“Moratorium bisa diganti dengan peraturan yang lebih luwes, bukan melarang membangun mal,” kata Wakil Ketua REI DPD DKI Jakarta, Thomas Sulistyo, Selasa (17/9/2013).
Meskipun demikian, dia menyetujui jika pemerintah melarang pembangunan mal di tengah kota. Namun, jika ada mal yang dibangun di pinggir kota, sebaiknya tak dilarang.
Thomas menanggapi pernyataan Jokowi yang menyatakan tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan mal karena jumlahnya sudah berlebih. “Kota yang paling banyak mal di dunia itu adalah Jakarta. Sekarang sudah saya stop,” kata Jokowi, Minggu (15/9/2013).
Jokowi menyodorkan data berisi 173 pusat belanja, 74 di antaranya adalah mal, yang menyesaki Jakarta. Maka, dia memilih fokus pada pembenahan dan pembangunan pasar-pasar tradisional. “Perlu harmonisasi tata ruang antara mal dan pasar tradisional,” ujarnya. Namun Jokowi mengaku tidak bisa menghentikan rencana pembangunan 14 mal yang sudah disetujui gubernur sebelumnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Santoso, meminta pemerintah DKI berhati-hati menggagas moratorium pembangunan mal. “Jangan sampai investor tidak jadi menanam modal,” kata Santoso. Lagi pula, menurut dia, baik mal maupun pasar rakyat memiliki segmen masing-masing.
Ketimbang membuat moratorium, Santoso menyarankan agar pemerintah menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Dalam aturan itu, dia menjelaskan, mal wajib menyediakan lahan bagi pedagang kaki lima. “Kalau pemilik mal tidak menjalankan, bisa dikenai sanksi,” katanya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, saat ini Jakarta belum memungkinkan menambah mal karena tidak memiliki daya dukung transportasi massal yang baik. “Kalau sudah ada transit-oriented development (TOD) untuk mass rapid transit (MRT), mal boleh dibangun di sekitar itu,” kata Ahok.
Sumber :
tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar