Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih melakukan negosiasi
terkait pinjaman sebesar Rp 1,2 triliun dari Bank Dunia untuk program
Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Proyek normalisasi 13
sungai di Jakarta itu dengan pinjaman durasi lima tahun dinilai terlalu
lama.
"Masih akan negosiasi. Kalau masih rumit juga ya tidak usah," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/4).
Jokowi mengaku tidak begitu hafal detail syarat pinjaman. Yang dia ingat hanya ada sekitar sepuluh syarat yang diajukan.
Mantan
wali kota Solo ini menegaskan, cara relokasi warga yang tinggal di
sekitar bantaran sungai harus dijamin hak-haknya. "Kita ini bapaknya
mereka kok. Tapi enggak usah ini-ini. Kalau nanti bikin laporan kayak
itu, haduh game point kita enggak mungkin long set," tuturnya.
Warga
yang kena relokasi akan diberikan rusun dan fasilitas lengkap seperti
televisi, kulkas, dan kompor. Dengan demikian, warga tetap mendapat
perlakuan layak.
Sumber :
merdeka.com
Selasa, 02 April 2013
Jokowi dan Menko Kesra Saling Lempar Masalah Penghuni Kolong Jembatan
Warga yang kesulitan tempat tinggal masih terbilang banyak di Jakarta.
Beberapa di antara mereka akhirnya harus tinggal di kolong jembatan. Apa
kata Menko Kesra Agung Laksono soal hal ini?
"Itu urusan pemda (pemerintah daerah), dia yang mengetahui wilayahnya lebih detail," kata Agung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Menurut Agung, semestinya pemda mencegah masyarakat tinggal di kolong jembatan. Agung meminta pemda bertindak tegas mengusir masyarakat yang tinggal di kolong jembatan.
"Semestinya mereka tidak boleh dibiarkan di kolong jembatan, sejak awal juga tidak boleh. Harus ada penegakan hukumnya, disiplinnya. Sebaiknya pemerintah daerah, wali kota atau bupati, jangan membiarkan," ujar pria yang juga Wakil Ketua Umum Golkar ini.
Agung mengatakan pemerintah telah mengupayakan solusi bagi warga negara yang kesulitan tempat tinggal. Sudah banyak program yang digagas pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat.
"Kemenpera gencar memperbaiki, ada 3.000 rumah yang tidak layak huni, tapi kalau tanahnya sendiri, itu dibantu. Program bedah kampung, rusunawa, jadi kalau itu diikuti, saya kira lancar. Kita melibatkan kalangan swasta, masyarakat non pemerintah, juga banyak CSR-nya, pemerintah sangat concern," tuturnya.
"Jadi ke pemdalah, jangan semua harus ke pusat," imbuhnya.
Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga telah angkat bicara mengenai hal ini. Jokowi mengatakan urusan penghuni kolong jembatan telah diserahkan ke Dinas Sosial DKI.
"Itu urusannya di Dinas Sosial, serahkan ke Dinsos saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (1/4/2013).
Sumber :
news.detik.com
"Itu urusan pemda (pemerintah daerah), dia yang mengetahui wilayahnya lebih detail," kata Agung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Menurut Agung, semestinya pemda mencegah masyarakat tinggal di kolong jembatan. Agung meminta pemda bertindak tegas mengusir masyarakat yang tinggal di kolong jembatan.
"Semestinya mereka tidak boleh dibiarkan di kolong jembatan, sejak awal juga tidak boleh. Harus ada penegakan hukumnya, disiplinnya. Sebaiknya pemerintah daerah, wali kota atau bupati, jangan membiarkan," ujar pria yang juga Wakil Ketua Umum Golkar ini.
Agung mengatakan pemerintah telah mengupayakan solusi bagi warga negara yang kesulitan tempat tinggal. Sudah banyak program yang digagas pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat.
"Kemenpera gencar memperbaiki, ada 3.000 rumah yang tidak layak huni, tapi kalau tanahnya sendiri, itu dibantu. Program bedah kampung, rusunawa, jadi kalau itu diikuti, saya kira lancar. Kita melibatkan kalangan swasta, masyarakat non pemerintah, juga banyak CSR-nya, pemerintah sangat concern," tuturnya.
"Jadi ke pemdalah, jangan semua harus ke pusat," imbuhnya.
Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga telah angkat bicara mengenai hal ini. Jokowi mengatakan urusan penghuni kolong jembatan telah diserahkan ke Dinas Sosial DKI.
"Itu urusannya di Dinas Sosial, serahkan ke Dinsos saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (1/4/2013).
Sumber :
news.detik.com
Jokowi minta pinjaman untuk MRT dari JICA ditambah
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, akan melakukan negosiasi ulang dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) perihal rencana pembangunan moda transportasi massal, Mass Rapid Transit (MRT).
Salah satu yang akan dinegosiasi yakni permintaan
kenaikan plafon pinjaman pembangunan MRT. "Itu juga akan direnegosiasi,"
kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa.
Namun Jokowi enggan menyebutkan besaran
kenaikan yang akan diminta pihak pemerintah Provinsi DKI kepada
JICA. "Enggak ngerti," katanya.
Selain plafon pinjaman, Jokowi juga akan
negosiasi ulang soal penambahan penasihat MRT di luar Jepang serta waktu
untuk pemeriksaan kontrak.
Menurut Jokowi, waktu pemeriksaan kontrak yang ditawarkan Jepang terlalu
lama, yakni tiga bulan.
"Kami ini 'khan mau
kerja cepat. Saya mau kasih waktu dua minggu," katanya.
Sedangkan penasihat, Menurut Jokowi diperlukan untuk ikut mengawasi
secara netral pembangunan MRT. "Karena saya 'khan enggak bisa awasi,
makanya minta bantuan sama pihak netral yang sudah punya pengalaman
MRT," katanya.
Meski begitu, Jokowi mengaku untuk hal-hal
yang bersifat esensial, di antaranya teknologi, akan menggunakan
teknologi yang disediakan JICA.
Sumber :
antaranews.com
"Ya kalau teknologi jelas dari merekalah," katanya.
Sebelumnya, pihak JICA akan meminjamkan dana sebesar Rp15 triliun untuk pembangunan MRT tahap I yakni Lebak Bulus-Bundaran HI.
Jokowi: Lelang Jabatan Prioritas untuk Camat dan Lurah yang Kosong
Proses seleksi dan promosi jabatan terbuka untuk lurah dan camat sudah
mulai berjalan. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan
proses yang biasa disebut dengan lelang jabatan ini diprioritaskan untuk
posisi camat dan lurah yang sedang kosong.
"Memang kita prioritaskan bagi jabatan lurah dan camat yang kosong dulu," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013).
Proses pendaftaran 'kontes' lelang jabatan tersebut dimulai dari tanggal 8 hingga 22 April 2013. Jokowi pun memperkirakan proses tersebut akan rampung pada bulan Juni mendatang.
"Pertengahan bulan ini mungkin sudah bisa diketahui berapa yang daftar. Kira-kira mungkin pada awal Juni rampung semua," kata Jokowi.
Jokowi pun mengakui karena ini merupakan yang pertama kalinya, maka Pemprov DKI perlu berhati-hati dalam menjalankan program ini. Dia pun mengatakan proses lelang jabatan ini masih ada kekurangan, sehingga perlu evaluasi dan perbaikan.
"Jadi nanti kalau belum baik, ya perbaiki lagi. Tapi karena pertama kita memang mesti hati-hati, pejabat yang ditempatkan harus punya kompetensi yang lebih dibanding sebelumnya. Karena prosesnya terbuka, kalau dapatnya lebih jelek untuk apa?" tegas Jokowi.
Sementara itu, Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan saat ini ada 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Di Jakarta terdapat 267 kelurahan dan 44 kecamatan.
Made menyebutkan posisi jabatan camat yang kosong saat ini yaitu di Kecamatan Ciracas, Setiabudi, dan Pesanggrahan. Sementara, untuk jabatan lurah antara lain di Kelurahan Cikini, Kartini, Lorotan, Tanjungpriok, Angke, Pejagalan, Kebonjeruk, Mangga Besar, Ciganjur, Mappar, Kota Bambu Selatan, Melawai, dan Petukangan Selatan.
"Jadi, memang diprioritaskan untuk jabatan yang kosong, tapi nanti secara berjenjang untuk semua jabatan," tutur Made.
Sumber :
news.detik.com
"Memang kita prioritaskan bagi jabatan lurah dan camat yang kosong dulu," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013).
Proses pendaftaran 'kontes' lelang jabatan tersebut dimulai dari tanggal 8 hingga 22 April 2013. Jokowi pun memperkirakan proses tersebut akan rampung pada bulan Juni mendatang.
"Pertengahan bulan ini mungkin sudah bisa diketahui berapa yang daftar. Kira-kira mungkin pada awal Juni rampung semua," kata Jokowi.
Jokowi pun mengakui karena ini merupakan yang pertama kalinya, maka Pemprov DKI perlu berhati-hati dalam menjalankan program ini. Dia pun mengatakan proses lelang jabatan ini masih ada kekurangan, sehingga perlu evaluasi dan perbaikan.
"Jadi nanti kalau belum baik, ya perbaiki lagi. Tapi karena pertama kita memang mesti hati-hati, pejabat yang ditempatkan harus punya kompetensi yang lebih dibanding sebelumnya. Karena prosesnya terbuka, kalau dapatnya lebih jelek untuk apa?" tegas Jokowi.
Sementara itu, Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan saat ini ada 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Di Jakarta terdapat 267 kelurahan dan 44 kecamatan.
Made menyebutkan posisi jabatan camat yang kosong saat ini yaitu di Kecamatan Ciracas, Setiabudi, dan Pesanggrahan. Sementara, untuk jabatan lurah antara lain di Kelurahan Cikini, Kartini, Lorotan, Tanjungpriok, Angke, Pejagalan, Kebonjeruk, Mangga Besar, Ciganjur, Mappar, Kota Bambu Selatan, Melawai, dan Petukangan Selatan.
"Jadi, memang diprioritaskan untuk jabatan yang kosong, tapi nanti secara berjenjang untuk semua jabatan," tutur Made.
Sumber :
news.detik.com
Jika tak serius, Jokowi disarankan cabut usulan utang daerah
Di era Gubernur Fauzi Bowo, Pemprov DKI pernah mengajukan usulan untuk
penerbitan obligasi (utang) daerah sebagai sarana mendapatkan dana untuk
membangun kawasan ibu kota. Usulan itu pun telah disampaikan ke
Kementerian Keuangan.
Tapi sampai saat ini tak ada kelanjutan soal usulan itu. Karena itu, Wakil Menteri Keuangan Ani Rahmawati mengusulkan Jokowi mengajukan pembatalan jika memang tak ingin dilanjutkan.
"Jadi kalau memang tidak diproses lebih lanjut, kami diberitahu saja kalau tidak jadi. Jangan tidak ada pemberitahuan resmi, kami anggap tidak diproses. Nanti tiba-tiba ada pernyataan utang daerah tidak diproses oleh Kemenkeu," kata Ani dalam acara Musrenbang Tingkat Provinsi DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/4).
Ani menambahkan pihaknya sudah mengirimkan surat resmi pada 28 Februari lalu ke Jokowi dan Ahok. Di surat ini, kemenkeu menginginkan sikap resmi pemprov atas kelanjutan penerbitan obligasi daerah.
"Jadi atau tidak. Kalau tidak jadi tolong beritahukan kami, supaya proses tidak dilanjutkan," ujarnya.
Dia menjelaskan, konsep pinjaman dengan penerbitan obligasi ini adalah tidak boleh melebihi 75 persen dari penerimaan umum APBD DKI tahun lalu. Syarat lainnya, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) tidak boleh rendah dari 2,5 persen. Kedua syarat ini wajib dipenuhi untuk menunjukkan kemampuan bayar pemerintah daerah (pemda) apabila ingin melakukan pinjaman.
Dalam kacamata Ani, DKI sebenarnya mampu mengembalikan pinjaman ke pemerintah pusat seandainya rencana terealisasi. Tapi dia rasa itu tak terlalu diperlakukan saat ini, mengingat hasil audit keuangan yang dilakukan BPK, DKI mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Pertanyaannya apakah kita perlu melakukannya saat ini, itu ada di tangan Pemprov DKI. Kalau pun ingin melakukan pinjaman, harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur," sarannya.
Menanggapi pernyataan wamenkeu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pihaknya tidak akan melanjutkan pengajuan usul penerbitan obligasi. Menurutnya, pinjaman seperti itu hanya akan menambah utang daerah. Apalagi, DKI masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 10 triliun.
"Obligasi itu utang. Kita punya duit kok. Pokoknya obligasi batal. Kita tidak mau berutang. Kita masih punya SILPA yang banyak. Kita akan kirimkan surat resmi kepada Kemenkeu terkait pembatalan penerbitan obligasi. Suratnya sudah ada di meja saya. Segera dikirimkan," tegas Jokowi.
Pembatalan penerbitan obligasi daerah didukung oleh anggota Komisi C bidang Keuangan DPRD DKI Achmad Husein Alaydrus. Politisi asal Fraksi Partai Demokrat mengatakan Pemprov DKI memiliki uang yang banyak, sehingga mencukupi untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga Jakarta.
"Saya setuju dibatalkan. Obligasi daerah itu membuat hutang Jakarta semakin bertambah. Buat apa hutang, kalau SiLPA masih ada Rp 10 triliun. Gunakan SiLPA saja, daripada didiamkan begitu saja," jelasnya.
Sumber :
merdeka.com
Tapi sampai saat ini tak ada kelanjutan soal usulan itu. Karena itu, Wakil Menteri Keuangan Ani Rahmawati mengusulkan Jokowi mengajukan pembatalan jika memang tak ingin dilanjutkan.
"Jadi kalau memang tidak diproses lebih lanjut, kami diberitahu saja kalau tidak jadi. Jangan tidak ada pemberitahuan resmi, kami anggap tidak diproses. Nanti tiba-tiba ada pernyataan utang daerah tidak diproses oleh Kemenkeu," kata Ani dalam acara Musrenbang Tingkat Provinsi DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/4).
Ani menambahkan pihaknya sudah mengirimkan surat resmi pada 28 Februari lalu ke Jokowi dan Ahok. Di surat ini, kemenkeu menginginkan sikap resmi pemprov atas kelanjutan penerbitan obligasi daerah.
"Jadi atau tidak. Kalau tidak jadi tolong beritahukan kami, supaya proses tidak dilanjutkan," ujarnya.
Dia menjelaskan, konsep pinjaman dengan penerbitan obligasi ini adalah tidak boleh melebihi 75 persen dari penerimaan umum APBD DKI tahun lalu. Syarat lainnya, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) tidak boleh rendah dari 2,5 persen. Kedua syarat ini wajib dipenuhi untuk menunjukkan kemampuan bayar pemerintah daerah (pemda) apabila ingin melakukan pinjaman.
Dalam kacamata Ani, DKI sebenarnya mampu mengembalikan pinjaman ke pemerintah pusat seandainya rencana terealisasi. Tapi dia rasa itu tak terlalu diperlakukan saat ini, mengingat hasil audit keuangan yang dilakukan BPK, DKI mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Pertanyaannya apakah kita perlu melakukannya saat ini, itu ada di tangan Pemprov DKI. Kalau pun ingin melakukan pinjaman, harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur," sarannya.
Menanggapi pernyataan wamenkeu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pihaknya tidak akan melanjutkan pengajuan usul penerbitan obligasi. Menurutnya, pinjaman seperti itu hanya akan menambah utang daerah. Apalagi, DKI masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 10 triliun.
"Obligasi itu utang. Kita punya duit kok. Pokoknya obligasi batal. Kita tidak mau berutang. Kita masih punya SILPA yang banyak. Kita akan kirimkan surat resmi kepada Kemenkeu terkait pembatalan penerbitan obligasi. Suratnya sudah ada di meja saya. Segera dikirimkan," tegas Jokowi.
Pembatalan penerbitan obligasi daerah didukung oleh anggota Komisi C bidang Keuangan DPRD DKI Achmad Husein Alaydrus. Politisi asal Fraksi Partai Demokrat mengatakan Pemprov DKI memiliki uang yang banyak, sehingga mencukupi untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga Jakarta.
"Saya setuju dibatalkan. Obligasi daerah itu membuat hutang Jakarta semakin bertambah. Buat apa hutang, kalau SiLPA masih ada Rp 10 triliun. Gunakan SiLPA saja, daripada didiamkan begitu saja," jelasnya.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi tak tahu ada jembatan reyot di Menteng
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mengetahui
adanya jembatan rusak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jembatan
tersebut membentang di atas sungai anak Kali Ciliwung, yang
menghubungkan Kecamatan Menteng dan Senen.
"Saya enggak tahu. Itu di mana posisinya," kata Jokowi singkat, Selasa (2/4).
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ditemui di Balai Kota Jakarta mengatakan, jembatan reyot itu akan dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). "PU yang akan ninjau, PU yang akan kerjain kok tahun ini," ujar Ahok.
Jembatan yang berada di pusat kota itu terbuat dari kayu-kayu bekas. Untuk fondasinya, hanya bermodalkan drum-drum yang mengapung di air. Panjang jembatan itu sekitar 70 meter.
Jembatan itu terdapat pegangan yang juga lapuk. Jika ingin menyeberang, warga harus menuruni enam anak tangga. Selanjutnya barulah dapat menyeberang, dengan kondisi jembatan bergoyang dan berbunyi. Butuh waktu sekitar 15 detik untuk berjalan dari ujung ke ujung.
Jembatan itu dibangun baru dua bulan. Jembatan ala Indiana Jones tersebut dibangun berdasarkan swadaya masyarakat. Hal itu karena jembatan yang dulu digunakan warga sedang direnovasi.
Meski jembatan kurang layak, warga sangat membutuhkannya untuk pergi beraktivitas. Dari ibu-ibu pergi ke pasar, pria pergi kerja atau pelajar yang bersekolah.
Sumber :
merdeka.com
"Saya enggak tahu. Itu di mana posisinya," kata Jokowi singkat, Selasa (2/4).
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ditemui di Balai Kota Jakarta mengatakan, jembatan reyot itu akan dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). "PU yang akan ninjau, PU yang akan kerjain kok tahun ini," ujar Ahok.
Jembatan yang berada di pusat kota itu terbuat dari kayu-kayu bekas. Untuk fondasinya, hanya bermodalkan drum-drum yang mengapung di air. Panjang jembatan itu sekitar 70 meter.
Jembatan itu terdapat pegangan yang juga lapuk. Jika ingin menyeberang, warga harus menuruni enam anak tangga. Selanjutnya barulah dapat menyeberang, dengan kondisi jembatan bergoyang dan berbunyi. Butuh waktu sekitar 15 detik untuk berjalan dari ujung ke ujung.
Jembatan itu dibangun baru dua bulan. Jembatan ala Indiana Jones tersebut dibangun berdasarkan swadaya masyarakat. Hal itu karena jembatan yang dulu digunakan warga sedang direnovasi.
Meski jembatan kurang layak, warga sangat membutuhkannya untuk pergi beraktivitas. Dari ibu-ibu pergi ke pasar, pria pergi kerja atau pelajar yang bersekolah.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Jadi Ikon Anti-Kekerasan Seksual Anak
Gubernur DKI Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi didaulat oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menjadi ikon anti kekerasan seksual pada anak.
Untuk itu, Jokowi telah bersedia dan karenanya Jokowi bersama Komnas PA serta aktivis dan pemerhati anak seluruh Indonesia akan berperan serta dan ambil bagian dalam kampanye Stop Kekerasan Anak di Bunderan HI pada 21 April 2013 mendatang bertepatan dengan Hari Kartini.
Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, di kantornya di Jalan TB Simatupang, Pasarrebo, Jakarta Timur menjelaskan selain Jokowi yang bersedia sebagai ikon anti kekerasan seksual anak, pihaknya akan menjadikan kasus kematian Risa, bocah 10 tahun yang diperkosa ayah kandungnya sampai koma 4 hari dan akhirnya meninggal di RSUP Persahabatan sebagai simbol kekerasan seksual anak.
"Kami berharap upaya kami ini kembali mengingatkan masyarakat betapa kejamnya kekerasan seksual pada anak dan harus segera dihentikan," papar Arist.
Selain itu, kata Arist pada tanggal 21 April tersebut bertepatan dengan ulang tahun Risa. "Kami akan bawa surat terakhir Risa, dan sebagai peringatan ulang tahun mereka," kata Arist.
Menurut Arist, kampanye anti kekerasan seksual anak yang merupakan gerakan nasional yang didengungkan pihaknya diharapkan dapat meminimalisir tindak kekerasan seksual pada anak.
Sebelumnya Komnas PA telah menyatakan di tahun 2013 ini sebagai tahun Darurat Kekerasan Seksual Anak.
Pasalnya kasus Risa merebak di awal tahun 2013 dan data di tahun 2012 menunjukkan tingginya angka kekerasan anak.
Untuk itu, Komnas PA mendesak pemerintah mengamendemen sebagian pasal dalam UU Perlindungan Anak No 23/2002 yakni dalam pemberian sanksi hukuman bagi pelaku tindakan kekerasan pada anak.
Sanksi berupa hukuman penjara 10 tahun hingga 15 tahun yang tertuang dalam UU No 23/2002 harus dirubah menjadi hukuman penjara lebih berat yakni minimal 20 tahun dan maksimal hukuman penjara seumur hidup.
Amandemen yang diusulkannya ini terkait terkuaknya kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada Rs, bocah perempuan 11 tahun yang sempat koma di RSUP Persahabatan dan meninggal dunia awal Januari lalu.
"Karena tindakan kekerasan pada anak sudah merupakan kejahatan berat. Jadi harus diberikan hukuman seberat-beratnya," kata Arist.
Selain itu, Arist menyayangkan sikap ibu negara Any Yudhoyono yang tidak responsif dengan banyaknya kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun. "Idealnya ibu Ani yang jadi ikon anti kekerasan seksual anak di Indonesia. Tapi karena beliau tidak responsif dan kami tawarkan ke Jokowi, akhirnya Gubernur Jokowi yang bersedia," kata Arist.
Sumber :
tribunnews.com
Untuk itu, Jokowi telah bersedia dan karenanya Jokowi bersama Komnas PA serta aktivis dan pemerhati anak seluruh Indonesia akan berperan serta dan ambil bagian dalam kampanye Stop Kekerasan Anak di Bunderan HI pada 21 April 2013 mendatang bertepatan dengan Hari Kartini.
Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, di kantornya di Jalan TB Simatupang, Pasarrebo, Jakarta Timur menjelaskan selain Jokowi yang bersedia sebagai ikon anti kekerasan seksual anak, pihaknya akan menjadikan kasus kematian Risa, bocah 10 tahun yang diperkosa ayah kandungnya sampai koma 4 hari dan akhirnya meninggal di RSUP Persahabatan sebagai simbol kekerasan seksual anak.
"Kami berharap upaya kami ini kembali mengingatkan masyarakat betapa kejamnya kekerasan seksual pada anak dan harus segera dihentikan," papar Arist.
Selain itu, kata Arist pada tanggal 21 April tersebut bertepatan dengan ulang tahun Risa. "Kami akan bawa surat terakhir Risa, dan sebagai peringatan ulang tahun mereka," kata Arist.
Menurut Arist, kampanye anti kekerasan seksual anak yang merupakan gerakan nasional yang didengungkan pihaknya diharapkan dapat meminimalisir tindak kekerasan seksual pada anak.
Sebelumnya Komnas PA telah menyatakan di tahun 2013 ini sebagai tahun Darurat Kekerasan Seksual Anak.
Pasalnya kasus Risa merebak di awal tahun 2013 dan data di tahun 2012 menunjukkan tingginya angka kekerasan anak.
Untuk itu, Komnas PA mendesak pemerintah mengamendemen sebagian pasal dalam UU Perlindungan Anak No 23/2002 yakni dalam pemberian sanksi hukuman bagi pelaku tindakan kekerasan pada anak.
Sanksi berupa hukuman penjara 10 tahun hingga 15 tahun yang tertuang dalam UU No 23/2002 harus dirubah menjadi hukuman penjara lebih berat yakni minimal 20 tahun dan maksimal hukuman penjara seumur hidup.
Amandemen yang diusulkannya ini terkait terkuaknya kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada Rs, bocah perempuan 11 tahun yang sempat koma di RSUP Persahabatan dan meninggal dunia awal Januari lalu.
"Karena tindakan kekerasan pada anak sudah merupakan kejahatan berat. Jadi harus diberikan hukuman seberat-beratnya," kata Arist.
Selain itu, Arist menyayangkan sikap ibu negara Any Yudhoyono yang tidak responsif dengan banyaknya kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun. "Idealnya ibu Ani yang jadi ikon anti kekerasan seksual anak di Indonesia. Tapi karena beliau tidak responsif dan kami tawarkan ke Jokowi, akhirnya Gubernur Jokowi yang bersedia," kata Arist.
Sumber :
tribunnews.com
Jokowi Tak Mau MRT Dikuasai Jepang
Dari kunjungannya ke Singapura selama dua hari ke Singapura, Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin semua proyek pembangunan MRT
dikuasai oleh Jepang, yaitu Japan International Cooperation Agency
(JICA) sebagai donatur megaproyek jurusan Lebak Bulus-Bundaran HI itu.
"Pak Jokowi itu memang penginnya seperti ini, MRT kan semuanya dari Jepang, pinjaman Jepang, konsultan Jepang. Nah, kalau pengawasan semua dari Jepang, bagaimana gitu lho. Kalau yang mengawasi ada dari Hongkong, Singapura, Korsel kan lebih bisa mengimbangi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Basuki mengatakan, megaproyek MRT yang diinginkan Jokowi tidak semua diserahkan kepada Jepang mulai dari pinjaman, konsultan, dan tim pengawas sehingga ada satu negara yang dapat menjadi tim pengawas atau konsultan, dan sebagainya.
Hal tersebut bukan untuk mengkritisi JICA sebagai negara pemberi pinjaman asal Jepang. "Memang murni ingin ada pihak negara lain sebagai penyeimbang. Memang semuanya enggak bisa disamakan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Meski begitu, kata Basuki, belum ada kesepakatan pemakaian penasihat dari pihak Singapura. Namun, kemungkinan sangat terbuka untuk menggunakan tim konsultan Singapura.
Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer), dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Pak Jokowi itu memang penginnya seperti ini, MRT kan semuanya dari Jepang, pinjaman Jepang, konsultan Jepang. Nah, kalau pengawasan semua dari Jepang, bagaimana gitu lho. Kalau yang mengawasi ada dari Hongkong, Singapura, Korsel kan lebih bisa mengimbangi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Basuki mengatakan, megaproyek MRT yang diinginkan Jokowi tidak semua diserahkan kepada Jepang mulai dari pinjaman, konsultan, dan tim pengawas sehingga ada satu negara yang dapat menjadi tim pengawas atau konsultan, dan sebagainya.
Hal tersebut bukan untuk mengkritisi JICA sebagai negara pemberi pinjaman asal Jepang. "Memang murni ingin ada pihak negara lain sebagai penyeimbang. Memang semuanya enggak bisa disamakan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Meski begitu, kata Basuki, belum ada kesepakatan pemakaian penasihat dari pihak Singapura. Namun, kemungkinan sangat terbuka untuk menggunakan tim konsultan Singapura.
Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer), dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi: Sistem lelang jabatan harus mateng banget
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pihaknya tetap
memprioritaskan camat dan lurah yang saat ini menjabat jika mengikuti
proses lelang jabatan. Meski memprioritaskan, Jokowi tetap mensyaratkan
lurah dan camat itu mengikuti proses seleksi.
"Camat dan Lurah yang ada saat ini kan tetep di proses dan diberi prioritas," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/4).
Syarat-syarat untuk mengikuti seleksi lelang jabatan camat dan lurah saat ini sudah bisa dilihat di website resmi milik Pemprov DKI Jakarta, www.jakarta.co.id.
Untuk mematangkan konsep lelang jabatan itu, Jokowi mengaku telah menggandeng dan bekerjasama dengan pihak dari luar. Salah satunya dari pihak swasta.
"Ada beberapa saya enggak inget, ada dengan beberapa institusi karena memang kita pengen mateng banget. Ada akademisi, masyarakat, swasta, aparat juga, ada komplet," jelas Jokowi.
Selain itu, politikus PDIP itu menambahkan, pihaknya berhati-hati dengan realisasi lelang jabatan camat dan lurah itu. Untuk saat ini, ia akan mendahulukan posisi camat dan lurah yang kosong.
"Yang awal ini yang kosong dulu. Jangan tergesa-gesa, nanti semuanya. Selanjutnya juga, tapi tetep prioritas yang sudah memiliki pengalaman di situ," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
"Camat dan Lurah yang ada saat ini kan tetep di proses dan diberi prioritas," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/4).
Syarat-syarat untuk mengikuti seleksi lelang jabatan camat dan lurah saat ini sudah bisa dilihat di website resmi milik Pemprov DKI Jakarta, www.jakarta.co.id.
Untuk mematangkan konsep lelang jabatan itu, Jokowi mengaku telah menggandeng dan bekerjasama dengan pihak dari luar. Salah satunya dari pihak swasta.
"Ada beberapa saya enggak inget, ada dengan beberapa institusi karena memang kita pengen mateng banget. Ada akademisi, masyarakat, swasta, aparat juga, ada komplet," jelas Jokowi.
Selain itu, politikus PDIP itu menambahkan, pihaknya berhati-hati dengan realisasi lelang jabatan camat dan lurah itu. Untuk saat ini, ia akan mendahulukan posisi camat dan lurah yang kosong.
"Yang awal ini yang kosong dulu. Jangan tergesa-gesa, nanti semuanya. Selanjutnya juga, tapi tetep prioritas yang sudah memiliki pengalaman di situ," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi bosan tiap hari ditanya soal lelang jabatan
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok dan
mematangkan persiapan lelang jabatan untuk camat dan lurah. Gubernur
Joko Widodo mengaku bosan setiap hari ditanya seputar lelang jabatan
tersebut.
"Tiap hari ditanya itu melulu. Jawabannya juga sama. Ya masih diproses terus. Nanti ini sudah dibuka, di website kita," ujar Jokowi usai Musrenbang di Kantor Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/4).
Dia menjelaskan, persyaratan untuk mengikuti seleksi camat dan lurah telah diunggah di website resmi jakarta.co.id. Dengan telah dibukanya syarat-syarat untuk mengikuti seleksi itu, menurut Jokowi, maka akan diketahui berapa jumlah peminat.
"Pertengahan bulan ini mungkin tahu berapa sih yang daftar. Tapi memang kita prioritaskan lurah dan camat yang kosong dulu. Langsung dimulai, kira-kira mungkin pada awal Juni rampung semua," jelas Jokowi.
Politisi PDIP itu mengaku tidak hafal berapa jabatan camat dan lurah yang kosong. Namun demikian, Jokowi optimistis jika output yang dihasilkan dalam seleksi jabatan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.
"Enggak hapal. Enggak ngapalin yang gitu-gitu. Ini proses seleksi dan promosi terbuka ini terus dilakukan, tapi juga tiap proses ada koreksi, evaluasi. Jadi nanti kalau belum baik, perbaiki lagi," terang Jokowi.
"Tapi karena pertama kita memang mesti hati-hati, di tempat yang betul, pejabat yang ada di situ punya kompetensi yang lebih dibanding sebelumnya. Karena prosesnya terbuka. Kalau dapatnya lebih jelek untuk apa?" cetus Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
"Tiap hari ditanya itu melulu. Jawabannya juga sama. Ya masih diproses terus. Nanti ini sudah dibuka, di website kita," ujar Jokowi usai Musrenbang di Kantor Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/4).
Dia menjelaskan, persyaratan untuk mengikuti seleksi camat dan lurah telah diunggah di website resmi jakarta.co.id. Dengan telah dibukanya syarat-syarat untuk mengikuti seleksi itu, menurut Jokowi, maka akan diketahui berapa jumlah peminat.
"Pertengahan bulan ini mungkin tahu berapa sih yang daftar. Tapi memang kita prioritaskan lurah dan camat yang kosong dulu. Langsung dimulai, kira-kira mungkin pada awal Juni rampung semua," jelas Jokowi.
Politisi PDIP itu mengaku tidak hafal berapa jabatan camat dan lurah yang kosong. Namun demikian, Jokowi optimistis jika output yang dihasilkan dalam seleksi jabatan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.
"Enggak hapal. Enggak ngapalin yang gitu-gitu. Ini proses seleksi dan promosi terbuka ini terus dilakukan, tapi juga tiap proses ada koreksi, evaluasi. Jadi nanti kalau belum baik, perbaiki lagi," terang Jokowi.
"Tapi karena pertama kita memang mesti hati-hati, di tempat yang betul, pejabat yang ada di situ punya kompetensi yang lebih dibanding sebelumnya. Karena prosesnya terbuka. Kalau dapatnya lebih jelek untuk apa?" cetus Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Alasan Jokowi Larang Dinkes dan Disdik Ikut Lelang Jabatan
Proses lelang jabatan terbuka untuk posisi camat dan lurah sudah
memasuki tahap sosialisasi pada 1 April kemarin. Semua persyaratan para
calon bisa diakses di jakarta.go.id.
Lelang itu berlaku untuk semua PNS di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kecuali yang berdinas di bidang kesehatan dan pendidikan. Tidak bermaksud diskriminasi, Jokowi menjelaskan alasan pengecualian itu.
"Kalau dokter ikut jadi lurah, dokternya aja masih kurang. Begitu juga kalau guru jadi camat, gurunya saja masih kurang. Gimana sih" jelas Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/4).
Untuk dua bidang itu, Jokowi melihat perlu lebih dioptimalkan lebih dulu jumlah SDM-nya. Dia menilai, sangat tidak mungkin dokter dan guru ingin menjadi camat atau lurah sementara kondisi bidang kesehatan dan pendidikan sendiri SDM-nya masih jauh dari yang diharapkan.
"Logikanya gimana sih," ketus Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, persyaratan mengikuti lelang jabatan lurah dan camat dapat diakses di situs jakarta.go.id.
Ada pun syarat-syarat untuk menjadi camat antara lain, usia pendaftar maksimal 52 tahun, pangkat paling rendah golongan III/D, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional.
Syarat selanjutnya, menduduki jabatan Eselon IV a atau Eselon III b, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional, pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) dan semua unsur penilaian prestasi kerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak berstatus sebagai tersangka, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.
Kemudian bukan merupakan pejabat fungsional yang berasal dari rumpun pendidikan dan rumpun kesehatan. Sedangkan persyaratan seleksi terbuka lurah hampir sama dengan syarat seleksi camat. Tetapi, untuk lurah, pangkat paling rendah III/C dan paling tinggi III/D.
Ketentuan pendaftaran peserta seleksi terbuka camat dan lurah harus dilakukan secara online yang dilaksanakan pada tanggal 8 April sampai 22 April 2013.
Dalam seleksi ini, tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. Bagi Camat dan Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia maksimal 52 tahun dan telah mengikuti Diklatpim Tingkat IV D. Peserta yang tidak mendaftar atau tidak mengikuti seleksi dianggap mengundurkan diri dari Jabatan Struktural.
Sumber :
merdeka.com
Lelang itu berlaku untuk semua PNS di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kecuali yang berdinas di bidang kesehatan dan pendidikan. Tidak bermaksud diskriminasi, Jokowi menjelaskan alasan pengecualian itu.
"Kalau dokter ikut jadi lurah, dokternya aja masih kurang. Begitu juga kalau guru jadi camat, gurunya saja masih kurang. Gimana sih" jelas Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/4).
Untuk dua bidang itu, Jokowi melihat perlu lebih dioptimalkan lebih dulu jumlah SDM-nya. Dia menilai, sangat tidak mungkin dokter dan guru ingin menjadi camat atau lurah sementara kondisi bidang kesehatan dan pendidikan sendiri SDM-nya masih jauh dari yang diharapkan.
"Logikanya gimana sih," ketus Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, persyaratan mengikuti lelang jabatan lurah dan camat dapat diakses di situs jakarta.go.id.
Ada pun syarat-syarat untuk menjadi camat antara lain, usia pendaftar maksimal 52 tahun, pangkat paling rendah golongan III/D, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional.
Syarat selanjutnya, menduduki jabatan Eselon IV a atau Eselon III b, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional, pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) dan semua unsur penilaian prestasi kerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak berstatus sebagai tersangka, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.
Kemudian bukan merupakan pejabat fungsional yang berasal dari rumpun pendidikan dan rumpun kesehatan. Sedangkan persyaratan seleksi terbuka lurah hampir sama dengan syarat seleksi camat. Tetapi, untuk lurah, pangkat paling rendah III/C dan paling tinggi III/D.
Ketentuan pendaftaran peserta seleksi terbuka camat dan lurah harus dilakukan secara online yang dilaksanakan pada tanggal 8 April sampai 22 April 2013.
Dalam seleksi ini, tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. Bagi Camat dan Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia maksimal 52 tahun dan telah mengikuti Diklatpim Tingkat IV D. Peserta yang tidak mendaftar atau tidak mengikuti seleksi dianggap mengundurkan diri dari Jabatan Struktural.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Berdayakan BUMD Ketimbang Meminjam ke Bank Dunia
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih memberdayakan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ketimbang harus meminjam dana dari
Bank Dunia.
Pernyataan Jokowi terkait pinjaman Rp 1,2 triliun untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), alias pengerukan kali besar-besaran.
"Hanya pinjam Rp 1,2 triliun diperumit. Coba kita orientasikan BUMD kita, lebih memberdayakan mereka," ujar Jokowi ketika berpidato di depan seluruh SKPD yang hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Jokowi mengimbau seluruh SKPD untuk berani mengatakan 'tidak', atau menolak seluruh pinjaman yang prosesnya rumit, seperti pinjaman Bank Dunia.
"Saya ingin agar hal-hal yang menyulitkan, kita harus berani katakan tidak. Contoh, pinjaman dari Bank Dunia. Saya dapat keluar syaratnya rumit, ruwet seperti itu, dan pinjaman juga hanya Rp 1,2 triliun," tutur Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta memaparkan, tak perlu risau terkait proyek JEDI, yang nantinya tidak menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia. Sebab, pihaknya masih mengantongi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang besar.
"Saya sampaikan, silpa kita Rp 10 triliun, kenapa harus syaratnya ribet. Kalau pinjem Rp 300 triliun, diberikan syarat yang rumit, ya kita ikut. Tapi, hanya pinjam Rp 1,2 triliun diperumit," beber Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Jokowi ingatkan anak buahnya jangan mau didikte swasta"
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi: Pinjam Rp 1,2 Triliun Aja Rumit-rumit Amat"
- www.tempo.co : "Jokowi: Kita Ini Kaya, Kok Enggak Pede?"
Pernyataan Jokowi terkait pinjaman Rp 1,2 triliun untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), alias pengerukan kali besar-besaran.
"Hanya pinjam Rp 1,2 triliun diperumit. Coba kita orientasikan BUMD kita, lebih memberdayakan mereka," ujar Jokowi ketika berpidato di depan seluruh SKPD yang hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Jokowi mengimbau seluruh SKPD untuk berani mengatakan 'tidak', atau menolak seluruh pinjaman yang prosesnya rumit, seperti pinjaman Bank Dunia.
"Saya ingin agar hal-hal yang menyulitkan, kita harus berani katakan tidak. Contoh, pinjaman dari Bank Dunia. Saya dapat keluar syaratnya rumit, ruwet seperti itu, dan pinjaman juga hanya Rp 1,2 triliun," tutur Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta memaparkan, tak perlu risau terkait proyek JEDI, yang nantinya tidak menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia. Sebab, pihaknya masih mengantongi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang besar.
"Saya sampaikan, silpa kita Rp 10 triliun, kenapa harus syaratnya ribet. Kalau pinjem Rp 300 triliun, diberikan syarat yang rumit, ya kita ikut. Tapi, hanya pinjam Rp 1,2 triliun diperumit," beber Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Jokowi ingatkan anak buahnya jangan mau didikte swasta"
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi: Pinjam Rp 1,2 Triliun Aja Rumit-rumit Amat"
- www.tempo.co : "Jokowi: Kita Ini Kaya, Kok Enggak Pede?"
Hari ini Jokowi Buka MUSRENBANG
Hari ini, jokowi gelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa
(2/4/2013).
Acara dihadiri seluruh SKPD di DKI Jakarta, serta Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.
Pembukaan Musrenbang diawali pidato Jokowi. Dalam pidatonya, Jokowi mengaku bosan menghadiri Musrenbang hari ini.
"Saya sudah delapan tahun mengikuti Musrenbang. Yang ngikutin aja bosan. Bosan tidak?" ujar Jokowi sambil menanyakan kepada seluruh SKPD. Tak ada satupun yang menjawab pertanyaan Jokowi.
Setelah bertanya, Jokowi kembali mengungkapkan keinginannya untuk melaksanakan Musrenbang, tak hanya di dalam ruangan dan pembahasan yang monoton.
"Misal perombakan wilayah Marunda mau jadi perumahan. Kenapa tidak musrenbang dilakukan di lapangan, agar semua orang bisa lihat," kata Jokowi.
Meski dilakukan dengan cara yang berbeda, mantan Wali Kota Surakarta mengatakan musrenbang tetap pada orientasi hasil dan mengikuti prosedur.
"Sekarang kan terlalu orientasi prosedur. Ya meski harus diikuti, tapi tidak mesti di ruangan saja," tutur Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Acara dihadiri seluruh SKPD di DKI Jakarta, serta Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.
Pembukaan Musrenbang diawali pidato Jokowi. Dalam pidatonya, Jokowi mengaku bosan menghadiri Musrenbang hari ini.
"Saya sudah delapan tahun mengikuti Musrenbang. Yang ngikutin aja bosan. Bosan tidak?" ujar Jokowi sambil menanyakan kepada seluruh SKPD. Tak ada satupun yang menjawab pertanyaan Jokowi.
Setelah bertanya, Jokowi kembali mengungkapkan keinginannya untuk melaksanakan Musrenbang, tak hanya di dalam ruangan dan pembahasan yang monoton.
"Misal perombakan wilayah Marunda mau jadi perumahan. Kenapa tidak musrenbang dilakukan di lapangan, agar semua orang bisa lihat," kata Jokowi.
Meski dilakukan dengan cara yang berbeda, mantan Wali Kota Surakarta mengatakan musrenbang tetap pada orientasi hasil dan mengikuti prosedur.
"Sekarang kan terlalu orientasi prosedur. Ya meski harus diikuti, tapi tidak mesti di ruangan saja," tutur Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Tiru Singapura, Ini Rencana Jokowi buat Marunda
Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Singapura pada pekan lalu rupanya bukan hanya mempelajari proyek mass rapid transit (MRT). Di sana, dia juga melihat kompleks permukiman terpadu, seperti di Bishan dan Ang Mo Kio, di Singapura.
Kedua permukiman itu dilengkapi taman bernama Bishan Park, area hijau yang dimanfaatkan warga untuk bersosialisasi, berolahraga, dan berbagai kegiatan lain di luar rumah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan konsep serupa di berbagai kawasan yang padat penduduk.
"Sejauh ini yang paling memungkinkan untuk konsep itu adalah Marunda," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 1 April 2013.
Pemerintah tak ingin lagi membeli tanah dalam jumlah kecil, misalnya hanya 2 atau 3 hektare, lalu dijadikan beberapa unit rusun. "Pak Gubernur maunya langsung beli ratusan hektare, jadi bisa dibuat rusun, taman, macam-macam," Ahok berujar. "Jadi orang yang tinggal di situ benar-benar mendapat suasana baru, kerja juga dekat, tidak usah kena macet."
Marunda dipilih karena kawasan tersebut akan memiliki Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pelabuhan New Tanjung Priok. Kawasan Berikat Nusantara saja diperkirakan bisa menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja. Kawasan itu juga sudah memiliki beberapa rumah sakit, seperti RSUD Koja dan RS Duren Sawit. "Bayangkan, kalau ratusan ribu masyarakat pindah ke sana, bisa mengurangi macet berapa banyak," kata Ahok.
Kawasan lain yang juga potensial untuk dijadikan tempat hunian terpadu di antaranya Cakung dan Cilincing, yang kini merupakan kawasan industri. Ahok mengatakan, pemerintah tak ingin keduluan pihak swasta untuk mengembangkan kawasan-kawasan tersebut. "Kalau sudah dibeli swasta, nanti jadi mahal," ujarnya.
Lantaran itulah, mereka akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang memerlukan izin pengembangan usaha di kawasan tersebut. "Kami tidak akan meminta biaya perizinan, tetapi meminta supaya dibantu mengembangkan wilayah tersebut, bisa dalam bentuk tanah," katanya. Nantinya, biaya pembangunan akan ditanggung oleh pemerintah, termasuk biaya infrastruktur dan perabotan dalam rusun yang dibangun di kawasan tersebut.
Sumber :
www.tempo.co
Kedua permukiman itu dilengkapi taman bernama Bishan Park, area hijau yang dimanfaatkan warga untuk bersosialisasi, berolahraga, dan berbagai kegiatan lain di luar rumah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan konsep serupa di berbagai kawasan yang padat penduduk.
"Sejauh ini yang paling memungkinkan untuk konsep itu adalah Marunda," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 1 April 2013.
Pemerintah tak ingin lagi membeli tanah dalam jumlah kecil, misalnya hanya 2 atau 3 hektare, lalu dijadikan beberapa unit rusun. "Pak Gubernur maunya langsung beli ratusan hektare, jadi bisa dibuat rusun, taman, macam-macam," Ahok berujar. "Jadi orang yang tinggal di situ benar-benar mendapat suasana baru, kerja juga dekat, tidak usah kena macet."
Marunda dipilih karena kawasan tersebut akan memiliki Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pelabuhan New Tanjung Priok. Kawasan Berikat Nusantara saja diperkirakan bisa menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja. Kawasan itu juga sudah memiliki beberapa rumah sakit, seperti RSUD Koja dan RS Duren Sawit. "Bayangkan, kalau ratusan ribu masyarakat pindah ke sana, bisa mengurangi macet berapa banyak," kata Ahok.
Kawasan lain yang juga potensial untuk dijadikan tempat hunian terpadu di antaranya Cakung dan Cilincing, yang kini merupakan kawasan industri. Ahok mengatakan, pemerintah tak ingin keduluan pihak swasta untuk mengembangkan kawasan-kawasan tersebut. "Kalau sudah dibeli swasta, nanti jadi mahal," ujarnya.
Lantaran itulah, mereka akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang memerlukan izin pengembangan usaha di kawasan tersebut. "Kami tidak akan meminta biaya perizinan, tetapi meminta supaya dibantu mengembangkan wilayah tersebut, bisa dalam bentuk tanah," katanya. Nantinya, biaya pembangunan akan ditanggung oleh pemerintah, termasuk biaya infrastruktur dan perabotan dalam rusun yang dibangun di kawasan tersebut.
Sumber :
www.tempo.co
Pemadaman listrik bergilir, Jokowi maklumi PLN
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowo) mengatakan, pemadaman listrik
bergilir yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) akan
berdampak pada aktivitas perekonomian warga Jakarta.
"Iya, kalau sudah padam pasti imbasnya diaktifitas ekonomi dan usaha warga Jakarta," ujar Jokowi kepada Sindonesws, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Namun begitu, Jokowi mengaku maklum dengan kebijakan PLN. Kendati dirasakan berat oleh para pelaku usaha di Jakarta, maupun wilayah yang terkena pemadaman listrik.
"Saya sering dengar itu. Tapi, ya dilihat dulu alasannya apa, kan banyak itungan PLN. Bisa juga ada masalah teknis di sana," terangnya.
Seperti diberitakan, PLN akan melakukan pemadaman listrik secara bergilir selama tiga hari selama lima hari untuk wilayah Jakarta dan Tangerang. Pemadaman dipicu oleh gangguan Tower Sutet yang bergeser miring akibat longsor yang melanda wilayah Sumedang, Jawa Barat.
