Jokowi: Persiapan Pembangunan Stadion BMW Dimulai Tahun Ini

Pembangunan stadion BMW di Tanjung Priok sempat dihentikan karena ada masalah tanah. Namun kini masalah tersebut hampir beres dan pembangunan akan segera diteruskan.

"Stadion BMW tahun ini. Jadi tahun ini mulai persiapan, karena memang DED (detail engineering design -red) nya sudah ada," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Meski proses persiapannya hampir rampung, namun masih ada sedikit masalah urusan tanah stadion itu. Masalahnya ada di sertifikat tanah yang masih belum dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.

"Rampung, tinggal nunggu sertifikat dari BPN," ujarnya.

Mengenai ganti rugi terhadap warga yang berada di sekitar wilayah yang akan dijadikan stadion, Jokowi mengatakan Pemprov DKI sudah menyiapkan solusi. "Warga kan nanti diberi solusi. Kita sudah ketemu warga kemarin. Ya akan diberi solusi, mau. Ya bisa nanti di rusun atau digeser ke arah sebelah barat," tutur suami Iriana ini.

Pembangunan stadion di Taman BMW akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2013. Pembangunan dimulai dari tahap struktur, kemudian dilanjutkan tahap arsitektur, lalu mechanical dan electrical. Proyek pembangunan stadion ini ditargetkan rampung 2016.

Stadion BMW berlokasi di Kelurahan Papanggung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperkirakan mampu menampung 50 ribu penonton. Bagian luar stadion nantinya akan dibangun hutan kota. Ide ini dicetuskan oleh Jokowi. Luas total lahan stadion ini sekitar 30 hektare. Nantinya, sekitar 70 persen lahan akan didominasi ruang terbuka hijau. Tak tanggung-tanggung, dana sebesar Rp 1,05 triliun siap digelontorkan.

Sumber :
news.detik.com

Ini Saran Jokowi ke Menpora Roy Suryo untuk Kongres PSSI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dimintai saran oleh Menpora Roy Suryo seputar Kongres PSSI 17 Maret. Jokowi ingin suasana kongres itu tidak tegang dan diwarnai budaya Betawi.

"Saran-sarannya seperti apa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menpora. Artinya nanti dalam kongres jangan dibangun suasana yang tegang, serius. Kami menyarankan dibangun suasana cair dengan suasana kebudayaan," kata Jokowi yang mengenakan baju seragam Betawi.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menerima Roy Suryo di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2013).

Dalam kesempatan itu, Roy mengaku telah menerima sejumlah saran dari Jokowi.

"Yang saya terima antara lain adalah membuat suasana kongres menjadi cair, terus ada nuansa kebudayaan. Jadi Beliau menyampaikan ada acara tradisional Betawi yang mungkin nanti akan jadi pembuka acara kongres," kata Roy.

Roy mengingatkan Kongres PSSI juga sukses digelar di Solo saat era Jokowi menjabat Wali Kota Solo.

"Dulu juga ada nuansa kebudayaan yang ada. Ini juga kita inginkan nuansa yang sama," ujar kolektor Mercy antik ini.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Kongres KLB PSSI Jangan Tegang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyarankan perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) agar digelar dengan suasana yang santai. Hal itu ia ungkapkan pada Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, saat keduanya bertemu di Balaikota Jakarta, Jumat (8/3/2013).
"Artinya nanti dalam kongres jangan dibangun suasana yang tegang, serius. Kami menyarankan dibangun suasana cair, dengan suasana kebudayaan," kata Jokowi.
Di tempat yang sama, Roy Suryo mengaku akan menerima saran Jokowi. Pasalnya, ia masih ingat betul ketika kongres digelar di Solo dengan sukses di mana Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kotanya.
Untuk itu, Roy secara langsung meminta Jokowi hadir pada saat pembukaan KLB PSSI. Namun karena alasan padatnya jadwal, Jokowi rencananya baru bakal hadir saat penutupan kongres tersebut.
"Dulu (di Solo) juga ada nuansa kebudayaan, ini juga kita inginkan nuansa yang sama. Semoga suasananya bisa cair, saya enggak akan bocorkan, tapi nanti bisa dilihat ada nuansa kebudayaan yang sangat cantik," ujar Roy.
KLB PSSI rencananya bakal digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada 17 Maret 2013. Agenda KLB itu akan difokuskan untuk membahas mengenai penyatuan liga, revisi statuta, pembubaran KPSI, dan pengembalian empat komite eksekutif.
Pemerintah memutuskan tidak campur tangan mengenai pelaksanaan KLB, dan hanya akan melakukan pengawasan serta menyerahkan semuanya pada pihak terkait.
 
Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Segera Terbitkan Payung Hukum Programnya

Gubernur Joko Widodo menyatakan bakal segera menerbitkan payung hukum untuk semua program kerjanya. Menurut dia, payung hukum program-programnya bakal segera direalisasikan. "Payung hukumnya sudah mulai disusun," katanya kepada Tempo, Jumat, 8 Maret 2013.

Jokowi mengatakan, payung hukum program tersebut sudah mulai disusun sejak dua pekan lalu. Akan tetapi, dia menolak memastikan kapan payung hukum tersebut bakal diterbitkan oleh pemerintah. "Tidak lama kalau merumuskan payung hukum peraturan gubernur," katanya. (Lihat juga: Mendesak, Dasar Hukum Program Unggulan Jokowi)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana mendesak Gubernur Jokowi untuk menerbitkan payung hukum atas program-programnya. Menurut dia, payung hukum itu diperlukan agar instrumen untuk mengawasi program-program itu jadi lebih jelas.

Menurut Triwisaksana, ada beberapa program Jokowi yang sudah diluncurkan sejak Desember 2012 lalu tidak jelas pengawasannya. Contohnya, ada program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar yang dinilai pengawasannya kurang.

Kementerian Dalam Negeri juga meminta pengelolaan anggaran program tersebut tidak dijalankan oleh dinas teknis terkait. Kemendagri meminta kepada Pemprov DKI untuk mengatur pengelolaan anggaran itu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Sumber :
www.tempo.co

Menpora Roy Suryo Temui Jokowi

Hari masih pagi, Menpora Roy Suryo telah menginjakkan kaki di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat. Ia ingin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).

Roy yang menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport B RI 45 warna hitam ini tiba di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2013)
sekitar pukul 10.00 WIB.

Ia terbalut baju batik warna merah. Politisi Partai Demokrat itu langsung bergegas menuju ke ruang kerja orang nomor satu di Jakarta itu.

Informasi yang beredar, kedatangan Roy akan membahas pengamanan kongres PSSI yang digelar pada 17 Maret mendatang.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi bingung tentukan BUMD sehat untuk proyek hibah bus

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2013 sudah dicairkan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Gubernur Joko Widodo (Jokowi) segera memulai sejumlah janji proyek yang pernah dia sebut-sebut salah satunya hibah bus sedang sebagai bentuk peremajaan angkutan Metromini dan Kopaja yang sudah tak laik jalan.

Namun ada kendala baru yang dihadapi Jokowi. Dia bingung menentukan BUMD mana yang bisa mewadahi proyek ini.

"Belum (ditunjuk BUMD). Dalam anggaran proyek ini mendapat bintang yang artinya harus disegerakan menetapkan BUMD nya untuk dioperasikan," kata Wakil Ketua DPRD, Triwisaksana, di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (8/3).

Sebenarnya Jokowi melirik Perum PPD milik BUMN untuk dijadikan sebagai pengelola transportasi massal. Tapi untuk ide itu, Jokowi juga belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat.

"Kita belum dapat laporannya due diligence (uji tuntas) seperti apa, pinjeman seperti apa, ya belum bisa komentar," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan memang program itu menjadi fokus kerjanya. Sambil berjalan mencari BUMD yang berminat, Jokowi juga menyelesaikan program lainnya.

"Saya terus terang belum masuk ke BUMD sama sekali belum nyentuh nanti lah. Saya mau konsentrasi di internal dulu, ini segera bisa mempercepat pelaksanaan APBD dulu ya kan. Kalau itu rampung baru kosentrasi ke BUMD," tambah Jokowi.

Politikus PDIP menjanjikan setelah bulan Maret ini, dia akan berkonsentrasi menyehatkan BUMD berpelat merah dengan kembali menata business plan.

"Konsentrasi masalah bisnis plan akan seperti apa, konsentrasi masalah kesehatannya seperti apa. Kalau bank ya non performing loan-nya berapa, saya kurang ngerti kayak gitu-gitu," jelasnya.

Dalam pandangan Jokowi, banyak BUMD yang sebenarnya bisa dikelola oleh orang yang profesional.

"Karena BUMD kita ini sebetulnya kesempatan, peluang, opportunity itu gede banget. Tapi memang yang pegang harus benar-benar orang yang benar," tegas Jokowi.

Sementara itu, wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kesempatan yang sama mengaku saat ini masih melakukan pengecekan terhadap BUMD yang dinilai tidak sehat. "Ya ini sedang kita kaji," jawabnya singkat.

Sumber :
merdeka.com

JOKOWI Nilai Penolakan APTB di Bogor Soal Kecil

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai penolakan atas masuknya Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway atau APTB sebagai soal kecil yang tak perlu dibesar-besarkan.
Jokowi berharap agar persoalan penolakan APTB oleh Ormas di Bogor itu secepatnya diselesaikan.
Menurut Jokowi, penolakan APTB masuk ke Terminal Bubulak tidak semestinya terjadi karena ia telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.
Jokowi meminta Dinas Perhubungan segera menyelesaikan persoalan tersebut agar APTB bisa beroperasi tanpa gangguan dan hambatan.
“Saya sudah ketuk pintu ke Gubernur Jawa Barat. Tinggal bagaimana teknisnya Dishub DKI melakukan ketuk pintu dengan Dishub Bogor. Itu urusan kecil, jangan dibesar-besarkan,” ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3).
Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono mengaku telah berkoordinasi dengan Dishub Kota Bogor.
Menurutnya, penolakan APTB itu dilakukan oleh salah satu oknum kelompok organisasi kemasyarakatan.
“Izin operator bus APTB tidak akan kami keluarkan tanpa izin dari Dinas Perhubungan Kota Bogor. Jika ada persoalan keamanan di sana, tentu kami tidak bisa mencampurinya,” ujar Pristono.
Menurutnya, pihak Pemerintah Kota Bogor sebaiknya meminta pihak Kepolisian mengamankan operasional angkutan umum. Dikatakan Pristono, APTB hadir untuk kepentingan warga Bogor bepergian ke Jakarta.
Di jelaskan, APTB Rawamangun-Bogor memiliki jarak tempuh sekitar 52 kilometer, dan terintegrasi dengan busway koridor IV (Pulogadung-Dukuh Atas) serta Koridor IX (Pinangranti-Pluit).
Sebanyak 10 armada melayani perjalanan setiap harinya.
Rute yang dilintasi yakni dari Terminal Bubulak-Jalan Soleh Iskandar-Bogor Outer Ringroad- Tol Jagorawi-Halte Busway Cawang UKI-Halte Cawang Sutoyo-Halte Penas Kalimalang-Halte Cipinang Kebon Nanas-Halte Pedati Prumpung- Halte Stasiun Jatinegara- Halte Ahmad Yani Bea Cukai-Halte Utan Kayu Rawamangun-Halte Pemuda Pramuka-Halte UNJ- Halte Sunan Giri- Halte Velodrome-Jalan Paus-Jalan Penggambiran-Terminal Rawamangun.
Seperti diketahui, penolakan APTB di Bogor dilakukan pada hari pertama peluncurannya, Rabu (6/3).
Penolakan itu tidak membuat APTB tak bisa beroperasi dengan baik. Penolakan APTB juga pernah terjadi di rute Pulo Gadung-Bekasi.
Selain rute Rawamangun-Bagor, juga terdapat APTB dengan empat rute lain yaitu Pulo Gadung-Bekasi 15 dilayani unit bus, Jurusan Poris Plawad-Grogol (10 unit) yang dioperasikan oleh Perum PPD.
Juga terdapat APTB jurusan Ciputat-Kota (8 unit) dioperasikan PT Bianglala, dan Jurusan Cibinong- Grogol berjumlah 10 unit bus dikelola PT Mayasari Bakti.

Sumber :
kabar24.com

Setelah Maret Jokowi Bereskan BUMD tak Sehat

Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak memenuhi harapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Joko Widodo atau Jokowi. Keuangan sejumlah BUMD dinilai tak sehat. Meski begitu, Jokowi mengaku baru akan memikirkan solusi penyehatan BUMD tersebut setelah Maret mendatang.

"Saya terus terang belum masuk ke BUMD sama sekali belum nyentuh, nanti lah. Saya mau konsentrasi di internal dulu," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/3) malam.

Usai Maret, Jokowi akan berusaha mencari penyelesaian. Seperti menilik lagi rencana bisnis dan kesehatan BUMD. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan penyelesaian persoalan tersebut harus dipikirkan secara matang.

Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mendesak Jokowi dan pasangannya (Basuki Tjahja Purnama) melakukan ekspansi BUMD.

"Ekspansi apanya, kalau sehat ya ga apa-apa. Nanti kita bangun kayak holding company-nya. Ini baru saya belum mau mikirlah. Tapi BUMD kita ini sebetulnya kesempatan, peluang, oportunirty itu gede banget. Tapi memang yang pegang harus benar-benar orang yang benar," tukas Jokowi.

Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi Temui Menpora, Dubes Rusia & Pengusaha Jamu Hari Ini

Jadwal padat memang sudah biasa bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Seperti hari ini, sebelum melakukan aksi blusukannya, ia terlebih dahulu akan bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo di Balaikota Jakarta serta kunjungan perwakilan negara tetangga dan organisasi.

Pada pertemuan dengan Menpora, rencananya ia akan membahas kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang.
"Pertemuan Menpora dengan Gubernur Joko Widodo terkait permohonan pengamanan kongres PSSI pada hari Jumat," tulis Humas Kemenpora, Fatim melalui pesan singkatnya yang diterima wartawan pada Kamis Malam (7/3/2013).
Berita tersebut juga dibenarkan oleh Jokowi. "Besok ketemu Menpora? O iya, besok jam 10. Iya," ujar Jokowi yang ditemui malam tadi usai menerima tamu di Balaikota Jakarta.
Tidak hanya menemui Menpora, dalam agenda resmi yang ditampilkan di situs beritajakarta.com, Jokowi juga akan menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia Alexander Ivanov pada pukul 08.00 WIB.
Kemudian pukul 09.00 WIB, gubernur berperawakan tinggi dan kurus itu dijadwalkan menerima kedatangan DPP Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia di ruang rapat Balaikota.

Sumber :
liputan6.com

Mendesak, Dasar Hukum Program Unggulan Jokowi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta meminta agar Pemerintah DKI Jakarta segera membuat dasar hukum untuk sejumlah program unggulan yang diusung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Program unggulan itu antara lain Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, penataan kampung kumuh, dan pengadaan bus sedang. "Dasar hukum untuk program itu harus segera dibuat," kata Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, di kantornya, Kamis 7 Maret 2013.

Dia mengatakan, empat program unggulan harus dibuat dasar hukumnya supaya instrumen pengawasan untuk program tersebut lebih jelas. Seperti Kartu Jakarta Pintar misalnya. Pemerintah Jakarta memberikan bantuan secara langsung kepada siswa-siswa yang dikategorikan tidak mampu. Namun, pengawasan untuk program itu sejak Desember lalu hingga saat ini masih sangat minim.

Kementerian Dalam Negeri juga sebelumnya meminta agar anggaran program tersebut berpindah dari semula dipegang Dinas Pendidikan Jakarta ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sama halnya dengan program penataan kampung kumuh yang ada di prioritas Gubernur Jokowi untuk rencana lima tahun ke depan.

"Menteri Dalam Negeri juga merekomendasikan agar anggaran penataan kampung yang semula di Dinas Perumahan menjadi ke BPKD juga," ujar lelaki yang akrab disapa Sani.

Menurut Sani, penataan kampung yang diberikan Pemerintah Jakarta secara cuma-cuma ke warga masuk ke dalam bantuan sosial. Dengan adanya dasar hukum, dia mengatakan, berarti ada beleid yang mengatur siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Selanjutnya pengadaan bus sedang, dia mengatakan, mesti diubah pos anggaran untuk proyek itu. Awalnya, pengadaan bus sedang dimasukkan dalam pos belanja modal. Namun seharusnya bergeser menjadi belanja barang dan jasa.

Karena, bus sedang yang nantinya berjumlah 1000 unit itu akan diberikan kepada badan usaha milik daerah sebagai pengelolanya. "Sampai sekarang juga belum ditetapkan siapa BUMD-nya," katanya.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bakal mempercepat pembuatan payung hukum untuk program-program unggulan yang akan diusungnya. "Ini sudah saya perintah untuk diberi payung hukum," ujar Jokowi.

Dia mengatakan, pembuatan peraturan daerah ini agar dapat memperjelas program-program unggulan yang sudah dijalankan sejak masa jabatan Jokowi dijalankan.

Sumber :
www.tempo.co

Jokowi Enggan Pemprov DKI Dituding Malas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan disebut malas, seperti yang dikatakan DPRD, saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2013-2017, siang tadi.
"Kerja saja belum. Nanti dilihat lah bagaimana," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Jokowi menuturkan, ucapan Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN-PKB AR Yasin soal malasnya Pemprov DKI, tidak lah benar. Sebab, sebelum APBD keluar pun, pihaknya sudah berjibaku mengatasi banjir.
"APBD belum keluar saja sudah keruk Waduk Pluit. Parkir sudah dibersihkan," kata Jokowi.
Tudingan yang dilontarkan bahwa anggaran yang diajukan Pemprov DKI terkait program penanggulangan banjir yang terlalu besar, juga ditampik Jokowi.
"Jadi, secara makro ada desainnya. Untuk yang non-struktur pun kami garap, misalnya sumur resapan. Itu akan pengaruh nanti," jelas mantan Wali Kota Surakarta.

Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com

Jokowi: Perlu Koordinasi Semua Pihak untuk Atasi Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan perlunya koordinasi semua pihak untuk menanggulangi banjir Ibu Kota. Ia mengatakan, tugas menanggulangi banjir di Ibu Kota bukan hanya tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sekali lagi, masalah banjir bukan urusannya Jakarta sebagai hilir, tapi juga hulu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Selain berkoordinasi dengan pemerintah wilayah daerah hulu, seperti Pemprov Jawa Barat, harus ada pula koordinasi yang baik antara Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga menampik anggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang menyebutkan bahwa program-program penanggulangan banjir oleh Pemprov DKI tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan.
"Ya, enggaklah, kan kita secara makro desainnya ada. Yang nonstruktur kan juga kita garap. Sumur resapan juga kita garap," kata Jokowi.
Dalam penyampaian pemandangan DPRD DKI atas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, Ketua Fraksi PAN-PKB Hidayat AR Yasin mengatakan, Pemprov DKI cenderung malas mencari solusi dan terobosan baru menanggulangi banjir. Selain itu, dalam salah satu dari sembilan program prioritas Jokowi, terdapat langkah-langkah antisipasi banjir, rob, dan genangan. Hal itu dilakukan dengan memfokuskan pada pengefektifan masterplan pengendalian banjir, salah satunya melalui pembangunan Jakarta Coastal Defense Strategy, yang di dalamnya terdapat proyek pembangunan giant sea wall dan akan dilaksanakan pada 2014.
Hidayat mempertanyakan apakah proyek giant sea wall tersebut sudah dipelajari secara terukur dan terarah. "Jangan sampai proyek ini membebani rakyat," kata Hidayat.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI 2013 (APBD DKI 2013) telah ada beberapa program unggulan menanggulangi banjir, seperti pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi sungai dan saluran drainase, serta penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai. Program penanggulangan banjir juga telah disampaikan Jokowi dalam penyampaian program prioritas RPJMD 2013-2017, Selasa (5/3/2013) lalu.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Janji Buat Pergub untuk Semua Program Unggulan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera membuat peraturan gubernur sebagai payung hukum atas program-program unggulannya di tahun 2013. Tiga program yang mendesak untuk diberi payung hukum adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP), program penataan kampung, dan hibah pengadaan bus sedang.
"Nanti diberilah, terutama untuk siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas (program) itu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Jokowi mengatakan, ia telah memerintahkan Biro Hukum DKI untuk segera membuat dan mengurusi payung hukum program-program unggulan tersebut. Hal ini diupayakan agar semua program dapat dilaksanakan secara baik dan lancar. Jokowi pun tak bisa menjalankan programnya sebelum ada landasan hukumnya.
"Semuanya dibuatkan pergub agar payung hukumnya jelas," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera membuat dasar hukum untuk sejumlah program unggulan yang diusung oleh Jokowi. Tiga program unggulan yang mendesak untuk dibuatkan payung hukumnya adalah Kartu Jakarta Pintar, penataan kampung kumuh, dan hibah pengadaan bus sedang. "Dasar hukum atau pergub untuk ketiga program itu harus segera dibuat," kata pria yang akrab disapa Sani itu.
Tahun ini Jokowi merencanakan 20 program unggulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Program itu meliputi pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi sungai dan saluran drainase, serta penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai. Di bidang transportasi, Jokowi menekankan program pembangunan fly over dan underpass, optimalisasi jalan, pembangunan Terminal Bus Pulogebang, peningkatan pengelolaan busway, pembangunan mass rapid transit (MRT), penataan trayek, dan peremajaan angkutan umum.
Program unggulan lainnya adalah pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), pembangunan rumah susun dan infrastrukturnya, penataan kampung dan kantong kumuh, pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), peningkatan pengelolaan air limbah domestik, pembangunan dan pengembangan lingkungan cagar budaya, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan, peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, penataan pedagang kaki lima (PKL) di lima wilayah kota, dan peningkatan sarana prasarana olahraga dan pemuda dalam rangka pelaksanaan pembangunan Stadion BMW.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Kalah Menang Urusan Figurnya

Pesona Jokowi belum mampu membuat pasangan cagub-cawagub yang diusung PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi, unggul dalam penghitungan cepat. Menurut Jokowi, kalah menang dalam Pilgub hanya ditentukan oleh figur yang maju dalam pemilihan itu.
"Kalah menang kan urusan figurnya. Saya kan datang cuma diundang saja," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013) malam.
Berdasarkan hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia, pasangan Gatot-Erry unggul dengan perolehan suara 32,93 persen suara. Adapun pasangan Gus Irawan Pasaribu-Soekirman mendapat 19,21 persen, Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi 26 persen, Chairuman Harahap-Fadly Nurzal 8,67 persen, dan Amri Tambunan-RE Nainggolan 12,89 persen.
Jokowi sempat ke ke Medan untuk menjadi juru kampanye calon Gubernur pasangan Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi pada Minggu (3/3/2013) lalu. Meski bisa mendongkrak elektabilitas pasangan tersebut, namun Jokowi menolak bila hal itu dikait-kaitkan dengan hadirnya ia sebagai jurkamnya.
"Soal elektabilitas? Ya enggak tahu, kalau saya itu apa sih," ujarnya.
Selain menjadi jurkam di Sumatera Utara, beberapa pekan sebelumnya Jokowi juga terjun di Jawa Barat sebagai jurkam calon Gubernur pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki. Hasilnya tak jauh berbeda, KPU Jawa Barat memutuskan hasil perolehan suara pasangan Rieke-Teten jauh tertinggal oleh pasangan petahana Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Janji Percepat Proses Serah Terima Rusun Cakung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan mempercepat proses pemberian rumah susun Cakung di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kepada warga. Langkah itu akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum agar cepat terealisasi.
Ditemui saat meninjau Rusun Cakung Barat, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan akan mengedepankan proses pemberian unit rusun kepada warga. Dengan tegas ia menyatakan, proses administrasi bisa dilakukan menyusul demi memangkas waktu penyerahannya.
"Saya sudah bilang ke Pak Menteri (Pekerjaan Umum), kita minta langsung diisi, proses administrsi nanti bisa nyusul," kata Jokowi, Kamis (7/3/2013) sore.
Kunjungan Jokowi ke Rusun Cakung Barat itu dimaksudkan untuk menengok warga dan kondisi rusun tersebut. Selama di lokasi rusun, Jokowi menyempatkan diri meninjau beberapa unit rusun yang kosong. Seperti biasa, ia mengakhiri kunjungannya dengan membagikan aneka bantuan sembako serta peralatan sekolah yang dimuat dengan satu unit truk Satpol PP.
Pembangunan rusun Cakung Barat dimulai pada 2005 dan selesai sekitar 2007. Namun, baru beberapa tahun ini rusun tersebut bisa mulai ditinggali. Kondisinya memprihatinkan. Dinding rusun tampak kotor, sementara unit yang belum dihuni dipenuhi debu tebal di lantainya. Di sejumlah tempat tampak genangan air di lantai rusun. Genangan besar seperti kolam ikan juga terlihat di halaman rusun. Rumput ilalang pun tumbuh subur di sekitar rusun.
Di Rusun Cakung Barat ini ada empat blok yang terdiri dari 300 unit. Namun begitu, baru 150 unit yang ditempati oleh 150 kepala keluarga. Adapun sisanya masih dibiarkan kosong karena belum selesainya proses serah terima dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah Provinsi DKI kepada warga calon penghuni.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Ngurus Macet Saja Pusingnya Kayak Gitu, Mau Ngurus yang Itu

Sejumlah partai politik belakangan terang-terangan melirik Jokowi untuk dijadikan capres atau cawapres di Pemilu 2014 nanti. Sementara partai Jokowi yakni PDIP telah tegas tidak akan mengusung pria asal Solo ini untuk maju di periode tersebut. Lalu, apa tanggapan Jokowi?

"Dicatut (partai) kenapa? Saya ngurus Rusun Marunda, ngurus kebakaran, ngurus banjir, ngurus macet saja pusingnya kayak gitu, mau ngurus yang itu," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/3/2013).

Jokowi juga mengaku tak peduli dengan hasil-hasil survei yang selama ini menempatkan namanya di peringkat teratas. Sekali lagi, dia menegaskan bahwa dirinya sedang fokus memecahkan masalah-masalah ibu kota.

"Berarti menolak?" tanya wartawan.

"Saya nggak mikir kok dibilang menolak. Saya mikirnya rusun, penataan kampung, pemukiman kumuh, banjir, macet, ganjil genap, monorel, MRT," jawab Jokowi.

Meski begitu, Jokowi tak merasa dirugikan ketika namanya disebut-sebut oleh beberapa partai. "Nggak (merasa rugi). Mau dipakai, nggak apa-apa," ujarnya.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Angkutan Massa ya Berbasis Rel

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan bahwa memang pola perjalanan masyarakat yang paling memungkinkan yakni memaksimalkan jalur rel.

"Kalau mau angkutan massal ya rel," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3/2013).

Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi ini menegaskan, program-program yang tengah digarap Pemprov DKI Jakarta terkait transportasi massal ini memang mayoritas berbasis rel sebagai jalurnya, seperti Mass Rapid Transit, Monorel dan Kereta Api.

Namun demikian, Jokowi mengatakan dengan mayoritas pola perjalanan masyarakat dengan jalur rel tersebut melupakan pola dengan jalur darat, seperti peremajaan busway dan integrasi bus kota masuk ke jalur busway.

"Nantinya larinya bisa ke feeder kalau diperlukan, kalau masih dipelukannya busway. Jalankan terus busway bahwa rel iya," ucap Jokowi.

Sumber :
http://id.berita.yahoo.com

Feeder Busway Dicegat Ormas di Bogor, Jokowi: Itu Hanya Soal Teknis

Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dengan jurusan Bogor-Rawamangun kemarin. Namun baru diluncurkan, bus itu dicegat sebuah ormas di terminal Bogor. Gubernur DKI Jakarta Jokowi menilai peristiwa itu hanya soal teknis.

"Itu urusan teknis, itu mestinya urusannya dengan Dishub. Kalau saya itu berpikirnya bahwa itu memang untuk masyarakat. Kalau bicara teknis masa harus saya, itu nanti diselesaikan di Dishub DKI dengan di Bogor," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2013).

Jokowi meminta agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan karena menjadi urusan Dishub DKI dengan Dishub Bogor.

Untuk mensukseskan kebijakan APTB ini, Jokowi juga mengatakan Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat.

"Ya memang, apa pun setiap hal yang baru, apalagi masuk wilayah yang lain, itu harus ketuk pintu. Urusannya saya ketuk pintu Gubernur Jawa barat, tok tok tok, sekarang dibawahnya juga harus ketuk pintu," kata Jokowi.

Sebelumnya, feeder busway Bogor-Rawamangun diresmikan penggunaannya sejak Rabu (6/3) kemarin. Namun tak lama diresmikan, APTB itu dihentikan ormas. Ormas tersebut mencegat armada di hari pertama operasional dan tidak diketahui motifnya.

"Kemarin itu siang hari baru saja diresmikan sudah dihadang. Hari ini sudah normal. Itu bukan masyarakat transportasi seperti sopir angkot, (tapi) ada ormas di situ yang tidak membolehkan dan menghalang-halangi busnya. Nggak tahu ada kepentingan apa di belakang," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi disambut riuh ketika blusukan ke Rusun Cakung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi warga di rumah susun (rusun) Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (7/3/2013). Seperti biasa, kedatangannya selalu disambut tepuk tangan dan riuh warga di lokasi.Dengan mengenakan batik coklat, mantan Wali Kota Surakarta itu tiba di Rusun Cakung Barat sekitar pukul 16.50 WIB. Ia juga membawa satu unit mobil Satpol PP yang memuat aneka bantuan, seperti sembako dan peralatan sekolah.
Setibanya di lokasi, Jokowi langsung menilik kondisi beberapa unit rusun. Setelah itu, ia menyapa ratusan warga sekitar dan langsung disibukkan dengan pembagian bantuan.
Di rusun Cakung Barat ini, ada empat blok yang terdiri dari 300 unit. Namun begitu, baru 150 unit yang ditempati oleh 150 kepala keluarga. Adapun sisanya masih dibiarkan kosong karena belum selesai proses serah terima antara pemerintah Provinsi DKI dengan warga calon penghuni. Tampak juga di lokasi tersebut Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto.
Sampai berita ini diturunkan, Jokowi masih sibuk membagikan bantuan untuk warga setempat.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi masih Rahasiakan Jabatan yang Dilelang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih merahasiakan jabatan camat dan lurah.

Lelang jabatan ini dilakukan untuk mencari pemimpin yang inovatif dan mampu mengatasi masalah warga di wilayah mereka.

"Banyak sekali (jabatannya)," ujar mantan Wali Kota Surakarta itu ketika ditanya wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/3).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan lembaga yang kredibel untuk penyelenggaraan lelang jabatan tersebut.

Lembaga inilah yang akan melakukan seleksi dan tahapan hingga akhirnya Jokowi serta wakilnya, Basuki Tjahja Purnama yang mewawancarai sang calon.

Pemprov juga belum menetapkan kapan lelang itu akan digelar. Walaupun, lanjutnya, sudah banyak bakal calon yang berminat.

"Banyak sekali yang mau, bahkan yang dari luar daerah ada yang tanya-tanya juga," kata dia.

 Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi Persilakan PNS Luar Jakarta Ikut Lelang Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan Pegawai Negeri Sipil dari luar lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk ikut dalam lelang jabatan lurah dan camat di Jakarta.

"Ya ndak apa-apa, silakan saja," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta Kamis (7/3/2013).

Kendati, Jokowi menjelaskan, hingga kini program lelang jabatan ini belum diputuskan kapan akan dijalankan. "Masih dalam proses. Kita masih harus mengikutkan lembaga yang kredibel untuk itu, tidak hanya kita saja," ujar Jokowi.

Menurut mantan Wali Kota Solo ini, saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah menyiapkan peraturan dan mekanisme pelaksanaan program ini.

"Regulasinya kan sudah ada semua di BKD tinggal jalan saja hanya tinggal siapa yang menjalankan supaya lebih dianggap lebih transparan dan lebih fair gitu lah," tuturnya.

Jokowi menambahkan, meski jadwal pelaksanaan lelang jabatan ini masih belum dipastikan, program ini sudah menarik perhatian para PNS. "Banyak sekali yang mau. Bahkan yang dari luar daerah ada yang nanyain juga," tutup Jokowi.

Sumber :
okezone.com 

Jokowi: Lelang Jabatan Masih Tunggu Lembaga Kredibel

Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melelang jabatan lurah dan camat masih belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih mencari lembaga kredibel untuk memfasilitasi rencana ini.

"Ya ini (lelang jabatan) belum, masih dalam proses. Kita masih harus mengikutkan lembaga yang kredibel untuk itu, tidak hanya kita saja," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2013).

Namun mantan Walikota Solo ini tidak menjelaskan lembaga kredibel yang dimaksud. Meskipun begitu, mekanisme dan aturan yang mendukung kebijakan ini telah ditangani Badan Kepegawaian Daerah.

"Regulasinya kan sudah ada semua di BKD, tinggal jalan saja. Hanya tinggal siapa yang menjalankan supaya lebih dianggap lebih transparan dan lebih fair gitulah," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengatakan kebijakan ini telah mendapat respons cukup baik dari banyak pihak. Dia mencontohkan ada peminat yang datang dari luar Jakarta.

"Banyak sekali yang mau, bahkan yang dari luar daerah ada yang tanyai juga ada," kata Jokowi.

Apakah peserta lelang nanti yang berasal dari luar provinsi DKI Jakarta bisa mengikuti juga? "Ya ndak apa-apa, silakan saja," tutupnya.

 Sumber :
news.detik.com

Jokowi persilakan warga luar DKI ikut lelang jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan sistem lelang jabatan untuk jabatan lurah, camat, dan kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jokowi mengatakan program yang digadangnya itu masih dalam proses pematangan.

"Masih dalam proses, karena ini harus mengikutkan apa lembaga yang kredibel. Untuk itu tidak hanya kita saja," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3).

Jokowi mempersilakan orang dari luar DKI untuk mengikuti lelang jabatan. Namun, Jokowi menyatakan, orang itu harus mumpuni dan kredibel.

"Ya ndak apa-apa, silakan saja," kata dia.

Jokowi akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi sistem tersebut.

Untuk peraturan dan mekanismenya, menurut Jokowi, saat ini telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Regulasinya kan sudah ada semua di BKD tinggal jalan saja hanya tinggal siapa yang menjalankan supaya lebih dianggap lebih transparan dan lebih fair gitu lah," jelasnya.

Mantan wali kota Solo ini menambahkan, walau program tersebut belum ditentukan kapan pelaksanaannya, sudah banyak orang yang berminat.

"Banyak sekali yang mau, bahkan yang dari luar daerah ada yang tanyai juga," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi akan Meriahkan Parade Ogoh-ogoh

Merayakan Hari Raya Nyepi pada Selasa (12/3/2013), DKI akan menyelenggarakan parade ogoh-ogoh yang juga akan dilepas oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Rencananya, parade ogoh-ogoh akan dilakukan pada Senin (11/3/2013) di Silang Monas, Jakarta Pusat.
"Parade ogoh-ogoh ini akan dilepas dan dihadiri oleh Pak Gubernur DKI Joko Widodo," kata Ketua Pelaksana Parade ogoh-ogoh I Putu Alit Ari Sudarsana di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Sebanyak 16 ogoh-ogoh akan memeriahkan perayaan Hari Raya Nyepi tahun baru Cara 1935. Putu mengatakan, parade ogoh-ogoh kali ini lebih banyak jumlahnya apabila dibandingkan pada perayaan Nyepi tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 14 ogoh-ogoh.
Selain ogoh-ogoh, parade itu juga akan diikuti oleh berbagai kesenian lainnya, seperti barongsai, ondel-ondel, tanjidor, marawis, serta reog Ponorogo. Pelepasan parade ogoh-ogoh akan dilaksanakan pada pukul 17.00 WIB.
Putu juga memastikan saat parade berlangsung tidak akan ada penutupan jalan di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Iring-iringan ogoh-ogoh hanya menggunakan satu lajur, sehingga pengendara tetap dapat melintas di jalan tersebut. Selain parade, ogoh-ogoh ini juga dilombakan untuk memperebutkan piala Gubernur DKI Jakarta.
"Ini juga akan dilombakan karena pembuatannya yang juga menghabiskan banyak biaya sampai sekitar Rp 40 juta dan waktu hingga dua bulan," ujarnya.
Agar tidak menimbulkan kemacetan, parade ogoh-ogoh hanya akan melalui rute pendek, mengingat acara tersebut diselenggarakan pada hari kerja. Rute yang dilintasi parade ogoh-ogoh, yakni sisi Barat Silang Monas-Jalan Medan Merdeka Selatan kemudian masuk kembali ke Monas melalui pintu depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
"Hanya rute pendek saja yang dilalui, memutar di Jalan Medan Merdeka Selatan," kata Putu.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi masih gantung pengambilalihan Perum PPD

Sampai saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum menerima surat balasan dari Gubernur DKI Joko Widodo perihal pengambilalihan Perum PPD.
Kementerian BUMN telah mengirim surat kepada Jokowi mengenai kepastian apakah PPD akan diambil alih dengan skema akuisisi atau hibah. Surat tersebut disampaikan pertengahan bulan lalu.
Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto menuturkan, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, belum membalas surat. Dengan begitu, pengambilalihan PPD masih menggantung.
"Belum, Pak Jokowi belum membalas surat itu, belum ada kepastian," ucap Pandu di Kementerian BUMN, Kamis (7/2).
Pandu mengatakan jika memang Jokowi ingin mengambil PPD dengan mekanisme hibah maka Jokowi tetap harus berhubungan dengan Kementerian Keuangan karena ini menyangkut aset negara.
"Kalaupun dia hibah nantinya itu harus ke Kementerian Keuangan. Tapi sampai sekarang belum ada surat dari Pak Jokowi," tutupnya singkat.
Sebelumnya, Pandu menjelaskan, dalam surat pertama Jokowi hanya mengatakan untuk mengambil alih Perum PPD. Namun skema pengambilan tidak dijelaskan dalam surat tersebut. Dia mempertanyakan skemanya apakah dengan hibah atau akuisisi.
"Kalau DKI mau due dilligence kita akan lakukan, dalam suratnya tidak ada hibah, pengambilalihan aja," ucap Pandu beberapa waktu lalu.

Sumber :
merdeka.com 

Jokowi kemungkinan tak hadiri rapat tanggapan RPJMD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), nampaknya tidak akan hadir dalam rapat tanggapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Informasi diperoleh dari Dian, petugas umum yang bertugas bagian absensi DRPD. Menurutnya, Gubernur Jokowi tidak akan menghadiri rapat hari ini. Saat di mintai keterangan lebih lanjut, Dian tidak dapat memastikan alasan ketidakhadiran Jokowi.
"Konfirmasi terakhir pak Jokowi tidak akan hadir," kata Dian, Petugas Umum DPRD, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Sidang paripurna terkait tanggapan beberapa fraksi di DPRD Jakarta rencananya memang akan di hadiri Gubernur Jokowi. Namun terkait pembatalan Jokowi, pihak Pemprov DKI belum jelas siapa yang menggantikan, apakah tetap Jokowi, atau di gantikan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Jokowi: Yang Malas Pecat Saja

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo baru saja memberikan pesan kepada 250 warga di Rusun Marunda yang akan mulai bekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Pesan yang diberikan cukup tegas, meminta warga untuk disiplin dalam bekerja dan mengancam sanksi serius untuk warga yang bekerja mengecewakan.
"Misalnya kalau masuk jam 08.00 WIB, jam 07.30 WIB itu sudah harus ada di tempat. Perintah atasan ikutin, kalau enggak disiplin dipecat saja enggak apa-apa," kata Jokowi disambut riuh warga Rusun Marunda, Rabu (6/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu lalu menjelaskan maksudnya memberi ancaman serius pada warga yang tak disiplin. Baginya, para warga sudah waktunya diberi pelecut untuk berpikir maju guna mendapatkan taraf hidup yang lebih baik.
Sebanyank 250 warga Rusun Marunda yang akan mulai bekerja pada esok hari ini bakal dipecah ke dua lokasi KBN. Sebanyak 100 warga disalurkan bekerja di KBN Cakung, dan 150 warga lainnya akan dipekerjakan di KBN Marunda.
Setiap hari, delapan bus siap mengantar jemput warga Rusun Marunda yang bekerja di KBN. Tiga bus untuk mereka yang bekerja di KBN Marunda, dan lima bus untuk mereka yang bekerja di KBN Cakung.
Penghasilan yang dijanjikan juga cukup lumayan. Dengan profesi sebagai cleaning service, para warga Rusun Marunda akan diberi upah Rp 79.000 per hari. Bila dikali 25 hari kerja mencapai Rp 2.054.000, hampir menyentuh UMP DKI yang ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta.
Untuk tahap awal, 250 warga rusun Marunda akan diberi kontrak kerja selama tiga bulan. Setelah itu akan ada penilaian yang menjadi acuan perusahaan untuk melakukan promosi, mempertahankan, atau memutus kontrak kerjanya.
"Gajinya gede, dan kalau kerjanya bagus akan ada peningkatan. Tapi kalau disiplinnya enggak ada ya pecat saja, bener lho, nanti jangan demo ke saya," ujar Jokowi.
Seperti biasanya, setelah menemui warga Jokowi langsung membagikan aneka bantuan berupa beras dan peralatan sekolah. Ia juga menyempatkan diri meninjau puskesmas dan beberapa kamar di Rusun Marunda.

Sumber :
megapolitan.kompas.com