ASEAN dan Acungan Jempol untuk Jokowi

Ide Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggagas pertemuan antara kepala daerah kota di negara ASEAN mendapat sanjungan dari rekan separtainya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait (Ara). Menurut Ara, kader terbaik PDI-P, Jokowi, mengingatkannya kepada kiprah sang proklamator RI, Ir Soekarno, dalam gerakan negara-negara non-aliansi, Nonblok.
"Gagasan dia (Jokowi) memang mengingatkan kita pada Bung Karno saat berkiprah di Nonblok. Bung Karno melalui Nonblok jadi titik gravitasi dalam perjuangan menuntut posisi strategis. Begitu juga Jokowi di acara se-ASEAN itu," ujar Ara, Rabu (18/9/2013).

Gerakan Nonblok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang tak beraliansi dengan blok kekuatan besar mana pun (Blok Barat: Amerika Serikat dan Blok Timur: Uni Soviet). Tujuan organisasi ini menjamin kemerdekaan, kedaulatan, dan keamanan dari negara-negara pesertanya.
Indonesia berbangga hati karena Ir Soekarno adalah salah satu pendiri gerakan Nonblok bersama empat pemimpin negara lain, yakni Presiden Yugoslavia Josep Broz Tito, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, dan Kwame Nkrumah dari Ghana.
Ara mengatakan, manuver sang mantan Wali Kota Surakarta tersebut patut diacungi jempol, mengingat perdagangan bebas negara ASEAN 2015 sudah di depan mata. Namun, masyarakat Indonesia seakan belum sadar akan hal tersebut. Layaknya menggalang kekuatan negara Nonblok ala Bung Karno, Jokowi pun menggalang kerja sama dengan negara lain meski aspek kerja sama memiliki ruang lebih kecil dari gerakan Nonblok.

Melalui pertemuan tersebut, Ara berharap Jakarta mampu menjadi contoh kota-kota lain di Indonesia bagaimana mempersiapkan diri dalam menyambut perdagangan bebas, bagaimana mempersiapkan produk lokal agar bisa bersaing dengan produk lain, dan bagaimana menilik kata Jokowi, "menyerbu, bukan diserbu".
"Kota Jakarta harus menjadi pemenang dalam era globalisasi karena ukuran jadi pemenang itu bukan hanya dari ketersediaan pasar, tapi juga unggul produk-produk lokalnya," ujar dia.
Jika Jokowi mampu mewujudkan hal tersebut, bukan tidak mungkin DKI Jakarta dengan ASEAN menciptakan persepsi masyarakat dunia yang sama, seperti halnya New York yang menjadi markas PBB dan Brussel, Belgia, untuk Uni Eropa.

Siap menyerbu, bukan diserbu

Jokowi menegaskan, Jakarta harus menjadi salah satu kota yang siap saat menyambut perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN 2015 mendatang. Meningkatkan kualitas sekaligus memperbaiki tata manajemen produk lokal pun harus dilakukan.
"Kalau ketakutan (produk lokal tak dapat bersaing), ya harus disiapkan. Kita harus siap menyerbu, bukan diserbu," ujar Jokowi di sela-sela pertemuan dengan para gubernur ibu kota negara-negara se-ASEAN.
Aspek paling utama yang paling memengaruhi persaingan adalah harga yang harus kompetitif. Harga barang, kata Jokowi, erat kaitannya dengan harga bahan baku, upah buruh, pajak, pungutan, serta pengeluaran lain yang ada di suatu kota. Ia pun akan mengupayakan agar hal-hal tadi bisa diminimalisasi agar tak membuat harga jadi mahal.
Hal kedua adalah bagaimana mempromosikan barang dagangan tersebut. "Kemudian, kualitas barang. Kalau standar baik, jualnya mudah, semuanya harus dikemas dengan kualitas baik," ujarnya.
Namun, Jokowi menolak jika gebrakannya itu dia anggap melangkahi wewenang pemerintah pusat. Sebagai tuan rumah, Jokowi mengaku hanya mengungkapkan prospeknya untuk mengembangkan produk lokal andalan agar tak kalah bersaing saat perdagangan bebas di ASEAN 2015 mendatang. Hal itu dianggap tak melangkahi wewenang pusat.
"Kan dipimpin Dirjen Luar Negeri. Ada Sekertaris ASEAN juga, makanya tadi (kemarin) habis pidato pembukaan, acara kan saya kembalikan ke dia (Dirjen) untuk ditindak," lanjut Jokowi.

Lebih konkret 

Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri DKI Heru Budi Hartono menegaskan, acara tersebut akan disikapi serius oleh Pemprov DKI. Hasil dari pertemuan pertama akan ditindaklanjuti dengan pertemuan senior officer (setingkat sekertaris pemerintah daerah) masing-masing kota. Mereka membahas lebih detail dan teknis hal-hal yang dibahas di pertemuan pertama untuk memformulasikan ke kebijakan konkret.
"Kita harus cepat karena 2015 itu tinggal satu tahun lagi. Kalau kita tidak mengambil sikap yang profesional secepatnya, dampaknya bukan hanya pusat, tapi kota Jakarta juga kena," ujarnya.
Adapun aspek kerja sama yang akan dijalin untuk memperkuat Jakarta menghadapi 2015 meliputi pendidikan, pariwisata, infrastruktur, ekonomi, dan lainnya, kecuali pertahanan dan keamanan.
Tak hanya pertemuan antara sekretaris pemerintah provinsi, sejumlah satuan kerja perangkat daerah setingkat dinas akan dikumpulkan untuk diadakan diskusi dengan menghadirkan pembicara dari Uni Eropa dan ASEAN. Hal itu dilakukan untuk menyamakan persepsi pembangunan antara negara di ASEAN demi 2015 mendatang.
Pemprov, kata Heru, juga akan menggandeng 10 kota provinsi besar di Indonesia untuk bertemu. "Kita sharing saja, kamu sudah siap belum, oh kita sudah siap, berarti kami bisa tiru. Kalau oh, saya belum siap, apa yang kami bisa bantu, gitu," ujarnya.
Acara tersebut dihadiri oleh negara ASEAN, yakni Brunei Darusallam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Masing-masing negara membawa 11 delegasi, di mana satu di antaranya adalah kepala daerah. Acara diselenggarakan dari tanggal 18 hingga 19 September 2013.

Sumber :
kompas.com