Sumber :
sindonews.com
"Iya, kalau sudah padam pasti imbasnya diaktifitas ekonomi dan usaha warga Jakarta," ujar Jokowi kepada Sindonesws, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Namun begitu, Jokowi mengaku maklum dengan kebijakan PLN. Kendati dirasakan berat oleh para pelaku usaha di Jakarta, maupun wilayah yang terkena pemadaman listrik.
"Saya sering dengar itu. Tapi, ya dilihat dulu alasannya apa, kan banyak itungan PLN. Bisa juga ada masalah teknis di sana," terangnya.
Seperti diberitakan, PLN akan melakukan pemadaman listrik secara bergilir selama tiga hari selama lima hari untuk wilayah Jakarta dan Tangerang. Pemadaman dipicu oleh gangguan Tower Sutet yang bergeser miring akibat longsor yang melanda wilayah Sumedang, Jawa Barat.
Sumber :
sindonews.com
Senin, 01 April 2013
Jokowi: Tahun 80-an Singapura Juga Kumuh
Selain mencari penasihat untuk megaproyek Mass Rapid Transit (MRT),
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga meninjau sejumlah taman
kota di Singapura. Jokowi mengaku kepincut dengan perkembangan hutan
kota di Negeri Singa itu.
"Dulu, tahun 70-80 an (Singapura) juga kumuh. Memulainya dari mana? Kita bukan berkeliling. Kita bertanya, mulainya dari mana. Tahu-tahu kok jadi negara hutan, negara taman," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/4/2013).
Orang nomor satu di Jakarta itu mengaku bahwa hal tersulit untuk menyamai Singapura adalah langkah awal untuk menghijaukan kota hingga tercapai banyaknya taman dan hutan kota.
"Karena itu kita menyiapkan lahan yang besar, kita siapkan lahan besar, sehingga orang yang dipindahkan besar. Setelah dipindah, nanti jelas arahnya mau dibangun taman kota atau hutan kota," terangnya.
Jika hanya memulai dengan jumlah kecil, kata Jokowi, tidak akan memberikan efek besar bagi penghijauan Ibu Kota. "Kalau bebasin tanah dibuat untuk rusun, setahun hanya buat empat atau enam, ya enggak ngefek. Buat 100, 200, itu baru efek," tandasnya.
Ke Depan Jokowi berencana menerapkan konsep dua taman kota di Singapura, Bhisan Park dan Ang Mo Kio Park di sejumlah rumah susun di Jakarta. Sebagai konsep percontohan, Jokowi akan menerapkan model kedua taman itu di kawasan Marunda.
Sumber :
jakarta.okezone.com
"Dulu, tahun 70-80 an (Singapura) juga kumuh. Memulainya dari mana? Kita bukan berkeliling. Kita bertanya, mulainya dari mana. Tahu-tahu kok jadi negara hutan, negara taman," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/4/2013).
Orang nomor satu di Jakarta itu mengaku bahwa hal tersulit untuk menyamai Singapura adalah langkah awal untuk menghijaukan kota hingga tercapai banyaknya taman dan hutan kota.
"Karena itu kita menyiapkan lahan yang besar, kita siapkan lahan besar, sehingga orang yang dipindahkan besar. Setelah dipindah, nanti jelas arahnya mau dibangun taman kota atau hutan kota," terangnya.
Jika hanya memulai dengan jumlah kecil, kata Jokowi, tidak akan memberikan efek besar bagi penghijauan Ibu Kota. "Kalau bebasin tanah dibuat untuk rusun, setahun hanya buat empat atau enam, ya enggak ngefek. Buat 100, 200, itu baru efek," tandasnya.
Ke Depan Jokowi berencana menerapkan konsep dua taman kota di Singapura, Bhisan Park dan Ang Mo Kio Park di sejumlah rumah susun di Jakarta. Sebagai konsep percontohan, Jokowi akan menerapkan model kedua taman itu di kawasan Marunda.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Jokowi Penuhi Janji Lelang Camat dan Lurah
Seperti yang diwacanakan sebelumnya, hari ini Jokowi benar benar memenuhi janjinya untuk mengadakan lelang jabatan Camat dan Lurah.
Pendaftaran lelang jabatan (fit and proper test) lurah dan camat di DKI Jakarta dibuka pada Senin (1/4/2013). Bagi Anda, PNS di kalangan Pemprov DKI yang hendak mendaftar, lihat syarat-syaratnya di bawah ini.
Persyaratan ini diumumkan di situs Badan Kepegawaian Daerah DKI pada pukul 16.12 WIB.
Berikut pengumuman lengkapnya:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah Memenuhi Persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Camat dan Lurah, dengan ketentuan sebagai berikut :
Persyaratan Seleksi Terbuka Camat
Persyaratan Seleksi Terbuka Lurah
Ketentuan Pendaftaran
Peserta Seleksi terbuka camat dan lurah harus melakukan pendaftaran secara online yang dilaksanakan pada tanggal 8 April s.d 22 April 2013 melalui Website resmi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
Ketentuan Lain-lain
Dalam Seleksi ini, Tidak Dikenakan Biaya atau Pungutan Dalam Bentuk Apapun.
Setiap perkembangan informasi seleksi dimaksud disampaikan melalui Website resmi Tim Seleksi.
Bagi Camat dan Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun dan telah mengikuti Diklatpim Tingkat IV.
Bagi Wakil Camat dan Wakil Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
Bagi Camat dan Lurah definitif yang tidak mendaftar atau tidak mengikuti seleksi dianggap Mengundurkan diri dari Jabatan Struktural.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Selaku Ketua Tim Seleksi
ttd
MADE KARMAYOGA
NIP 195806081986031010
Pendaftaran lelang jabatan (fit and proper test) lurah dan camat di DKI Jakarta dibuka pada Senin (1/4/2013). Bagi Anda, PNS di kalangan Pemprov DKI yang hendak mendaftar, lihat syarat-syaratnya di bawah ini.
Persyaratan ini diumumkan di situs Badan Kepegawaian Daerah DKI pada pukul 16.12 WIB.
Berikut pengumuman lengkapnya:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah Memenuhi Persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Camat dan Lurah, dengan ketentuan sebagai berikut :
Persyaratan Seleksi Terbuka Camat
- Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- Pangkat paling rendah III/d.
- Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional.
- Menduduki jabatan Eselon IV a atau Eselon III b, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional.
- Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1).
- Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- Tidak berstatus sebagai tersangka.
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit pemerintah yang ditunjuk; dan Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan
Persyaratan Seleksi Terbuka Lurah
- Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- Pangkat paling rendah III/c dan paling tinggi III/d.
- Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1).
- Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- Tidak berstatus sebagai tersangka.
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; danBukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan.
Ketentuan Pendaftaran
Peserta Seleksi terbuka camat dan lurah harus melakukan pendaftaran secara online yang dilaksanakan pada tanggal 8 April s.d 22 April 2013 melalui Website resmi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
Ketentuan Lain-lain
Dalam Seleksi ini, Tidak Dikenakan Biaya atau Pungutan Dalam Bentuk Apapun.
Setiap perkembangan informasi seleksi dimaksud disampaikan melalui Website resmi Tim Seleksi.
Bagi Camat dan Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun dan telah mengikuti Diklatpim Tingkat IV.
Bagi Wakil Camat dan Wakil Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
Bagi Camat dan Lurah definitif yang tidak mendaftar atau tidak mengikuti seleksi dianggap Mengundurkan diri dari Jabatan Struktural.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Selaku Ketua Tim Seleksi
ttd
MADE KARMAYOGA
NIP 195806081986031010
Soal Penghuni Kolong Jembatan, Jokowi: Itu Sudah Diserahkan ke Dinsos
Sejumlah penghuni kolong jembatan sempat dijanjikan Kartu Jakarta Sehat
dan Kartu Jakarta Pintar oleh Jokowi saat kampanye lalu. Namun janji itu
belum bisa terealisasi karena masalah KTP. Apa tanggapan Pak Gubernur?
"Itu urusannya di Dinas Sosial, serahkan ke Dinsos saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (1/4/2013).
detikcom sudah berusaha mengontak Kadinsos DKI Kian Kelana untuk menanyakan sejauh mana penanganan terhadap penghuni kolong jembatan. Namun tak ada jawaban pasti.
"Saya lagi rapim," ujarnya singkat.
Warga kolong jembatan Kampung Melayu, Jaktim, sebelumnya sempat didatangi Jokowi saat kampanye lalu. Di YouTube, ada video saat Jokowi dialog dengan warga. Dia menjanjikan program KJS dan KJP.
Namun kini, janji itu tak bisa direalisasikan karena warga penghuni kolong jembatan tak memiliki KTP.
Sumber :
news.detik.com
"Itu urusannya di Dinas Sosial, serahkan ke Dinsos saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (1/4/2013).
detikcom sudah berusaha mengontak Kadinsos DKI Kian Kelana untuk menanyakan sejauh mana penanganan terhadap penghuni kolong jembatan. Namun tak ada jawaban pasti.
"Saya lagi rapim," ujarnya singkat.
Warga kolong jembatan Kampung Melayu, Jaktim, sebelumnya sempat didatangi Jokowi saat kampanye lalu. Di YouTube, ada video saat Jokowi dialog dengan warga. Dia menjanjikan program KJS dan KJP.
Namun kini, janji itu tak bisa direalisasikan karena warga penghuni kolong jembatan tak memiliki KTP.
news.detik.com
Jokowi: Air Bersih untuk Warga Jakarta akan Ditambah
Penyediaan air bersih untuk warga Jakarta selama ini didapat melalui
penyaluran dari Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Namun jumlah kuota air
yang tersedia dinilai masih belum mencukupi kebutuhan seluruh warga DKI,
sehingga penyediaan air bersih tidak mencegah warga dari
mengeksploitasi air tanah secara berlebihan.
Untuk itu, Pemprov DKI berencana menambah kuota penyediaan air bersih untuk warganya.
"Iya itu yang harus secepatnya diusahakan (penambahan penyediaan air bersih)," ujar Gubernur DKI Joko Widodo di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan saat ini penyaluran air dari waduk Jatiluhur ke Jakarta melalui Kanal Barat mencapai 18 ribu liter per detik. Idealnya, menurut Jokowi, jumlah tersebut harus ditambah sekitar 5 ribu liter per detik lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta setiap harinya.
Hal itu, lanjut Jokowi, direncanakan dapat terealisasi pada tahun 2015 mendatang.
"Insya Allah pertengahan tahun kita laksanakan (proyek penambahan air bersih). Sehingga di 2015 yang tambahan 5 ribu liter itu ada," tuturnya.
Untuk membangun proyek tersebut, mantan Wali Kota Solo ini mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggandeng Kementerian PU. Nantinya, penyediaan air bersih ini akan dikelola secara bisnis.
"Kita kerjasama dengan Kemen PU, dan PU menggandeng yang lain. Kita ini hanya menyiapkan, bukan water treatment-nya. Nah, itu kan masuknya di Bekasi, water treatment-nya di Bekasi, ditarik ke Kanal Barat dan akan dikelola secara bisnis. Ini jelas kita terlambat untuk antisipasi itu. Saya ngejarnya saja kewalahan," ucap Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Untuk itu, Pemprov DKI berencana menambah kuota penyediaan air bersih untuk warganya.
"Iya itu yang harus secepatnya diusahakan (penambahan penyediaan air bersih)," ujar Gubernur DKI Joko Widodo di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan saat ini penyaluran air dari waduk Jatiluhur ke Jakarta melalui Kanal Barat mencapai 18 ribu liter per detik. Idealnya, menurut Jokowi, jumlah tersebut harus ditambah sekitar 5 ribu liter per detik lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta setiap harinya.
Hal itu, lanjut Jokowi, direncanakan dapat terealisasi pada tahun 2015 mendatang.
"Insya Allah pertengahan tahun kita laksanakan (proyek penambahan air bersih). Sehingga di 2015 yang tambahan 5 ribu liter itu ada," tuturnya.
Untuk membangun proyek tersebut, mantan Wali Kota Solo ini mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggandeng Kementerian PU. Nantinya, penyediaan air bersih ini akan dikelola secara bisnis.
"Kita kerjasama dengan Kemen PU, dan PU menggandeng yang lain. Kita ini hanya menyiapkan, bukan water treatment-nya. Nah, itu kan masuknya di Bekasi, water treatment-nya di Bekasi, ditarik ke Kanal Barat dan akan dikelola secara bisnis. Ini jelas kita terlambat untuk antisipasi itu. Saya ngejarnya saja kewalahan," ucap Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Ke Singapura, Jokowi Ingin Tahu Cara Menyulap Area Kumuh Jadi Taman
Pada Sabtu (30/3/2013) lalu, Gubernur DKI Joko Widodo berkunjung ke negeri jiran, Singapura. Selain mencari advisor MRT, orang nomor 1 di Ibu Kota itu juga survei soal pengelolaan Singapura terhadap taman-tamannya.
"Bukan cek taman, saya nggak mengecek kok. Yang saya ingin tahu itu, mereka mulai taman itu dari mana sih. Tahun 1970-1980 kan Singapura juga kumuh. Jadi dari mana mulainya. Tahu-tahu jadi negara taman gitu, negara hutan. Ini yang kita sudah memulainya," ujar Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Menurut Jokowi, untuk membuat banyak taman di kota memerlukan lahan yang luas. Konsekuensinya, akan banyak warga yang harus dipindahkan agar taman kota terwujud. Proses pembebasan lahan juga sedang dilakukan Pemprov DKI.
"Kalau menanamnya kita pintar. Jadi kita lihat memulainya bagaimana. Jadi kan itu memerlukan lahan besar sehingga orang yang dipidahkan juga besar. Ini yang bisa nanti jadi taman kota juga," tuturnya.
Jokowi berharap program taman kota tersebut dapat terealisasi tahun ini. Lokasi yang dimungkinkan untuk penerapan taman kota seperti Marunda atau Muara Baru.
"Ya bisa Marunda atau Muara Baru. Kita lagi cari-cari lokasi. Sehingga nanti bisa terintegrasi antara ruang terbuka hijau, dengan taman, Puskesmas, kalau perlu dengan rumah sakit dan transportasinya juga, entah itu MRT atau monorel. Ini kerja benar," jelas Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
"Bukan cek taman, saya nggak mengecek kok. Yang saya ingin tahu itu, mereka mulai taman itu dari mana sih. Tahun 1970-1980 kan Singapura juga kumuh. Jadi dari mana mulainya. Tahu-tahu jadi negara taman gitu, negara hutan. Ini yang kita sudah memulainya," ujar Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Menurut Jokowi, untuk membuat banyak taman di kota memerlukan lahan yang luas. Konsekuensinya, akan banyak warga yang harus dipindahkan agar taman kota terwujud. Proses pembebasan lahan juga sedang dilakukan Pemprov DKI.
"Kalau menanamnya kita pintar. Jadi kita lihat memulainya bagaimana. Jadi kan itu memerlukan lahan besar sehingga orang yang dipidahkan juga besar. Ini yang bisa nanti jadi taman kota juga," tuturnya.
Jokowi berharap program taman kota tersebut dapat terealisasi tahun ini. Lokasi yang dimungkinkan untuk penerapan taman kota seperti Marunda atau Muara Baru.
"Ya bisa Marunda atau Muara Baru. Kita lagi cari-cari lokasi. Sehingga nanti bisa terintegrasi antara ruang terbuka hijau, dengan taman, Puskesmas, kalau perlu dengan rumah sakit dan transportasinya juga, entah itu MRT atau monorel. Ini kerja benar," jelas Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Pengumuman! Jokowi Mau Lelang Mobil Dinas Pemprov DKI
Gubernur DKI Joko Widodo tengah melakukan pembenahan di lingkungan
Pemprov DKI Jakarta. Salah satu pembenahan yang dibuat adalah perapihan
aset Pemprov.
Gebernur yang pernah jadi orang nomor satu di Solo itu mengatakan akan melelang kendaraan dinas Pemprov DKI.
"Iya, kendaraan banyak sekali dan tidak terpakai. Ya bagaimana kalau tidak segera dilelang, tidak terpakai, untuk apa," ujarnya di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Namun Jokowi enggan menjelaskan secara detil mengenai pelelangan tersebut.
"Tanya ke Dinas Pengelokaan Aset. Detilnya di sana," ucap Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Gebernur yang pernah jadi orang nomor satu di Solo itu mengatakan akan melelang kendaraan dinas Pemprov DKI.
"Iya, kendaraan banyak sekali dan tidak terpakai. Ya bagaimana kalau tidak segera dilelang, tidak terpakai, untuk apa," ujarnya di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Namun Jokowi enggan menjelaskan secara detil mengenai pelelangan tersebut.
"Tanya ke Dinas Pengelokaan Aset. Detilnya di sana," ucap Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi akan jadikan Marunda seperti Singapura
Kepergian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura selama
dua hari, selain ingin mengetahui proses pembangunan stasiun di bawah
tanah juga meninjau dua taman kota di negara singa tersebut, yakni
Bhisan Park dan Ang Mo Kio Park. Nantinya, di setiap rumah susun yang
dibangun akan dilengkapi dengan taman kota.
Jokowi ingin rumah susun (Rusun) nanti tidak membeli sedikit-sedikit lahan, tetapi ratusan lahan sehingga lengkap dengan fasilitas yang ada.
"Tidak ada lagi istilah dinas perumahan beli dua hektare tanah, bangun rusun tiga biji, beli lagi empat hektar tanah, bangun rusun lima biji. Pak gub gak mau lagi model itu, pak gubernur maunya sekali beli ratusan hektar. Langsung bangunin ratusan unit di situ. Jadi orang betul-betul dapat suasana baru, kota baru, lingkungannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).
Politisi Gerindra ini mengaku jika hanya membeli sedikit lahan, misal dua hektare dinilai tidak akan fokus sesuai masterplan yang ada. Oleh karenanya, Pemprov akan memfokuskan sistem seperti di Singapura di Marunda.
"Misalnya, tanah-tanah sekitar gitu ditempatkan jadi tanah peruntukan pemerintahan. Jangan sampai, harus tanah pemerintah. Jangan sampai swasta ikutan beli. Beliau bikin kawasan ekonomi khusus. Kita kan selalu kalah kan. Kita beli dikit-dikit, swasta udah kuasai. Dia bikin perumahan bagus, dia jual gitu mahal, kita kekurangan tanah. Pak gub gak mau, Makanya kita beli ratusan hektar. Jadi bangunnya satu komplek. Nah itu konsep Singapura yang beliau dapat," jelasnya.
Menurutnya, di Bishan Park dan Ang Mo Kio Park seperti itu konsepnya. Sehingga, langsung terdapat tamannya, lingkungan dan warga dapat merasakan hidup baru di lingkungan bersih, ada tempat kerja, lingkungan bersih, ada sungai buatan dengan ikan. "Jadi terasa di kampung," ucapnya.
Pemilihan pembangunan percontohannya di Marunda, karena di sana sudah terdapat KBN yang akan membangun industri untuk menyerap 30 ribu lebih tenaga kerja. Selain itu, juga akan membuat kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar, seperti New Tanjung Priok, ada juga pelabuhan KBN.
"Itu menampung tenaga kerja luar biasa. Saya bayangkan kalau ada ratusan ribu orang dipindahkan ke sisi Banjir Kanal Timur, ada RS Koja ada RS Duren Sawit, terus ada BKT, ada jalan inspeksi, terus orang-orang kompleks bisa naik sepeda kerja, itu mengurangi macet kita berapa,"terangnya.
Wilayah Jakarta Utara dinilai berpotensi untuk dibangun konsep seperti di Singapura. Dia mencontohkan seperti di Angke, yang nantinya akan ada reklamasi.
"Muara Baru juga bisa kan yang pelabuhan. Tapi Muara Baru agak terbatas lah. Tapi yang paling besar itu Cakung, cilincing," katanya.
Ahok mengaku Gubernur ingin warga dapat hidup modern dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggal atau masih satu kawasan.
Sedangkan, anggarannya, Ahok mengaku diambil dari pendapatan pajak online dan sistem jalan berbayar yang akan diterapkan begitu juga APBD akan naik.
"Sekarang juga kita akan anggarkan, kita mau bentuk jalan berbayar, kita ada pajak online, APBD juga akan naik. Kelengkapan rusun sudah kita yang anggarkan," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi ingin rumah susun (Rusun) nanti tidak membeli sedikit-sedikit lahan, tetapi ratusan lahan sehingga lengkap dengan fasilitas yang ada.
"Tidak ada lagi istilah dinas perumahan beli dua hektare tanah, bangun rusun tiga biji, beli lagi empat hektar tanah, bangun rusun lima biji. Pak gub gak mau lagi model itu, pak gubernur maunya sekali beli ratusan hektar. Langsung bangunin ratusan unit di situ. Jadi orang betul-betul dapat suasana baru, kota baru, lingkungannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).
Politisi Gerindra ini mengaku jika hanya membeli sedikit lahan, misal dua hektare dinilai tidak akan fokus sesuai masterplan yang ada. Oleh karenanya, Pemprov akan memfokuskan sistem seperti di Singapura di Marunda.
"Misalnya, tanah-tanah sekitar gitu ditempatkan jadi tanah peruntukan pemerintahan. Jangan sampai, harus tanah pemerintah. Jangan sampai swasta ikutan beli. Beliau bikin kawasan ekonomi khusus. Kita kan selalu kalah kan. Kita beli dikit-dikit, swasta udah kuasai. Dia bikin perumahan bagus, dia jual gitu mahal, kita kekurangan tanah. Pak gub gak mau, Makanya kita beli ratusan hektar. Jadi bangunnya satu komplek. Nah itu konsep Singapura yang beliau dapat," jelasnya.
Menurutnya, di Bishan Park dan Ang Mo Kio Park seperti itu konsepnya. Sehingga, langsung terdapat tamannya, lingkungan dan warga dapat merasakan hidup baru di lingkungan bersih, ada tempat kerja, lingkungan bersih, ada sungai buatan dengan ikan. "Jadi terasa di kampung," ucapnya.
Pemilihan pembangunan percontohannya di Marunda, karena di sana sudah terdapat KBN yang akan membangun industri untuk menyerap 30 ribu lebih tenaga kerja. Selain itu, juga akan membuat kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar, seperti New Tanjung Priok, ada juga pelabuhan KBN.
"Itu menampung tenaga kerja luar biasa. Saya bayangkan kalau ada ratusan ribu orang dipindahkan ke sisi Banjir Kanal Timur, ada RS Koja ada RS Duren Sawit, terus ada BKT, ada jalan inspeksi, terus orang-orang kompleks bisa naik sepeda kerja, itu mengurangi macet kita berapa,"terangnya.
Wilayah Jakarta Utara dinilai berpotensi untuk dibangun konsep seperti di Singapura. Dia mencontohkan seperti di Angke, yang nantinya akan ada reklamasi.
"Muara Baru juga bisa kan yang pelabuhan. Tapi Muara Baru agak terbatas lah. Tapi yang paling besar itu Cakung, cilincing," katanya.
Ahok mengaku Gubernur ingin warga dapat hidup modern dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggal atau masih satu kawasan.
Sedangkan, anggarannya, Ahok mengaku diambil dari pendapatan pajak online dan sistem jalan berbayar yang akan diterapkan begitu juga APBD akan naik.
"Sekarang juga kita akan anggarkan, kita mau bentuk jalan berbayar, kita ada pajak online, APBD juga akan naik. Kelengkapan rusun sudah kita yang anggarkan," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi : April Ini Moment Penting Bangun MRT
Rencana pembangunan moda transportasi massal berbasis rel, atau mass rapid transit
(MRT) terus mencuat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali
mengungkapkan optimismenya bahwa pada bulan ini, April 2013, menjadi
momentum penting pembangunan tersebut. Mantan Wali Kota Surakarta itu
menyampaikan, dalam satu pekan ini semua dokumen yang diperlukan
ditargetkan selesai. Yakni dokumen mengenai pemenang tender dan
penuntasan pembebasan lahan di sekitar Fatmawati, Jakarta Selatan.
"Minggu-minggu ini rampung (dokumennya)," kata pria yang biasa disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).
Sebelumnya, Jokowi mengaku menghabiskan akhir pekan untuk bertemu beberapa pihak yang memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian MRT di Singapura. Jokowi berangkat ke Singapura bersama Direksi PT MRT Jakarta, Asisten Gubernur Bidang Pembangunan Wiryatmoko, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani. Selama berada di Singapura, Jokowi bertemu sejumlah pihak yang telah sukses membangun dan mengoperasikan MRT. Jokowi mengaku banyak menerima nasihat, masukan dan informasi penting terkait rencana membangun MRT di Ibu Kota.
"Di sana kami minta beberapa pihak untuk jadi advisor (penasehat) kami, soalnya bulan ini sudah mau kami putuskan, mau kami mulai," ujarnya.
Untuk diketahui, mengenai pembiayaan mega proyek MRT, Pemerintah Pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA) tidak keberatan dengan komposisi investasi tersebut. Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer), dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Minggu-minggu ini rampung (dokumennya)," kata pria yang biasa disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).
Sebelumnya, Jokowi mengaku menghabiskan akhir pekan untuk bertemu beberapa pihak yang memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian MRT di Singapura. Jokowi berangkat ke Singapura bersama Direksi PT MRT Jakarta, Asisten Gubernur Bidang Pembangunan Wiryatmoko, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani. Selama berada di Singapura, Jokowi bertemu sejumlah pihak yang telah sukses membangun dan mengoperasikan MRT. Jokowi mengaku banyak menerima nasihat, masukan dan informasi penting terkait rencana membangun MRT di Ibu Kota.
"Di sana kami minta beberapa pihak untuk jadi advisor (penasehat) kami, soalnya bulan ini sudah mau kami putuskan, mau kami mulai," ujarnya.
Untuk diketahui, mengenai pembiayaan mega proyek MRT, Pemerintah Pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA) tidak keberatan dengan komposisi investasi tersebut. Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer), dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Jamin Keamanan Jika Bus TransJ Telah Beroperasi 24 Jam
Pemprov DKI Jakarta akan mengoperasikan bus TransJakarta 24 jam mulai
September 2013. Gubernur DKI Joko Widodo memberikan jaminan keamanan
setelah operasional bus TransJ 24 jam berlaku, khusus saat malam hari.
"Didampingi satpol PP bisa, atau keamanan dari TransJ. Bisa lah (untuk keamanan). Banyak pasti didampingi," ujar Jokowi di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan bus yang akan digunakan untuk malam hari adalah bus-bus TransJ yang sudah rusak namun dapat direkondisi. Proses untuk rekondisi bus-bus tersebut memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan.
"Di situ nanti bus yang malam hari pada jalur-jalur tertentu, saya nggak hafal," imbuhnya.
Bus TransJ ini beroperasi pada malam hari mulai pukul 23.00-05.00 WIB. Tarifnya masih sama Rp 3.500.
Pada larut malam, bus ini berhenti di halte-halte awal pemberangkatan, halte pertengahan nan ramai dan halte akhir.
Ada 90 unit bus lama yang akan direkondisi untuk memenuhi kebutuhan armada pada malam hari. Saat ini, 66 unit bus dari 90 unit bus rekondisi yang sudah beroperasi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Dikawal Satpol PP, Transjakarta siap beroperasi 24 jam"
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Masih Pilih Rute Transjakarta 24 Jam"
"Didampingi satpol PP bisa, atau keamanan dari TransJ. Bisa lah (untuk keamanan). Banyak pasti didampingi," ujar Jokowi di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan bus yang akan digunakan untuk malam hari adalah bus-bus TransJ yang sudah rusak namun dapat direkondisi. Proses untuk rekondisi bus-bus tersebut memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan.
"Di situ nanti bus yang malam hari pada jalur-jalur tertentu, saya nggak hafal," imbuhnya.
Bus TransJ ini beroperasi pada malam hari mulai pukul 23.00-05.00 WIB. Tarifnya masih sama Rp 3.500.
Pada larut malam, bus ini berhenti di halte-halte awal pemberangkatan, halte pertengahan nan ramai dan halte akhir.
Ada 90 unit bus lama yang akan direkondisi untuk memenuhi kebutuhan armada pada malam hari. Saat ini, 66 unit bus dari 90 unit bus rekondisi yang sudah beroperasi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Dikawal Satpol PP, Transjakarta siap beroperasi 24 jam"
- jakarta.tribunnews.com : "Jokowi Masih Pilih Rute Transjakarta 24 Jam"
Jokowi: Ke Singapura Bukan Studi Banding, Tapi Cari Advisor
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pergi ke Singapura pada Sabtu
(30/3/2013). Jokowi mencoba menggandeng Negeri Singa itu untuk menjadi
advisor Pemprov DKI dalam proyek pembangunan MRT.
"Di sana itu kita minta salah 3 atau salah 4 MRT Singapura untuk jadi advisor kita," ujar Jokowi di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan keputusannya menggandeng Singapura mengingat kebijakan MRT harus diputuskan dimulai pada bulan ini. Jokowi juga mengatakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memulai pembangunan MRT akan diupayakan rampung pada bulan ini.
"Minggu-minggu ini sudah rampung. Kalau sudah rampung, saya juga tahu MRT ini kan pertama di Indonesia, belum punya pengalaman di situ. Sehingga perlu didampingi. Yang mengerjakan perencanaan dan pelaksanaannya kan dari Jepang. Ada advisor dari Shanghai, sehingga bisa beri pendapat dan masukan," kata Jokowi.
Namun mantan Wali Kota Solo ini membantah kepergiannya bersama Asisten Gubernur bidang Pembangunan Wiryatmoko dan perwakilan Bappeda adalah untuk studi banding.
"Nggak, nggak ada studi banding. Saya kemarin itu, kira-kira ya itu. Jadi bukan studi banding, (tapi) mencari advisor," tutup Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ke Singapura, Jokowi cari penasihat proyek MRT"
"Di sana itu kita minta salah 3 atau salah 4 MRT Singapura untuk jadi advisor kita," ujar Jokowi di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Jokowi mengatakan keputusannya menggandeng Singapura mengingat kebijakan MRT harus diputuskan dimulai pada bulan ini. Jokowi juga mengatakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memulai pembangunan MRT akan diupayakan rampung pada bulan ini.
"Minggu-minggu ini sudah rampung. Kalau sudah rampung, saya juga tahu MRT ini kan pertama di Indonesia, belum punya pengalaman di situ. Sehingga perlu didampingi. Yang mengerjakan perencanaan dan pelaksanaannya kan dari Jepang. Ada advisor dari Shanghai, sehingga bisa beri pendapat dan masukan," kata Jokowi.
Namun mantan Wali Kota Solo ini membantah kepergiannya bersama Asisten Gubernur bidang Pembangunan Wiryatmoko dan perwakilan Bappeda adalah untuk studi banding.
"Nggak, nggak ada studi banding. Saya kemarin itu, kira-kira ya itu. Jadi bukan studi banding, (tapi) mencari advisor," tutup Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Berita Serupa :
- merdeka.com : "Ke Singapura, Jokowi cari penasihat proyek MRT"
Orang Baduy juga tahu kedigdayaan Jokowi
Pagi hari itu terjadi perbincangan menarik di sebuah rumah milik
seorang warga Baduy Luar, di Kampung Kadu Ketuk, Kecamatan Leuwi Damar,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pasalnya, yang mereka bahas adalah
seputar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Terdengar aneh memang, tetapi
ya itu adanya. Serba kebetulan, dan terjadi begitu saja.Semua bermula ketika Kompas.com
tengah berbincang santai bersama beberapa warga Jakarta yang berlibur
dengan berwisata budaya di Kampung Baduy, Sabtu (30/3/2013) pagi.
Mengisi pagi sambil menyeruput kopi, lalu bertukar cerita tentang
pemimpin Jakarta Baru yang mendadak fenomenal dengan hobi blusukan
dan citra merakyat. Di tengah perbincangan, seorang warga Baduy Luar,
Lamri Nur Alam, langsung menyambar sambil berkata, "Jokowi ya? Hebat ya,
dia?"
Mendengar hal itu, sontak kami semua langsung menoleh ke tempat suara berasal. Tampak Kang Lamri (sapaan akrabnya) duduk tak jauh dari tempat kami meriung. "Akang kenal Jokowi?" tanya salah seorang dari kami. "Kenal mah enggak, cuma tahu aja gitu. Katanya hebat ya pembangunannya, orangnya kecil," jawab Kang Lamri.
Perbincangan yang semula seru membahas Jokowi tiba-tiba bergeser arah kepada Kang Lamri. Kami coba mengorek-ngorek dari mana dan sejauh apa dia mengenal Jokowi. Singkat kata, Kang Lamri ngeh dengan nama Jokowi dari pergaulannya dengan warga di luar Baduy. Sesekali dia juga sempat melihat berita tentang mantan Wali Kota Surakarta itu dari televisi.
Sebagai informasi, warga Baduy (Luar dan Dalam) sering kali menyaksikan televisi yang terdapat di Kampung Ciboleger, kampung terdekat, di luar kawasan Baduy. Warga Baduy memang masih sangat tradisional, semua warga hidup tanpa aliran listrik, otomatis tanpa televisi. Hal yang paling mencengangkan adalah saat Kang Lamri melontarkan pertanyaan tentang siapa itu Jokowi. Kenal nama, tetapi tak tahu Jokowi siapa. Unik.
"Emang dia siapa sih?" ujar Kang Lamri polos.
Kami pun tertawa kecil karena tak menyangka kalau nama besar Jokowi bisa mengalahkan nama ibu kota negara yang dipimpinnya. "Hooo Gubernur Jakarta," kata Kang Lamri setelah kami jelaskan.
Terlalu asyik berbincang, tak terasa gelas-gelas kopi yang semula terisi penuh telah terkuras habis. Belasan menit kami berbincang santai dengan suasana hangat, khas kekeluargaan suku Baduy. Tiba saatnya kami memulai aktivitas lain.
Siang hari, kami mulai bergerak untuk menuju Kampung Gajeboh, masih di kawasan Baduy Luar. Gajeboh adalah kampung keempat, setelah Kadu Ketuk, Marengo, dan Cibalimbing. Awalnya kami ingin menuju Kampung Cibeo, di kawasan Baduy Dalam. Namun, karena sedang bulan Kawalu, selain warga Baduy dilarang masuk ke kawasan Baduy Dalam. Inilah waktu sakral untuk masyarakat Baduy, di mana mereka (warga Baduy Luar dan Dalam) akan berpuasa dan merayakan Lebaran Baduy.
Untuk sampai ke Kampung Gajeboh yang jaraknya sekitar dua kilometer, kami memerlukan waktu tempuh sekitar 120 menit berjalan kaki. Pasalnya, selain kontur tanahnya naik-turun dengan kondisi jalan berbatu, kami juga beberapa kali beristirahat sambil berbincang dengan warga Baduy yang kami temui. Di sepanjang perjalanan tampak rumah panggung dan lumbung padi khas suku Baduy, serta hilir mudik warga Baduy (Luar dan Dalam) yang sibuk dengan aktivitasnya.
Saat kami tiba di Kampung Marengo, kami beristirahat di sebuah rumah warga yang berfungsi ganda sebagai warung. Berbagai kebutuhan pokok dijual di warung yang ditinggali oleh seorang ambu (ibu) berusia paruh baya. Di warung itu, kami berpapasan dengan empat orang yang semuanya warga Kampung Cibeo (Baduy Dalam).
Memang dasarnya warga Baduy sudah ramah sehingga tak sulit bagi kami semua untuk kembali terlibat perbincangan. Banyak hal-hal ringan yang kami bahas. Bercerita soal Jakarta, atau meminta diceritakan mengenai bulan Kawalu langsung dari sumbernya. Kebetulan sekali, salah seorang warga Cibeo itu, Sang-Sang, sangat fasih berbahasa Indonesia. Sang-Sang yang membantu kami menerjemahkan saat kesulitan mencerna bahasa Sunda Baduy yang khas.
Teringat Kang Lamri yang familiar dengan Jokowi, kami coba mengangkat isu yang sama untuk Sang-Sang dan teman-temannya. Hasilnya cukup mengejutkan, "gerombolan" Sang-Sang kenal Jokowi lebih jauh dari yang kami kira. "Tahu Gubernur DKI Jakarta kan," kata Sang-Sang, saat kami tanya apakah kenal dengan Jokowi?
Dari hasil perbincangan, ternyata Sang-Sang cukup hafal dengan suasana Ibu Kota. Ia sering mengantar kerajinan khas suku Baduy yang dipesan warga di Jakarta. Sekali perjalanan pergi-pulang, dia biasa menghabiskan waktu selama 12-14 hari dengan berjalan kaki. Sebagai warga Baduy Dalam, dia memang pantang menikmati fasilitas kendaraan saat bepergian.
Terakhir, dia mengunjungi Jakarta pada tahun lalu, di tengah musim pemilihan gubernur. Kang Lamri dan Sang-Sang merupakan contoh kecil warga pelosok di luar Jakarta yang mengenal sosok Jokowi. Bahkan bagi Kang Lamri, Jokowi lebih dikenal ketimbang jabatannya sebagai pemimpin Jakarta. Semoga berita besar tentang Jokowi berbanding lurus dengan hasil kinerja, semangat perubahan bangsa yang lebih baik, yang dimulai dari Ibu Kota-nya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Mendengar hal itu, sontak kami semua langsung menoleh ke tempat suara berasal. Tampak Kang Lamri (sapaan akrabnya) duduk tak jauh dari tempat kami meriung. "Akang kenal Jokowi?" tanya salah seorang dari kami. "Kenal mah enggak, cuma tahu aja gitu. Katanya hebat ya pembangunannya, orangnya kecil," jawab Kang Lamri.
Perbincangan yang semula seru membahas Jokowi tiba-tiba bergeser arah kepada Kang Lamri. Kami coba mengorek-ngorek dari mana dan sejauh apa dia mengenal Jokowi. Singkat kata, Kang Lamri ngeh dengan nama Jokowi dari pergaulannya dengan warga di luar Baduy. Sesekali dia juga sempat melihat berita tentang mantan Wali Kota Surakarta itu dari televisi.
Sebagai informasi, warga Baduy (Luar dan Dalam) sering kali menyaksikan televisi yang terdapat di Kampung Ciboleger, kampung terdekat, di luar kawasan Baduy. Warga Baduy memang masih sangat tradisional, semua warga hidup tanpa aliran listrik, otomatis tanpa televisi. Hal yang paling mencengangkan adalah saat Kang Lamri melontarkan pertanyaan tentang siapa itu Jokowi. Kenal nama, tetapi tak tahu Jokowi siapa. Unik.
"Emang dia siapa sih?" ujar Kang Lamri polos.
Kami pun tertawa kecil karena tak menyangka kalau nama besar Jokowi bisa mengalahkan nama ibu kota negara yang dipimpinnya. "Hooo Gubernur Jakarta," kata Kang Lamri setelah kami jelaskan.
Terlalu asyik berbincang, tak terasa gelas-gelas kopi yang semula terisi penuh telah terkuras habis. Belasan menit kami berbincang santai dengan suasana hangat, khas kekeluargaan suku Baduy. Tiba saatnya kami memulai aktivitas lain.
Siang hari, kami mulai bergerak untuk menuju Kampung Gajeboh, masih di kawasan Baduy Luar. Gajeboh adalah kampung keempat, setelah Kadu Ketuk, Marengo, dan Cibalimbing. Awalnya kami ingin menuju Kampung Cibeo, di kawasan Baduy Dalam. Namun, karena sedang bulan Kawalu, selain warga Baduy dilarang masuk ke kawasan Baduy Dalam. Inilah waktu sakral untuk masyarakat Baduy, di mana mereka (warga Baduy Luar dan Dalam) akan berpuasa dan merayakan Lebaran Baduy.
Untuk sampai ke Kampung Gajeboh yang jaraknya sekitar dua kilometer, kami memerlukan waktu tempuh sekitar 120 menit berjalan kaki. Pasalnya, selain kontur tanahnya naik-turun dengan kondisi jalan berbatu, kami juga beberapa kali beristirahat sambil berbincang dengan warga Baduy yang kami temui. Di sepanjang perjalanan tampak rumah panggung dan lumbung padi khas suku Baduy, serta hilir mudik warga Baduy (Luar dan Dalam) yang sibuk dengan aktivitasnya.
Saat kami tiba di Kampung Marengo, kami beristirahat di sebuah rumah warga yang berfungsi ganda sebagai warung. Berbagai kebutuhan pokok dijual di warung yang ditinggali oleh seorang ambu (ibu) berusia paruh baya. Di warung itu, kami berpapasan dengan empat orang yang semuanya warga Kampung Cibeo (Baduy Dalam).
Memang dasarnya warga Baduy sudah ramah sehingga tak sulit bagi kami semua untuk kembali terlibat perbincangan. Banyak hal-hal ringan yang kami bahas. Bercerita soal Jakarta, atau meminta diceritakan mengenai bulan Kawalu langsung dari sumbernya. Kebetulan sekali, salah seorang warga Cibeo itu, Sang-Sang, sangat fasih berbahasa Indonesia. Sang-Sang yang membantu kami menerjemahkan saat kesulitan mencerna bahasa Sunda Baduy yang khas.
Teringat Kang Lamri yang familiar dengan Jokowi, kami coba mengangkat isu yang sama untuk Sang-Sang dan teman-temannya. Hasilnya cukup mengejutkan, "gerombolan" Sang-Sang kenal Jokowi lebih jauh dari yang kami kira. "Tahu Gubernur DKI Jakarta kan," kata Sang-Sang, saat kami tanya apakah kenal dengan Jokowi?
Dari hasil perbincangan, ternyata Sang-Sang cukup hafal dengan suasana Ibu Kota. Ia sering mengantar kerajinan khas suku Baduy yang dipesan warga di Jakarta. Sekali perjalanan pergi-pulang, dia biasa menghabiskan waktu selama 12-14 hari dengan berjalan kaki. Sebagai warga Baduy Dalam, dia memang pantang menikmati fasilitas kendaraan saat bepergian.
Terakhir, dia mengunjungi Jakarta pada tahun lalu, di tengah musim pemilihan gubernur. Kang Lamri dan Sang-Sang merupakan contoh kecil warga pelosok di luar Jakarta yang mengenal sosok Jokowi. Bahkan bagi Kang Lamri, Jokowi lebih dikenal ketimbang jabatannya sebagai pemimpin Jakarta. Semoga berita besar tentang Jokowi berbanding lurus dengan hasil kinerja, semangat perubahan bangsa yang lebih baik, yang dimulai dari Ibu Kota-nya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Askes Bantu Jokowi Sukseskan Kartu Jakarta Sehat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Askes (Persero) menandatangani
perjanjian kerjasama pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) atau
Jamkesda. KJS ini, merupakan salah satu peran Askes dalam Badan
Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, perjanjian kerjasama ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang telah di lakukan pada 1 Maret 2013. Dengan kerjasama ini, nantinya PT Askes diamanahkan sebagai pengelola dana jaminan kesehatan masyarakat DKI.
"Kartu ini merupakan bagian dari pelaksanaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dikelola PT Askes sebagai BPJS. sasarannya warga DKI yang miskin, hampir miskin, dan yang mau menggunakan Puskesmas, dan fasilitas rawat inap di Kelas III," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (1/4/2013).
Sementara itu, Direktur Utama PT Askes (Persero) Fachmi Idris menyambut baik atas dukungan Pemprov atas pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Ini semangat kami sebagai BJPS Kesehatan, Pemprov mendukung tentu kami akan lebih mudah menjalankan amanat besar ini, pelaksanaan KJS akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk persiapan pelaksanaan BPJS kesehatan mulai 1 Januari 2014," Jelas Fachmi.
Fachmi melanjutkan jumlah sasaran peserta dalam program ini adalah 4,7 juta jiwa yang terdiri dari 1,2 juta jiwa peserta Jamkesmas dan sisanya sebanyak 3,5 juta jiwa penduduk DKI Jakarta. Sehingga total anggaran dibutuhkan sebesar 1,2 triliun, jika perhitungan Premi Per Member Per Month (PMPM) Rp23 ribu.
Menurut dia, dalam KJS akan dilakukan pola pembiayaan pelayanan kesehatan di RS denhan pola tarif INA-CBG's. Untuk jumlah fasilitas kesehatan yang dapat digunakan peserta adalah 341 Puskesmas (44 Puskesmas Kecamatan dan 297 Puskesmas kelurahan) dan 132 rumah sakit yang terdiri dari RS pemerintah dan RS Pusat maupun RS swasta.
"Fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas di Jakarta sudah baik, tidak perlu berbondong-bondong ke rumah sakit, ini merupakan cara agar pemanfaatan fasilitas kesehatan di tingkat dasar dapat optimal, kualitas puskesmas akan baik, pembiayaan pelayanan kesehatan semakin efisien," katanya Fachmi.
Dapat kita ketahui, Menurut Fachmi PT Askes diberi tugas untuk manajemen kepesertaan, jaminan pelayanan kesehatan, utilisasi pelayanan kesehatan, pengendalian pelayanan kesehatan, penanganan keluhan peserta, pelaksanaan sistem informasi manajemen, pemberlakuan tarif dan sistem pembayaran, serta verifikasi klaim, dengan begitu PT Askes akan mendapatkan biaya operasional.
Sumber :
economy.okezone.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, perjanjian kerjasama ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang telah di lakukan pada 1 Maret 2013. Dengan kerjasama ini, nantinya PT Askes diamanahkan sebagai pengelola dana jaminan kesehatan masyarakat DKI.
"Kartu ini merupakan bagian dari pelaksanaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dikelola PT Askes sebagai BPJS. sasarannya warga DKI yang miskin, hampir miskin, dan yang mau menggunakan Puskesmas, dan fasilitas rawat inap di Kelas III," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (1/4/2013).
Sementara itu, Direktur Utama PT Askes (Persero) Fachmi Idris menyambut baik atas dukungan Pemprov atas pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Ini semangat kami sebagai BJPS Kesehatan, Pemprov mendukung tentu kami akan lebih mudah menjalankan amanat besar ini, pelaksanaan KJS akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk persiapan pelaksanaan BPJS kesehatan mulai 1 Januari 2014," Jelas Fachmi.
Fachmi melanjutkan jumlah sasaran peserta dalam program ini adalah 4,7 juta jiwa yang terdiri dari 1,2 juta jiwa peserta Jamkesmas dan sisanya sebanyak 3,5 juta jiwa penduduk DKI Jakarta. Sehingga total anggaran dibutuhkan sebesar 1,2 triliun, jika perhitungan Premi Per Member Per Month (PMPM) Rp23 ribu.
Menurut dia, dalam KJS akan dilakukan pola pembiayaan pelayanan kesehatan di RS denhan pola tarif INA-CBG's. Untuk jumlah fasilitas kesehatan yang dapat digunakan peserta adalah 341 Puskesmas (44 Puskesmas Kecamatan dan 297 Puskesmas kelurahan) dan 132 rumah sakit yang terdiri dari RS pemerintah dan RS Pusat maupun RS swasta.
"Fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas di Jakarta sudah baik, tidak perlu berbondong-bondong ke rumah sakit, ini merupakan cara agar pemanfaatan fasilitas kesehatan di tingkat dasar dapat optimal, kualitas puskesmas akan baik, pembiayaan pelayanan kesehatan semakin efisien," katanya Fachmi.
Dapat kita ketahui, Menurut Fachmi PT Askes diberi tugas untuk manajemen kepesertaan, jaminan pelayanan kesehatan, utilisasi pelayanan kesehatan, pengendalian pelayanan kesehatan, penanganan keluhan peserta, pelaksanaan sistem informasi manajemen, pemberlakuan tarif dan sistem pembayaran, serta verifikasi klaim, dengan begitu PT Askes akan mendapatkan biaya operasional.
Sumber :
economy.okezone.com
Langganan:
Postingan (Atom)