“Jokowi harus evaluasi anak buahnya, khususnya Dinas PU, eksekusi di lapangan seperti apa? Jangan sampai banjir seperti awal 2013 terjadi lagi,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Ferial pun menyarankan Pemerintah Provinsi DKI untuk menertibkan permukiman di kawasan bantaran sungai. Menurutnya, hal itu harus menjadi prioritas Pemprov DKI.
Sementara itu, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah merencanakan relokasi warga bantaran sungai. Menurut Jokowi, untuk merelokasi warga bantaran sungai, pihaknya menunggu Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) membangun 6.000 unit rumah susun.
Rumah susun itu akan dibangun di lokasi milik Pemprov DKI, yaitu Pasar Rumput dan Pasar Minggu. Rusun akan dibangun menggunakan APBD, dana dari Kemenpera, dan dana dari perusahaan swasta melalui program corporate social responsibility (CSR).
“Tanah milik kita, Kemenpera yang membangun. Tahun ini mulai pembangunan, tahun depan rampung," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan, pihaknya tengah mendata warga bantaran Ciliwung yang akan direlokasi ke rusun. Menurut Jokowi, biaya sewa rusun berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000.
Sementara itu, Menpera Djan Faridz mengatakan, pembangunan rusun di dua lokasi itu membutuhkan biaya Rp 1,9 triliun. Rusun-rusun itu akan dilengkapi fasilitas publik, antara lain pasar, puskesmas, sekolah, dan masjid.
"Di bawahnya untuk fasilitas publik, kemudian di atas baru untuk rusunawa. Masing-masing lokasi dibangun tiga blok," tambah Djan Faridz.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar