Nasdem Cenderung Setuju Pilkada dengan Comblang DPRD

Tarik-menarik soal RUU Pilkada di DPR terbagi menjadi dua kubu yaitu koalisi pendukung Jokowi-JK yang menginginkan Pilkada langsung dan Koalisi Merah Putih yang mendukung Pilkada lewat DPRD.
Partai NasDem sebagai pengusung Jokowi-JK belum memiliki kursi di DPR hingga pelantikan anggota dewan 2014-2019 digelar.
Partai pimpinan Surya Paloh ini meminta agar pembahasan RUU Pilkada ditunda ke periode selanjutnya.
Bila RUU Pilkada jadi ditunda, apa yang akan menjadi sikap NasDem di DPR? "Sikap NasDem nanti ya, kita belum mau memilih dulu. Kalau memang betul ditunda, ya baru akan kita sampaikan," kata Ketua DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan di sela-sela Sekolah Legislatif DPRD di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (14/9/2014).
Alasan NasDem meminta penundaan pembahasan RUU Pilkada adalah karena saat ini waktu kerja anggota DPR sudah sempit. Selain itu, saat ini muncul gelombang penolakan yang besar dari masyarakat terkait Pilkada lewat DPRD.
Ferry menuturkan bahwa jika bicara tentang penghematan biaya, pemilu serentak dan langsung dapat menjawabnya. Pilkada langsung juga bisa lebih efisien.
"Coba dihitung serentaknya gimana, Pilkada langsung serentak juga ada penghematan yang luar biasa," ucapnya.
Lalu, apakah menurut NasDem ada keuntungan dari Pilkada lewat DPRD? "Pilkada DPRD ada keuntungannya. Kita kan punya kajian," jawab Ferry.  [detik]