Jokowi Ingin Majukan Daerah Tapal Batas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke tanah Borneo, blusukan di daerah perbatasan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Djafar mengaku memang ada arahan khusus terkait pembangunan desa tertinggal, khususnya desa-desa di perbatasan.
"Kita memang diberikan arahan bahwa salah satu tugas pokok saya untuk khusus di daerah perbatasan," kata Marwan usai Rakor di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).
Menurut Marwan, pembangunan desa di perbatasan mendapatkan perhatian khusus pemerintah Pasalnya sejumlah desa dalam kondisi sangat tertinggal. Ditambah, desa-desa di perbatasan adalah teras terluar Republik Indonesia.
"Jadi sejak awal tugasnya memberdayakan desa-desa perbatasan dan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kita memang fokus pada perbatasan," ucap Marwan.
‎Marwan menyatakan ada 17 ribu desa yang sangat tertinggal dan sebagian besar ada di perbatasan sehingga menjadi prioritas pemerintah. Namun, menurut Marwan, anggaran khusus untuk desa-desa di perbatasan belum tersalurkan.
"‎Makanya saya mengetuk hati Bappenas, ini diperhatikan. Kalau tidak, bagaimana kita bergerak?" ujar Marwan.
"Dana semua dapat, nggak ada kendala apa pun, tapi ada treatment khusus tambahan untuk desa-desa di perbatasan. Masih ada 27 kabupaten tertinggal di perbatasan, itu 15 darat dan 12 di laut," tambahnya.
‎Treatment khusus yang dimaksud adalah anggaran khusus desa di perbatasan selain dana desa Rp 1 miliar. Namun tak jelaskan besaran dana khusus tersebut.
"Untuk dana desa, semua dapat. Di luar dana desa, ada intervensi khusus untuk desa-desa yang tertinggal dan sangat menyedihkan. Itu mayoritas tertinggal di perbatasan," ucap Marwan.  [detik]