Presiden Jokowi meminta melanjutkan kasus hukum bagi KPK dan Polri dan
agar keduanya tidak bergesekan, dinilai tidak tegas. Presiden Jokowi
semestinya belajar dari presiden pendahulunya.
"Presiden Jokowi,
saya imbau dengan segala hormat, menindak tegas! Mari belajar pada
Presiden lalu yang selalu mengatakan tidak mau intervensi. Saya setuju
tidak intervensi hukum pada proses pengadilan. Namun bila ada yang
menyalahi proses hukum, itu kewajiban seorang presiden untuk
intervensi," tegas mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas.
Erry
menyampaikan hal itu saat jumpa pers bersama pejabat KPK, seperti
Deputi Pencegahan Johan Budi, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan
Zulkarnain serta tokoh-tokoh antikorupsi di Gedung KPK, Jl HR Rasuna
Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2015).
"Jangan
sekali-kali keluarkan pernyataan bahwa 'saya hormati hukum dan saya tak
mau intervensi'. Ketegasan Jokowi sangat dibutuhkan. Bahwa polisi
memiliki bukti cukup kuat, bila BW salah, silakan diproses. Ada proses
yang beradab, yang tidak seperti itu, tidak perlu dilakukan seperti
itu," tegas Erry.
Perbedaan Jokowi dan SBY menangani kasus KPK versus Polri bisa dibaca di sini. [detik]
Thanks for sharing
BalasHapusviagra asli
harga viagra asli
vimax asli
5 manfaat tanaman hias
معلومات ډیر ښه دي Obat Sinusitis
BalasHapusNino Nurmadi, S.Kom
BalasHapusNino Nurmadi, S.Kom
Nino Nurmadi, S.Kom
Nino Nurmadi, S.Kom
Nino Nurmadi, S.Kom
Nino Nurmadi, S.Kom
Nino Nurmadi, S.Kom
Nino Nurmadi, S.Kom
Nino Nurmadi, S.Kom