Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik penolakan Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi) terhadap program mobil murah yang digagas Kementerian
Perindustrian bekerja sama dengan sejumlah agen tunggal pemegang merek
(APTM).
Menurut politikus senior Partai Demokrat (PD) itu, persoalan
kemacetan tidak bisa dikaitkan dengan industrialisasi. “Bangun industri
itu penting lho, ada lokomotif yang harus kita kedepankan,” kata
Marzuki, usai menghadiri diskusi Sindo Trijaya bertema
‘Transaksionalisasi di DPR’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu
(21/92013).
“Kita unggulnya dalam bidang apa di kawasan Asia?
Kalau kita unggulnya dalam bidang otomatif maka kita kembangkan dalam
bidang otomotif, jangan nanti Pasar Asean justru dipenuhi oleh
mobil-mobil produk hasil dari negara Asean lainnya."
Marzuki
mengatakan, pada 2015, negara-negara Asean akan masuk di pasar bebas.
Akan rugi besar bila Indonesia, khususnya Jakarta, justru menentang
pengembangan industri.
"Kalau tidak begitu, kita berbahaya nantinya. Kita nanti ada pasar tunggal lho pada tahun 2015. Kalau kita tidak siap, kita juga akan terima mobil murah dari negara lain," imbuhnya.
Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, kata Marzuki, seharusnya mencari solusi terkait
persoalan kemacetan, tidak dengan mencari alasan dan kambing hitam,
sementara persoalan pokok tidak kunjung diselesaikan.
"Persoalan
macet mari kita bantu urusin, bagaimana kewajiban pemerintah daerah
untuk menyiapkan jalan, transportasi umum dengan sebaik-sebaiknya. Itu
kewajiban daripada pemerintah daerah, jangan dikaitkan dengan
industrialisasi, (Jokowi) ini ngawur. Jadi jangan kita kaitkan dengan kemacetan," paparnya.
Jokowi
dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kata dia, harus
merealisasikan transportasi massal yang andal untuk mengurai kemacetan
secepatnya.
"Bicara kemacetan itu tugas kita semua, khususnya
kepala daerah, trasportasi umum ya disiapkan, melalui railway, busway,
dan MRT. Itu semua kita kembangkan. Jadi tidak usah diributkan soal
industrialisasi. Ini diributkan, membuat rakyat kita jadi bodoh lho," tegasnya.
Marzuki
juga menyindir mobil Esemka yang pernah digagas dan dipromosikan
Jokowi. Menurut Marzuki, hampir semua suku cadang mobil tersebut diimpor
dari luar.
"Itu kan hanya nama, coba ini kita. Untuk apa nama,
apa arti nama. Mobil nasional, semua isinya impor semua. Dulu ada Timor
tapi semuanya impor dari Korea," ujar dia.
Seperti diketahui,
pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, mengeluarkan
Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2013 tentang pengembangan produksi
kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau
atau low cost green car (LCGC), dengan pajak yang ringan dan
membuat produksi mobil tersebut menjadi murah. Sehingga, mobil tersebut
di pasaran dapat dijual juga dengan harga murah.
Jokowi dan Ahok
sempat menentang peluncuran mobil murah ini di Jakarta. Alasannya,
dengan masuknya 7.000 unit mobil murah ke jalanan Jakarta, hampir
dipastikan menambah kemacetan Ibu Kota.
Sumber :
okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar