute Solo-Jakarta, Minggu (14/4/2013) malam. Penumpang itu bertanya kepada rekannya ketika suasana kelas ekonomi sedikit riuh setelah Jokowi melintas bersama ibundanya, Sujiatmi Notomiharjo.
Orang asing lain yang duduk di barisan tengah lalu berdiri untuk melihat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi duduk di bangku nomor 28 atau di deretan belakang. "I can't see. Where is he?," kata penumpang lain sambil celingak-celinguk mencari celah.
Malam itu, Jokowi usai menghadiri rangkaian acara deklarasi pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko yang diusung PDI Perjuangan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (14/4/2013). Jokowi datang ke kampung halamannya pada Sabtu (13/4/2013) sore.
Ketika tiba di Bandara Adi Sumarmo, mantan Walikota Surakarta itu sudah disambut masyarakat Solo. Begitu pula selama acara deklarasi di Stadion Manahan. Masyarakat berebut berjabat tangan atau foto bersama.
Ketika berbincang-bincang di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jokowi mengaku masih suka kembali ke Solo. Biasanya, ia kembali untuk menghadiri acara nikahan kerabat di akhir pekan. "Anak-anak kan juga di sana (Solo)," kata Jokowi.
Lalu, mengapa Anda duduk di kelas ekonomi? Jokowi bercerita, jika berpergian ke luar kota ketika masih menjadi pengusaha dulu, ia memang biasa duduk di kelas bisnis Garuda. Namun, ia memilih turun kelas setelah menjadi orang nomor satu di Surakarta. Kebiasaan itu diteruskannya ketika menjadi DKI 1. "Kalau dulu beli tiket bisnis kan pakai duit saya. Kalau sekarang kan duitnya masyarakat (dari gaji). Enggak berani saya (duduk di kelas bisnis)," kata Jokowi sambil menarik satu kopernya.
Rupanya, Jokowi mempunyai tempat duduk favorit di dalam pesawat. "Dari dulu saya di (nomor) 28 atau 29. Kalau enggak di situ enggak mau naik," kata Jokowi terkekeh-kekeh. Tanpa memberi jawaban, ia kembali tertawa ketika ditanya mengapa memilih dua nomor itu.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi tak Berani Beli Tiket Kelas Bisnis"

Hanta Yuda: Jokowi Pantas Gantikan Megawati

Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute, Hanta Yuda AR mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak perlu ragu menetapkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai calon presiden.

Mantan Walikota Solo itu dinilai sudah pantas menempati posisi calon presiden PDIP yang selama ini hanya diisi oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. “Saya kira Jokowi punya kemungkinan itu, dia pantas menjadi capres,” kata Hanta saat dihubungi, Ahad, 14 April 2013.

Menurut Hanta, kepantasan seseorang untuk dipilih sebagai calon presiden salah satunya ditentukan oleh dukungan publik. Saat ini dari berbagai survei, Jokowi konsisten berada di papan atas capres terpopuler. Hanta menilai tingginya popularitas dan elektabilitas Jokowi merupakan modal awal untuk maju menjadi capres pada pemilihan presiden 2014 nanti.

Tak hanya perkara elektabilitas, Jokowi, kata Hanta juga punya kemampuan dan jiwa kepemimpinan yang kuat untuk menjadi calon presiden. Hal ini sudah ditunjukkan selama menjabat wali kota Solo.

Pengakuan terhadap kepemimpinan Jokowi ini sudah diakui sejumlah lembaga. Belum berapa lama menjabat Gubernur DKI, kepemimpinan dan kemampuan Jokowi pun semakin terlihat. “Publik pun mengakui kemampuannya dan menghargainya.”

Meski begitu, Hanta mengakui jadi atau tidaknya PDIP mengusung Jokowi sebagai capres sangat bergantung pada sikap Megawati. “Mau tidak Bu Mega memberi peluang pada Jokowi.”

Hanta menduga, saat ini Mega pasti mempertimbangkan pertumbuhan elektabilitas Jokowi yang masih tinggi. Di satu sisi, elektabilitas Mega tak beranjak signifikan. Mega pun menurut Hanta terkenal sangat hati-hati dalam menetapkan calon kepala daerah dan presiden. Misalnya untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur.

Trend saat ini, Mega dan PDIP sangat mempertimbangkan arah dukungan publik. Hanta mengatakan tak tertutup kemungkinan untuk penetapan Capres, Mega akan melakukan hal sama. “Sangat tak mustahil Bu Mega memberi ruang pada Jokowi.”

Sumber :
www.tempo.co

Suprimasi: Jokowi Keok, Mahfud Unggul

Tidak seperti pada kebanyakan survei, di Jawa Timur Jokowi keok .Berdasarkan survei yang digelar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) bekerjasama dengan lembaga survei Suprimasi, Mahfud MD menempati urutan teratas.

Ketua Litbang ISNU Jatim Faza Dhora Nailufar mengatakan, survei ini dilakukan untuk menjaring opini warga NU terhadap figur yang layak menjadi capres di 2014 mendatang. Survei tersebut dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Jatim dengan jumlah responden 1238 orang.

"Banyak nama yang dianggap oleh responden layak untuk memimpin negeri ini. Ada 26 tokoh yang dipilih sebagai capres," ujarnya, Minggu (14/4/2013).

Dari 26 tokoh, yang masuk dalam posisi lima besar yakni Mahfud MD menempati urutan pertama dengan memperoleh prosentase 21,08 persen. Kemudian disusul Gubernur DKI Jakarta Jokowi dengan prosentase 12,76 persen. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memperoleh 11,15 persen. Menteri BUMN Dahlan Iskan 6,7 persen dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) memperoleh 5,33 persen.

"Bila dilihat dari lokasi tinggal responden, dari keseluruhan pemilih Mahfud MD, sebagian besar menyebar di beberapa kabupaten. Tetapi mayoritas responden di Kabupaten Banyuwangi," tuturnya.

Sedangkan pemilih Jokowi juga tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Namun, mayoritas berada di Lumajang, Pasuruan dan Pamekasan. Prabowo juga tersebar di beberapa daerah, tapi paling banyak di Kota Batu, Lumajang dan Banyuwangi. Dahlan Iskan juga banyak dipilih di Kota Batu, Kota Blitar, Malang dan Madiun. Sedangkan Ical, mayoritas pemilihnya banyak dari Pasuruan dan Jember.

"Pertimbangan memilik Pak Mahfud MD, karena figur yang tegas. Dapat menyelesaikan permasalahan di MK dengan baik dan tegas, walaupun masalah tersebut menimbulkan pro dan kontra. Kemudian, sosoknya selama ini juga relatif bersih dari skandal korupsi," terangnya.

Ical Tak Disukai Warga NU di Sidoarjo

Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan tempat di hati warga nahdiyin di Pasuruan dan Jember. Namun, berbeda dengan di Sidoarjo. Tak ada satu pun warga NU di Sidoarjo memilih Aburizal Bakrie itu.

"Di sini dari hasil survei kami tentang capres pilhan warga NU, ternyata Aburizal Bakrie tidak ada pemilihnya di Sidoarjo. Mungkin ini terkait dengan namanya dengan lumpur Lapindo Sidoarjo yang sampai sekarang belum tuntas," ujar Dhora.

Korban semburan lumpur Lapindo bukan semuanya warga NU. Namun, warga nahdiyin cukup sensitif menyikapi permasalahan semburan lumpur. Termasuk memilih sosok capres pilihannya.

"Artinya kalau capres itu bermasalah dengan teman-temannya di lokasinya, maka tidak akan memilih. Mereka lebih memilih capres lain yang relatif bersih dan tidak pernah terlibat skandal di Sidoarjo," jelasnya.

Sumber :
news.detik.com

Warga Guntur Todong Jokowi Minta Tempat Tinggal

Sore ini, puluhan warga Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, bertahan di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Para warga bersikukuh bertahan sampai mereka bertemu Jokowi untuk mengungkapkan keluh kesahnya.Warga Guntur itu mengaku datang ke rumah dinas Jokowi di Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, untuk bersilaturahim sekaligus meminta jaminan tempat tinggal pasca penggusuran tempat tinggal mereka untuk pembangunan gedung baru KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
"Belum tahu nginap atau enggak, tapi kami coba bertahan sampai ketemu Pak Jokowi," kata Jayadi, perwakilan warga Guntur, Minggu (14/4/2013).
Warga Guntur itu sebenarnya telah diminta beberapa penjaga rumah dinas Jokowi untuk tidak menunggu di depan rumah dinas Jokowi. Hal itu karena Jokowi sedang tak berada di rumah dan segala bentuk aduan warga bisa dilakukan di Balaikota Jakarta pada jam kerja. Meski demikian, hingga pukul 15.50, warga tetap bertahan sambil dudukduduk persis di depan rumah Jokowi lengkap dengan spanduk yang mereka bawa.
Pengosongan lahan untuk proyek pembangunan gedung baru KPK di Jalan Gembira, Setiabudi, Jakarta Selatan dilakukan pada Selasa (9/4/2013). Penggusuran itu merupakan upaya terakhir setelah sebelumnya pemerintah melakukan dialog dengan warga setempat. Sebanyak 81 kepala keluarga di lokasi ini diberi ganti rugi Rp 300.000 per KK.
Lokasi penggusuran adalah lahan milik negara. Sejak 1997, lahan itu dihuni oleh warga yang tidak semuanya mempunyai KTP DKI dan mendirikan bangunan tanpa izin. Saat dilakukan penggusuran, sempat terjadi aksi protes dari warga. Namun, warga akhirnya pasrah tempat tinggal mereka diratakan oleh petugas.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Terkait :
- megapolitan.kompas.com : "Kena Gusur, Puluhan Warga Guntur Datangi Rumah Jokowi"
- megapolitan.kompas.com : "Warga Guntur Minta Jaminan Tempat Tinggal kepada Jokowi"

Berita Serupa :
- merdeka.com : "Warga Guntur korban penggusuran 'gerebek' rumah Jokowi"
- merdeka.com : "Warga korban gusuran ngotot mau nginap di depan rumah Jokowi"
- jakartabagus.com : "Meski Gerimis, Warga Guntur Milih Bertahan di Depan Rumah Jokowi" 

Jokowi Top Hit Capres

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi top of the top Capres 2014. Nama Jokowi jauh lebih unggul dibandingkan beberada nama lainnya, seperti Prabowo, Aburizal Bakrie, Mahfud MD, Dahlan Iskan bahkan Megawati sekalipun.
"Jokowi masih unggul jauh dari nama-nama lain seperti, Prabowo, Aburizal Barkrie, Hatta Rajasa, dan Mahfud MD," terang Arya Budi, Manajer Riset Pol-Tracking Institute, saat memberikan keterangan pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (14/4/2013).
Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil riset media yang dijalankan Pol-Tracking pada periode 1 Februari - 31 Maret 2013. Riset tersebut menganalisa pemberitaan 15 media massa, masing-masing 5 media cetak, 5 media online, dan 5 media televisi. Hasilnya, sepanjang periode tersebut, nama Jokowi disebutkan sebanyak 86 kali dalam pemberitaan terkait isu capres.
Penyebutan Jokowi dalam berita jauh melampaui Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subiyanto di posisi kedua. Prabowo mendapatkan 55 kali penyebutan. Pada posisi ketiga terdapat nama Aburizal Bakrie dengan 52 kali penyebutan. Urutan ke empat dan kelima, masing-masing Hatta Rajasa (27), dan Mahfud MD. Dalam mayoritas pemberitaan, kelima nama di atas mendapat sentimen positif.
"Yang kami monitoring khusus pemberitaan yang terkait isu capres-cawapres. Jadi, misalnya isu Jokowi dan MRT tidak kami masukkan," ujar Arya.
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yuda menjelaskan, fenomena Jokowi melejit di tengah sentimen negatif dalam pemberitaan terkait partai politik. Karena itu, ia menilai kondisi saat ini merupakan momentum bagi para kepala daerah lain untuk menjadi alternatif dalam suksesi kepemimpinan negara.
"Momentum Jokowi ini bisa dimanfaatkan kepala-kepala daerah lain mencari saluran untuk suksesi 2014," ucap Hanta Yuda.
Hasil lain dari media monitoring yang dilakukan Pol-Tracking menunjukkan terdapat beberapa isu utama yang menjadi pemberitaan media sepanjang periode Februari - Maret.
Konflik internal partai menjadi isu terhangat dengan mendapat porsi 25 persen isu politik yang diangkat media. Porsi kedua ditempati pemberitaan seputar kasus hukum kader partai, yakni sebesar 22 persen. Isu ketiga sampai kelima, yang mendominasi berita politik, masing-masing, kebijakan politik (19 persen), kegiatan partai (12 persen), dan kinerja partai (4 persen).

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Survei: Jokowi Paling Sering Muncul Sebagai Capres Terpopuler"

Jokowi Siap Berjuang Untuk Ganjar

Ratusan kader partai PDIP Perjuangan menghadiri acara apel siaga dan deklarasi pemenangan Pilgub Jawa Tengah di Stadion Manahan, Solo, Minggu (14/4/2013).

Di bawah panas yang menyengat, ratusan kader antusias untuk menunggu pidato politik dari sang Ketua Umum Megawati Sukarnoputri.

Di antara ratusan kader yang datang, terlihat sosok Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. "Semua sudah disiapkan, tinggal pelaksanaanya saja, kita dukung," kata Jokowi usai acara.

Jokowi juga menyatakan kesiapannya mendukung Ganjar-Heru sebagai juru kampanye.
"Ya kalo diminta saja jadi jurkam," jawab Jokowi.

Pasangan Ganjar-Heru diusung PDIP untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, sempat memberikan pidato singkat di hadapan ader PDIP. 

Sumber :
regional.kompas.com

Jokowi Nongol Rustri Absen

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin deklarasi Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko sebagai pasangan cagub Jateng di Solo. Mantan Wali Kota Solo Joko Widodo yang kini jadi Gubernur DKI hadir, namun Wagub Jateng dari PDIP Rustriningsih tak hadir.

Rustri tak ada di antara jajaran elite PDIP yang hadir dalam acara deklarasi yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Minggu (14/4/2013). Padahal semua elite di lingkaran terdekat Mega hadir dalam acara ini seperti Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Plt Ketua DPD PDIP Jateng M Prakosa, Joko Widodo, dan 2 kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jateng yang berasal dari PDIP juga datang.

Tak menghadiri acara deklarasi tersebut, Rustri tak memberikan keterangan apapun. Padahal Rustri masih menjadi kader PDI Perjuangan. Rustri sendiri telah menerima undangan deklarasi cagub-cawagub Jateng tersebut.

Memang penetapan pasangan cagub Jateng dari PDIP masih belum bisa diterima Rustri. Dalam penjelasan secara terbuka Rustri mengaku kecewa Mega dan siap menjadi Rambo, di pihak lain PDIP belum memberikan penjelasan soal pencoretan namanya dari kandidat cagub Jateng.

Namun tanpa kehadiran Rustri deklarasi tetap digelar. Dalam sambutannya, Mega menegaskan basis nasionalis di Jawa Tengah harus diselamatkan dengan memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Dia bertekad akan memantau langsung Pilkada Jateng karena sudah ada yang sesumbar untuk menumbangkan dominasi PDIP d Jateng.

"Jateng ini tarung beneran. Karena ada yang sudah sesumbar, katanya 'Tidak bisa sebuah partai hanya bisa berbasis di sebuah daerah. Suatu saat bisa dikalahkan'. Saya tegaskan, boleh saja kita pernah dikalahkan suatu partai di daerah lain, tapi tidak untuk Jawa Tengah ini. PDIP di Jawa Tengah harus langgeng dan abadi," ujar Mega dengan nada tinggi.

Megawati kemudian menceritakan bahwa ada pesan khusus dari Bung Karno kepadanya. Bung Karno mengatakan kekuatan nasionalis yang harus selalu diperhitungkan dan selamatkan adalah Jateng.

"Tadi kalian sudah deklarasi untuk memenangkan Ganjar - Heru. Tak titeni saka kadohan (saya pantau langsung dari kejauhan). Kalau sampai berbohong, saya tagih kalian nanti," lanjutnya.

Sumber :
news.detik.com

Rumah Dinas Jokowi Jadi Sasaran Warga

Kecewa karena ketidak hadiran Jokowi dalam Rembug Warga Jakarta, puluhan warga mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta, Minggu (14/4/2013). Kedatangan mereka untuk memberikan sepucuk surat hasil rembug (agenda kerja DKI Jakarta 2013-2014) kepada pemimpin Jakarta itu.
Dengan menggunakan berbagai kendaraan, puluhan warga yang didominasi oleh perempuan itu tiba di Taman Suropati, depan rumah dinas Jokowi, sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah berkoordinasi, massa langsung bergerak tertib persis di gerbang utama rumah dinas tersebut.
"Kami cuma mau datang dan memberikan surat ini hasil Rembug Warga Jakarta, mudah-mudahan pak Jokowi mau membacanya nanti," kata Sidik, Koordinator Rembug Warga Jakarta, di lokasi.
Puluhan warga itu datang dengan membawa serta sepasang ondel-ondel, alat musik khas Betawi, dan perangkat aksi lainnya. Warga tersebut berada di depan rumah dinas Jokowi sekitar 20 menit, lalu tertib membubarkan diri setelah surat untuk Jokowi diterima oleh seorang staf keamanan di rumah dinas.
Sebelumnya, peserta Rembug Jakarta mengaku kecewa karena Jokowi batal hadir ke acara puncak rembug tersebut, di area Monumen Nasional, Jakarta, Minggu pagi. Saat ini, Jokowi tengah berada di Solo guna menghadiri deklarasi pemenangan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah untuk rekan separtainya di PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Jokowi hadir di Solo bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan akan kembali ke Ibu Kota pada Minggu sore. Rembug Warga Jakarta merupakan perkumpulan warga dari berbagai kalangan dan kelompok yang berkonsolidasi mengevaluasi kepemimpinan Jokowi-Basuki.
Adapun beberapa sektor yang menjadi perhatian khusus peserta rembug ini adalah, sektor perburuhan, sektor tata kota, sektor transportasi, sektor pelayanan publik, sektor pendidikan, dan sektor tata kelola air. Kegiatan rembug digelar dalam beberapa forum dengn konsep mimbar bebas, tinjau lapangan, dan workshop.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Sumber :
-jakarta.tribunnews.com : "Mudah-mudahan Pak Jokowi Mau Membaca Ini"

Jokowi paling 'seksi' diberitakan jadi Capres 2014

Pol-tracking institute melakukan Media Monitoring partai politik dan calon presiden selama februari hingga maret 2014. Hasilnya, nama Gubernur DKI Joko Widodo masih diurutan teratas sebagai tokoh paling banyak diberitakan dalam media untuk menjadi Calon Presiden (Capres) 2014.

Manager Riset Pol-Tracking Institute Arya Budi mengatakan, dari hasil temuan riset terkait pemberitaan capres, nama Joko Widodo masih tertinggi ketimbang tokoh partai politik lain. Jokowi berhasil meraup pemberitaan capres sebanyak 26 persen.

"Terkait pemberitaan capres, Jokowi menjadi objek terbanyak yang diberitakan, sebanyak 26 persen, posisi kedua diikuti oleh Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie 16 persen," jelas Arya saat jumpa pers di Warung Bumbu Desa, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (14/4).

Dia menjelaskan, pemberitaan ketiga nama tersebut memiliki nada (tone) berita positif yang dominan dibandingkan negatif atau netral.

"Hal tersebut dimungkinkan terkait hasil survei yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei dalam dua bulan terakhir," tegas dia.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada 15 media yang terdiri dari 5 media cetak (Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, Seputar Indonesia), 5 media online (Detik.com, Kompas.com, Merdeka.com, Okezone.com, Viva.co.id) dan 5 media televisi (Trans Tv, SCT, RCTI, Metero TV dan Tv One).

Proses penyeleksian media didasarkan pada cakupan wilayah (media nasional), rating online, berita Tv, serta kepemilikan media. Sedangkan pengumpulan data dilakukan pada periode 1 Februari-31 Maret 2013.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis (content analysis) serta analisis sosiopolitik mengenai pemberitaan (critical discourse analysis) terkait tema berita partai politik dan calon presiden.

Sumber :
merdeka.com

Warga Kecewa, Jokowi Tak Jadi Datang

Peserta Rembug Warga Jakarta kecewa karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo batal hadir ke acara puncak rembug tersebut, di area Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (14/4/2013).
Atas dasar itu, para peserta rembug berencana mendatangi rumah dinas Joko Widodo, di Jalan Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyerahkan agenda kerja DKI Jakarta 2013-2014 setelah acara puncak selesai digelar.
Ditemui di Monas, Koordinator Panitia Rembug Warga Jakarta, Sidik mengatakan, sebelumnya Jokowi menyatakan bakal hadir di puncak rembug tersebut. Namun begitu, beberapa hari sebelum puncak acara digelar, Jokowi memberi kabar dirinya berhalangan hadir dengan alasan sibuk.
"Pas hari Rabu (10/4/2013) asisten Jokowi bilang batal hadir. Enggak tahu kenapa, tapi bilangnya sibuk. Nanti siang kita mau ke rumah dinas (Jokowi) untuk menyerahkan hasil rembug," kata Sidik, Minggu (14/4/2013).
Untuk diketahui saja, pada hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak memiliki agenda kerja terjadwal di Jakarta. Dalam situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agenda Jokowi nampak kosong.
Dari informasi yang dihimpun, Jokowi sejak Sabtu (13/4/2013) petang berada di Solo guna menghadiri deklarasi pemenangan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah untuk rekan separtainya di PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Jokowi hadir di Solo bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan akan kembali ke Ibu Kota pada Minggu sore. Rembug Warga Jakarta merupakan perkumpulan warga dari berbagai kalangan dan kelompok yang berkonsolidasi mengevaluasi kepemimpinan Jokowi-Basuki.
Acara puncak digelar di Monas dengan berbagai kegiatan seni.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- jakarta.tribunnews.com : "Meski Sudah Pamit, Jokowi Dianggap Kecewakan ...."

Maskot PDIP, Jokowi, Akan Hadiri Deklarasi Ganjar - Heru

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan hadir dalam deklarasi pemenangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmoko di Stadion Manahan Solo, Minggu (14/4/2013).
Dalam deklarasi tersebut diperkirakan puluhan ribu kader PDI Perjuangan (PDIP) se-Jawa Tengah (Jateng) siap memerahkan kota Solo. Selain kehadiran maskot PDIP, Jokowi, juga dihadiri Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, Sekjen DPP, Tjahtjo Kumolo dan Komandan Pemenangan Ganjar-Heru, Puan Maharani dan 17 kepala daerah dari PDIP se-Jateng. Kehadiran para kepala daerah ini untuk mempertegas soliditas dukungan kepada cagub-cawagub Ganjar-Heru.
Deklarasi ini rencananya akan disiarkan langsung oleh Metro TV dan SCTV pada Minggu 14 April 2013 pukul 11-12.

Berita Serupa :
- www.tempo.co : "Jokowi Ikuti Deklarasi Cagub Ganjar Pranowo"