Kala itu, Rabu 25 Desember 2012, Jokowi yang masih berpakaian korpri nekat nyemplung ke gorong-gorong di Jalan Thamrin. Jokowi merasa prihatin. Sebab, gorong-gorong itu sangat kecil, hanya berdiameter 60 sentimeter.
Dengan gorong-gorong seukuran itu, menurut Jokowi akan susah membebaskan Jakarta dari banjir. Apalagi gorong-gorong yang dibuat puluhan tahun silam itu kerap kali mampet oleh sampah dan endapan lumpur.
Dari keprihatinan itu, Jokowi berujar ingin membangun terowongan raksasa yang bisa mengurangi banjir di Jakarta secara signifikan. Terowongan tersebut akan dibangun multiguna, bisa untuk mengalirkan air dan juga sebagai jalan yang bisa dilintasi kendaraan dikala kering.
Ide ini memang tidak baru. Terowongan Raksasa pernah digagas Sutiyoso, pendahulu Jokowi. Banyak orang yang mendukung, namun tak sedikit pula yang mengkritik. Ide itu tetap bergulir. Namun kini seolah "kembali tenggelam" ditelah hiruk pikuk perpolitikan nasional, orang lebih nyaman berbicara Jokowi sebagai presiden dibandingkan Jokowi sebagai bapak terowongan raksasa di Indonesia. Untuk mengingatkan kembali, berikut rincian tentang mega proyek yang diberi nama "Terowongan Multi Guna".
MT Haryono Hingga Pluit
Terowongan itu rencananya akan dibuat dari MT Haryono Jakarta Timur hingga ke Pluit, Jakarta Utara. Memang, salah satu sasaran terowongan ini adalah mengalihkan kelebihan air di Sungai Ciliwung ke laut di utara Jakarta.
Mulanya, terowongan itu akan dibangun di bawah Ciliwung. Namun karena banyak kelokan, akhirnya direncanakan dibanguin di bawah jalan raya, yaitu di bawah Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan S. Parman sampai ke Pluit.
Tiga Tingkat
Terowongan itu akan dibangun pada kedalaman 40 hingga 60 meter. Setidaknya ada 3 tingkat. Sesuai namanya, multi guna, terowongan ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa fungsi. Di dasar akan digunakan sebagai saluran air. Sementara 2 dek di atasnya bisa difungsikan sebagai jalan.
Terowongan ini rencananya akan dibangun sepanjang 22 kilometer dan diameter 12-16 meter. Di situ juga akan dibangun pompa air sebanyak 50 buah. Terowongan tersebut diharapkan dapat mengalirkan banjir 200 meter kubik per detik. Dari total panjang terowongan tersebut, sepanjang 18 km akan dijadikan jalan tol.
Karena juga berfungsi sebagai jalan tol, pada terowongan itu juga akan dibangun inlet (jalan masuk terowongan) dan outlet (jalan ke luar terowongan) di beberapa ruas jalan. Dimulai dari Carrefour MT Haryono menangkap kendaraan dari arah Dewi Sartika dan Bekasi. Inlet di daerah Gatot Subroto menangkap kendaraan dari arah Buncit dan Mampang menuju utara. Dan outlet di jembatan Tomang, sekitar Slipi Jaya.
Biaya 16T
Terowongan ini diperkirakan menghabiskan dana sebesar 16T. Dana itu rencananya tak hanya dari APBD. Pemprov DKI juga akan menggaet investor untuk membangun terowongan ini.
Di Malaysia, sebenarnya sudah ada terowongan seperti yang diutarakan Jokowi ini. Namanya Smart Tunnel. Terowongan ini juga multi fungsi. Untuk membangun terowongan sepanjang 9,7 kilometer dengan jalan tol 4 kilometer di dalamnya, Malaysia menghabiskan dana sebesar RM1.889 juta atau sekitar 6,06T rupiah.
Selesai 4 Tahun
Pada 3 Januari 2013 yang lalu, Jokowi berujar proyek raksasa ini akan rampung dalam waktu 4 tahun. Namun, kata Jokowi kala itu, waktu 4 tahun itu baru prediksi. Bisa kurang, dan bahkan bisa juga molor.
Saat itu, Jokowi berharap proyek ini bisa berjalan lancar. Dia mengaku payung hukum masih dibicarakan di Biro Hukum Pemprov DKI. Dan dia sadar proses itu memakan waktu agak lama.
Apa Kabar?
Namun, menjelang setahun kepemimpinan Jokowi, rencana proyek ini seolah "hilang gaungnya". Tak terdengar lagi pembahasan-pembahasan mega proyek yang digadang-gadang mampu mengurangi banjir di Jakarta.
Meski demikian, pada Mei yang lalu, Jokowi menyatakan program ini masih jalan. Pada Mei itu, Jokowi menyatakan tidak mempersoalkan hasil riset Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menyebut proyek terowongan raksasa ini tidak efektif dan efisien.
Yang jelas, kata Jokowi, Pemrov DKI telah memasukkan proyek Deep Tunnel ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan telah disetujui DPRD DKI untuk menggunakan pola investasi.
"Jadi pola investasi hitung-hitungan untung rugi oleh investor. Untuk kebutuhan kita seperti tol, skenario kalau ada banjir, dan lainnya," tutur Jokowi di Balaikota, Rabu 8 Mei yang lalu.
Sumber :
liputan6.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar