Saran Yusril untuk Kasus Cicak vs Buaya 2

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan turun tangan mengatasi kisruh yang terjadi menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi. Pemimpin bangsa ini diharapkan dapat menunjukkan kewibawaannya agar rakyat tenang.
Saran itu disampaikan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyikapi kisruh antar lembaga penegak hukum di negeri ini.
Dia menyatakan, seorang presiden merupakan penanggung jawab bangsa dan negara.
Walaupun tidak dapat melakukan intervensi atau mencampuri kewenangan KPK atau mencampuri kewenangan pengadilan, tapi apa pun yang dilakukan lembaga-lembaga penegak hukum akan berimbas pada negara.
"Karena itu presiden bukan hanya melaksanakan tugasnya sebagai seorang presiden seperti yang diatur konstitusi. Tetapi sebagai pemimpin bangsa dan pemimpin negara, presiden harus menggunakan pengaruh pribadinya untuk berbicara dengan penyelenggara negara yang lain untuk memecahkan persoalan seperti ini," ucap Yusril di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (23/1/2015).
Yusril menyatakan Polri tidak bisa disalahkan jika menggunakan kewenangannya. Persoalannya, semua pihak semestinya menahan diri.
"Mereka punya kewenangan untuk menangkap, mereka punya kewenangan untuk menahan, tapi kapan kewenangan itu akan digunakan? Itu kan soal wise, soal kebijaksanaan, saya pikir jangan sampai negara kita ini kesannya kisruh terus," papar Yusril.
Kalau negara kesannya kisruh terus, rakyat tidak akan tenang. Pembangunan ekonomi tidak jalan. Jika hal itu terjadi, negara lain pun akan menertawakan Indonesia.
Karena itu, kewibawaan seorang Presiden Jokowi yang dipilih rakyat sangat diuji terkait kisruh ini.
"Karena itu rakyat harus mengerti, memilih seorang presiden itu bukan hanya karena kelihatan lugu dan kelihatan dekat dengan rakyat. Akan tetapi Presiden harus seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat dan kewibawaan yang besar di mata rakyat dan bangsanya. Di dalam keadaan krisis seperti ini, kewibawaan presiden itu nyata," tegas Yusril.   [merdeka]