Jokowi: 15M untuk Dharma Jaya Hanya Sebatas Anggaran Saja

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenarkan Pemerintah Provinsi DKI menyediakan anggaran untuk penyuntikan modal pada BUMD PD Dharma Jaya. Namun, Jokowi menegaskan bahwa besaran modal yang dialokasikan hanya sebatas anggaran dan belum tentu dikucurkan ke BUMD tersebut.
"PMP (Penambahan Penyertaan Modal) yang dianggarkan kan belum tentu dikeluarkan," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Jokowi menegaskan, penyerapan modal oleh PD Dharma Jaya tetap berada di tangannya. Jokowi pun masih berpikir, apa mungkin menggabungkan modal dengan PD Pasar Jaya. Hal itu tergantung dari audit yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) DKI Jakarta.
"Jadi belum, kita masih memerlukan audit. (Keputusan modal diserap atau tidak) memerlukan rekomendasi dari mereka (BPKP)," ujar Jokowi.
"Kalau iya, ya nanti diteruskan (diserap). Kalau rekomendasinya tidak bagus, ya jangan. Yang penting kita sudah anggarkan," kata Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, APBD Perubahan diketok melalui sidang paripurna pada Senin malam. APBDP tersebut mengalami peningkatan sebanyak Rp 129,58 miliar, yakni dari Rp 49,9 triliun menjadi Rp 50,1 triliun.
Salah satu fokus penambahan APBD tersebut adalah modal bagi lima BUMD DKI, salah satunya PD Dharma Jaya, BUMD yang diwacana kan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, ditutup. Diduga Korupsi PD Dharma Jaya adalah salah satu BUMD milik Pemprov DKI yang menyediakan dan menampung ternak potong, mengelola rumah potong hewan dan pemotongan ternak, penyediaan tempat penyimpanan daging, pendistribusian sekaligus pemasaran daging.
BUMD yang dibentuk melalui Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tanggal 15 Juni 1985 itu bertujuan membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemda DKI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya konsumen daging dan petani ternak. Berdasarkan profil dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, BUMD yang memiliki satu anak perusahaan itu tak pernah memberikan satu rupiahpun ke dalam pendapatan asli daerah.
Oleh sebab itu, pada awal Agustus 2013 silam, Jokowi melontarkan wacana untuk menutup BUMD PD Dharma Jaya. Tak hanya soal nihilnya kontribusi BUMD yang mengklaim menguasai 20 persen peredaran daging sapi di Jakarta itu, tindak korupsi juga diduga kuat terjadi di sana. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menerima petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, (29/9/2013) yang lalu.
"Kita bicara sapi sama KPK. Ada permasalahan dalam suplai dan distribusi daging. Saya belum tahu persis di mana masalahnya dan mengarah ke mana. Tapi KPK punya dugaan kuat soal korupsi," kata Ahok. 

Sumber :

kompas.com