"Mayoritas publik ingin KIH tidak lagi menekan Jokowi untuk tetap melantik tersangka," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, saat jumpa pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI pada 17-18 Januari 2015, sebanyak 69,78 persen responden menginginkan KIH tidak lagi menekan Jokowi untuk melantik tersangka korupsi Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Keinginan masyarakat agar Jokowi tidak melantik Budi Gunawan bukan tanpa alasan. Sedikitnya ada empat alasan mengapa mayoritas publik menginginkan KIH tidak lagi memaksa Jokowi melantik Budi Gunawan.
Pertama, pelantikan Budi Gunawan selaku tersangka, sebagai Kapolri akan menjadi tradisi buruk kenegaraan. Jika tetap melantik yang bersangkutan, maka Jokowi dapat menjadi presiden satu-satunya di dunia yang melantik tersangka.
"Hal itu dinilai publik akan meruntuhkan wibawa Indonesia di mata internasional. Jokowi juga dapat menurunkan kepercayaan publik, serta merendahkan jabatan presiden," ucap Ardian
Alasan kedua, publik menilai pelantikan Budi Gunawan juga akan menurunkan standar moral politik pemerintahan Jokowi. Kemudian, alasan ketiga, citra Jokowi sebagai presiden boneka akan semakin menguat, lantaran nama Budi Gunawan telah mencuat sejak Pilpres 2014, selain itu yang bersangkutan juga diketahui merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri.
Alasan keempat, publik meyakini pelantikan Budi Gunawan akan menjadi titik balik dukungan masyarakat terhadap Jokowi. Publik akan merasa terkhianati atas janji-janji Jokowi yang akan melawan korupsi.
"Selain itu mayoritas publik juga berharap presiden Jokowi ke depannya bisa lebih percaya diri melaksanakan janji-janji kampanyenya, karena dukungan publik terhadap Jokowi masih kuat," kata Ardian. [tribun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar