"Kami mau Jokowi setelah melempar bola tidak berpangku tangan, ikut mengawal, memastikan agar KPK bisa bekerja dengan baik dalam proses penegakan hukum," kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1/2015).
Ade menganggap Presiden Joko Widodo menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kekisruhan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.
"Ini bermula dari pengangkatan BG (Budi Gunawan) sebagai Kapolri yang kemudian di-pending, sampai kemudian KPK lakukan proses penegakkan hukum. Artinya kan Jokowi sudah melempar ini kepada KPK," kata Ade Irawan.
Pegiat Antikorupsi
Di gedung KPK hari ini, Ade dan para pegiat antikorupsi sudah berkumpul. Mereka antara lain mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, budayawan Butet Kertarejasa, Direktur Advokasi LBH Jakarta Bahrain, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, peneliti ICW Emerson Yuntho, Direktur Pukat Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, relawan Salam Dua Jari Fadjroel Rachman dan anggota antikorupsi lainnya.
Direktur Advokasi LBH Jakarta Bahrain menyatakan bahwa selain ICW, Kontras dan YLBHI juga akan datang pegiat antikorupsi dari LBH se-Indonesia, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokras, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan aktivis antikorupsi lain yang diperkirakan sekitar 100 orang.
"Agenda kita nanti mau jemput BW di Bareskrim. Persoalan ditahan atau tidak itu kan mencoreng. Di suasana ada kegaduhan, muncul di opini publik kegaduhan sosial, kalau presisden mendiamkan ini, lihatlah presiden bermain di tataran ini. Ironis sekali kalau mau melemahkan KPK, padahal Mega(wati Soekarnoputri)-lah yang mengesahkan KPK," kata Bahrain.
Sekitar 100-an pegiat antikorupsi yang menunggu kedatangan Bambang Widjojanto di KPK meneriakkan "Save KPK", "Save Indonesia" dan "Hidup Polisi Bersih". [bisnis]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar