"Kalau Pak Gubernur marah, ya wajar karena ada perda sebagai dasarnya. Tapi, kita akui kalau anggota kami kemarin itu lalai, teledor, dan malas," kata Kukuh di Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Kukuh mengatakan, peristiwa pada Senin (29/7/2013) kemarin terjadi karena kesalahpahaman di kalangan Satpol PP. Menurut Kukuh, Satpol PP di Pasar Minggu mengira bahwa pernyataan Jokowi, yang memberikan waktu kepada PKL untuk berjualan di badan jalan hingga Lebaran, juga berlaku di Pasar Minggu. Padahal, tenggang waktu itu diberikan kepada PKL Tanah Abang.
"Ini kesalahpahaman saya dalam membaca koran. Gubernur memberi toleransi dua minggu untuk pedagang, padahal itu hanya untuk pedagang Pasar Tanah Abang, bukan untuk semuanya," kata Kukuh.
Kukuh mengakui telah memberikan teguran lisan kepada para personel Satpol PP yang telah membiarkan pedagang berjualan di bahu jalan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, jika ada pegawai yang melanggar, maka akan diberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemecatan.
Kendati demikian, Kukuh mengaku belum mendapat panggilan evaluasi dari Jokowi. Padahal, sebelumnya Jokowi berencana memanggil Kepala Satpol PP bersama suku dinas setempat untuk mengevaluasi pembiaran PKL oleh Satpol PP. Kukuh menyatakan siap apabila Jokowi memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.
Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan belum bertemu dengan Satpol PP terkait evaluasi atas hasil inspeksi mendadak di Pasar Minggu kemarin. Ia memberikan kompensasi kepada PKL Pasar Minggu untuk dapat berjualan hingga Lebaran. Setelah itu, Satpol PP bersama Dishub DKI harus menindak tegas PKL yang masih berjualan di bahu jalan.
"Ya bagaimana lagi, sudah pada telanjur keluar gitu. Jadi, penertiban PKL Pasar Tanah Abang dan Pasar Minggu memang perlu waktu," kata Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar