Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata tak sendirian menolak kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC).
Kepala daerah lainnya juga memiliki persepsi yang sama dengan Jokowi.
Mereka menolak kebijakan mobil murah karena menganggap akan memperparah
kemacetan.
Jokowi mengatakan kepala daerah yang menyampaikan
keberatan tersebut merasakan hal yang sama dengannya. "Kita ini
khawatir, kotanya sudah macet, ada tambahan mobil-mobil murah jadi
tambah macet," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu (25/9/2013).
Menurut
Jokowi, pemerintah pusat seharusnya mendukung pemerintah daerah untuk
mengatasi kemacetan dengan mempercepat pengadaan sistem transportasi
massal. Akan tetapi, pemerintah pusat malah kontradiktif dengan
menghadirkan PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang LCGC.
Meski banyak
yang sepaham, ia belum berkeinginan mengumpulkan kepala daerah lainnya
agar suara mereka lebih didengar pemerintah pusat. "Kita belum berpikir
sampai ke sana," kata Jokowi.
Jokowi dan kepala daerah lainnya
memang tak bisa melarang masyarakat membeli mobil murah. Alasannya, ia
saat ini belum bisa menyiapkan transportasi massal yang nyaman agar
masyarakat mau beralih menggunakan kendaraan umum. Transportasi massal
rencananya mulai dikerjakan Oktober tahun ini.
Selain Jokowi,
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo FX Rudyatmo, dan
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga beranggapan sama. Pemerintah daerah
sedang berupaya mengalihkan kebiasaan masyarakat untuk menggunakan
angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi agar mengurangi kemacetan.
Namun, pemerintah pusat malah membiarkan mobil murah dijual bebas.
Sumber :
tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar