Tidak jarang, aksi penertiban yang dilakukan satuan sipil yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan turunannya ini kerap beradu fisik dengan masyarakat sipil lainnya. Salah satunya adalah para pedagang kaki lima (PKL).
Nah, di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Satpol PP mengalami sejumlah perubahan, atau lebih tepatnya paradigma.
Tema sentral dari perubahan itu adalah perilaku humanis. Pendekatan-pendekatan yang halus, tidak mengandalkan main gebuk. Makanya, senjata utama Satpol PP berupa pentungan dan pisau ditanggalkan Jokowi.
Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu ingin mengubah 'kelamin-kekerasan' yang sudah kadung lama tersematkan di Satpol PP, yakni dengan menggantikannya dengan perempuan. Memang, dari 5 ribu personel Satpol PP didominasi laki-laki, sementara perempuan hanya sekian persen. Walaupun ia menegaskan masih membutuhkan personel laki-laki.
Satpol PP yang Humanis. Jargon itulah yang saat ini coba ditularkan Jokowi ke dalam benak para anggota Satpol PP ibu kota. "Yang pasti Satpol PP di Jakarta akan berbeda dengan yang di Solo. Saya ingin Satpol PP bekerja dengan cara-cara persuasif namun tetap tegas. Tegas itu bukan berarti kasar," katanya menegaskan.
"Tegas bukan berarti kasar. Yang paling penting memberikan solusi. Saya optimistis Satpol PP akan mengedepankan sisi humanis dan tidak ada lagi tindakan brutal. Kalau bisa jangan menggunakan tameng, pentungan dan pisau belati," jelasnya.
Jokowi menuturkan Satpol PP yang berada di bawah naungan masing-masing Pemerintah Daerah merupakan gambaran dari kinerja Pemda. "Kalau Satpol PP tukang gebuk di mana-mana, pasti pemerintah daerah juga. Jadi hobinya Satpol PP nggak bak buk seperti itu. Makanya saya harapkan Satpol PP bisa santun dan ramah tapi tetap tegas," pintanya.
Guna memantau agar perilaku humanis di Satpol PP dapat berjalan efektif dan maksimal, Jokowi pun tak lupa menyiapkan sanksi bagi mereka yang tidak menuruti perintahnya. Ancaman sanksinya tidak tanggung-tanggung yakni berupakan pencopotan.
Puncaknya, dari sentuhan Jokowi itu adalah dengan ditunjuknya Asisten Pemerintahan DKI Jakarta, Sylviana Murni, menjadi kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP). Meski bersifat sementara, yakni hanya pelaksana tugas (Plt), dengan ditunjuknya mantan wali kota Jakarta Pusat itu menggantikan Effendi Anas yang memasuki pensiun, merupakan penjabaran dari paradigma Satpol PP yang humanis tadi.
Jokowi mengatakan pemilihan Sylviana, karena Effendi Anas jabatannya sudah diperpanjang dua kali. Pengemar musik rock ini membantah jika jabatan kasatpol PP akan terus dijabat Sylviana Murni.
Ia mengaku, Silviana Murni menjadi Kasatpol PP hanya merupakan sebuah kebetulan. Mungkin bisa jadi itu sebuah kebetulan. Sebab, jika menilik 'sejarah' Sylviana, saat ini ia adalah Asisten Pemerintahan DKI Jakarta di mana di antara tugasnya adalah membawahi Satpol PP.
Jokowi mengatakan kandidat kepala Satpol PP adalah yang bisa mengorganisasi atau mengkoordinir Satpol PP sehingga Jakarta tertib. Selain itu, Satpol PP diharapkan membantu polisi dalam hal keamanan kota.
Menurut dia, siapapun kepala Satpol PP nantinya, adalah membangun persepsi baru. Di mana Satpol PP memiliki pola baru, paradigma baru, dan tradisi baru. "Tegas tapi tidak kasar," kata dia menegaskan.
Terlepas itu sebuah kebetulan, namun yang pasti paradigma Satpol PP Humanis telah berproses. Dari pendekatan yang tidak lagi mengandalkan pentungan dan pisau, dari menjauhkan aksi main gebuk dan saling kejar, hingga penempatan sosok perempuan dalam kemepimpinan Satpol PP.
Seperti yang disinggung sebelumnya, Jokowi ingin memberikan solusi tidak hanya pada perilaku Satpol PP, tapi juga menata kota yang lebih elok tanpa menimbulkan gesekan sosial.
Sumber :
http://www.republika.co.id
