"Kami menghargai jiwa kenegarawanan Presiden Joko Widodo yang menunda pelantikan Kapolri, namun hal ini belum cukup. Kami menuntut presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar Romo YR. Edy Purwanto, salah satu tokoh agama Katolik, Sabtu (17/1/2015).
Pernyataan Edy ini disampaikan dalam forum Seruan Tokoh Lintas Agama yang diikuti oleh Nyoman Udayana dari tokoh agama Hindu, Romo Edy Purwanto dari tokoh agama Katolik, Romo Benny Susetyo dari tokoh agama Katolik, KH. Masdar Mas'udi dari tokoh agama Islam, Pendeta Dr. Henriette Hutabarat Lebang dari tokoh agama Kristen, Romo Frans Magnis Suseno dari tokoh agama Katolik, Rumadi Ahmad dari Wahid Institut dan Pendeta Gomar Gultom dari tokoh agama Kristen.
Para tokoh lintas agama ini tidak hanya mendesak presiden untuk membatalkan, tetapi juga menuntut janji yang dulu digadang-gadang oleh Jokowi saat kampanye dulu, mengenai revolusi mental.
"Jokowi jangan bermain-main. Rakyat akan menagih janjinya dan akan terus memantau," ujar Romo Benny Susetyo, seorang tokoh agama Katolik.
Pada Jumat (16/1/2015) Presiden Jokowi mengumumkan menunda pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun ia secara resmi telah memberhentikan Jenderal Sutarman dari jabatannya dan menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas.
Benny berpendapat, penundaan ini adalah cara Presiden Jokowi untuk meredakan kegaduhan politik yang dinilai cukup menekan dirinya dari berbagai arah.
"Ia harus mengambil tindakan. Kalau ia tetap mengangkat (Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri), akan terjadi conflict interest," ujar Benny.
Beberapa pihak merasa Jokowi mendapat tekanan dari berbagai arah, mulai dari istana, DPR, KPK hingga kubu parpol yang melatarbelakangi pencalonan dirinya sebagai presiden dulu.
Dengan berbagai tekanan ini, Benny menyarankan kepada Jokowi untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat jauh di atas kepentingan-kepentingan golongan.
"Jokowi itu dipilih oleh rakyat, bukan partai politik dan itu harus menjadi kesadaran dirinya," ujar Benny yang juga menyayangkan keputusan Jokowi ini cukup membuat penilaian publik terhadap pemerintahannya merosot tajam setelah tiga bulan memerintah.
Selain mendesak Jokowi untuk tidak hanya sekadar menunda tetapi membatalkan pengangkatan Budi Gunawan, para tokoh lintas agama ini juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat agar lebih mendengarkan suara rakyat dan tidak mengedepankan kepentingan politik sesaat.
"DPR jangan memanipulasi suara rakyat, karena kalau DPR terjebak dalam pragmatis politik, ia sudah kehilangan mandatnya," ujar Benny.
Mereka juga meminta KPK agar sesegera mungkin menyelesaikan kasus-kasus hukum, termasuk terhadap beberapa pejabat publik lainnya yang terindikasi kasus korupsi.
Rencananya para tokoh lintas agama ini akan mendatangi KPK pada Senin (19/1) siang untuk mendukung penuntasan permasalahan ini. [cnnindonesia]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar