Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan
pencopotan Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri tidak merujuk pada
kedekatannya dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini terkait dengan adanya anggapan jika Jokowi ingin
menyingkirkan loyalis SBY yang masih memangku jabatan di pemerintahan
Jokowi-JK.
"Jangan melihat orang dekat tidak dekat, kalau selama ini bekerja
dengan baik tentu kita dukung. Saya kira ini suatu hak prerogatif
Presiden ya," kata Juru bicara Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin,
usai diskusi polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu
(17/1/2015).
Namun, Didi tak memungkiri kalau Presiden memiliki hak prerogatif
untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi Kapolri. Dia juga
mengkritisi pencopotan Komjen Suhardi Alius sebagai Kabareskrim
"Suhardi itu cukup baik dalam melakukan tugas mereka. Tapi Presiden
punya hak menentukan posisi Kapolri dan jabatan lain di kepolisian,"
terangnya.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik, Tjipta Lesmana menuding
pencopotan Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri lantaran ingin
menyingkirkan orang-orang di rezim SBY. [okezone]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar