"Kalau didiamkan mereka akan sulit punya rumah layak huni. Rumah tinggal layak huni seperti apartemen adalah salah satu cara efektif untuk orang miskin yang saat ini mulai tergerus," kata Ali di Jakarta, Senin (22/7/2013).
Ali mengatakan, apartemen murah atau rumah susun (rusun) bukan hanya bisa menyediakan hunian layak huni. Konsep vertical housing murah ini juga dapat meredam kemacetan. Misalnya, seperti di Singapura, Hongkong dan kota besar lain di dunia, apartemen dibangun di tengah kota dan dilengkapi dengan perkantoran, pusat belanja serta hiburan keluarga.
"Tanpa perlu batasan ketinggian lantainya, misalnya dibangun 50 lantai di tengah kota. Dengan begitu, kalau mau berangkat kerja dan belanja tinggal jalan. Kalau ini terwujud, kemacetan DKI bisa berkurang sampai 40 persen," ungkapnya.
Ali mengatakan, jika Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki dana bisa bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini swasta. Namun, program apartemen murah ini tidak akan terwujud jika DPRD sebagai mitra Jokowi-Ahok tidak mendukung secara total.
"Dinas serta walikotanya juga harus mendukung kebijakan pro rakyat seperti ini," tukasnya.
Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama pernah menyatakan berencana membangun apartemen untuk kelas menengah ke bawah dan mengefisienkan penggunaan gedung kantor aset pemerintah untuk kepentingan rakyat. Wagub akrab disapa Ahok ini menegaskan bahwa inti pemecahan masalah kemacetan adalah sebanyak mungkin membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dekat dengan tempat kerja karyawan.
"Lalu, di bawahnya ada pasar tradisional. Hal ini akan membatasi pergerakan manusia dengan menggunakan kendaraan bermotor," ujar Ahok.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Ashraf Ali mengaku dewan akan mendukung penuh kebijakan Jokowi-Ahok jika memang pro rakyat. Namun, agar tidak salah sasaran Pemprov DKI harus membuat payung hukum yang jelas agar tidak ada masalah.
"Juga, harus didasari perhitungan matang. Jangan sampai aparteman murah itu malah diborong oleh orang kaya," tukasnya.
Anggota Komisi E DPRD ini mencontohkan, saat ini banyak rusun yang seharusnya dihuni orang miskin malah orang kaya yang menikmati. Banyak rusun yang penghuninya memiliki mobil.
"Untuk itulah harus ada aturan atau payung hukum jika memang akan dibangun di tengah kota," tukasnya.
Batas ketinggian
Secara terpisah pengamat perkotaan Adilsyah Lubis mengatakan, apartemen murah atau rusun sudah menjadi keharusan. Karena, jika ingin Jakarta mau disejajarkan dengan kota-kota di dunia, Jakarta harus mampu mengkonsep apartemen yang serba ada.
"Apartemen itu wujudnya disatukan dengan pasar, perkantoran, restoran dan pusat belanja. Hal ini dilakukan agar tidak ada penumpukan kendaraan saat jam kantor," ujarnya.
Ia sepakat dengan konsep apartemen murah di tengah kota bisa mengurai kemacetan.
"Kalau orang ke kantor dan belanja tinggal jalan tentunya mereka tidak butuh lagi mobil," tambahnya.
Hanya, ia mengingatkan Jokowi agar program apartemen murah itu bisa dibangun secara layak huni. Tahap awal harus dilakukan adalah segera menghapus aturan batas ketinggian bangunan.
"Karena, kalau digabung dengan pasar dan perkantoran akan memakan lahan juga. Jadi, model bangunannya nanti vertikal dan kalau perlu tidak terbatas," ucapnya.
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar