Serang KPK, PDIP Coreng Muka Jokowi, Tak Punya Bukti Akan Dibui

Tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Ketua KPK Abraham Samad tak disertai bukti yang kuat. Serangan Hasto itu tidak hanya dibaca sebagai serangan terhadap Abraham Samad, tapi terhadap KPK. Manuver politik ini dipandang tidak perlu dan malah mencoreng wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam konferensi pers di The Capital Residence, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis,(22/1/2015), Hasto mengungkap ada enam kali pertemuan dengan Abraham Samad terkait proses pengajuan cawapres pasangan Jokowi. Sayangnya Hasto tak menyebut secara detail waktu dan peserta pertemuan tersebut.
Hasto yang menuntut komite etik KPK memeriksa Samad bahkan tak punya rekaman CCTV terkait pertemuan tersebut. Satu-satunya bukti yang dimiliki Hasto hanyalah foto pertemuan, itu pun Samad dijelaskan Hasto mengenakan topi dan masker.
Serangan politik Hasto ini kental bernuansa politik. Banyak kalangan melihat ini sebagai bentuk reaksi PDIP atas penetapan Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka KPK. Apalagi PDIP sampai kini masih bersikeras mendesak Presiden Jokowi melantik Komjen Budi jadi Kapolri.
Ditambah lagi Hasto terang-terangan menyebut ada kekecewaan Abraham Samad yang menyebut Komjen Budi sebagai salah satu pengganjal dirinya jadi cawapres Jokowi. Seolah Hasto ingin menarik benang merah penetapan Komjen Budi menjadi tersangka ada hubungannya dengan kekecewaaan sang ketua KPK.
Serangan Hasto ke KPK ini dinilai tak hanya merugikan PDIP, tapi juga membuat Presiden Jokowi di posisi tidak enak. "Bila semua tuduhan itu tidak terbukti maka PDIP harus siap menerima hukuman dari rakyat. Bila tanpa bukti ini sama saja PDIP bunuh diri. Apalagi ada kaitannya dengan presiden maka bisa menyebabkan Jokowi dalam posisi tidak nyaman," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada detikcom, Kamis (22/1/2015).
Lebih dari itu sikap PDIP nantinya bisa ikut merusak citra Jokowi. Sebuah ironi bagi Jokowi yang selama ini berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi namun didukung partai yang kini sedang memasang posisi serang ke KPK.
"Jelas mencoreng muka Jokowi. PDIP mestinya hati-hati karena cap Jokowi sebagai petugas partai masih kental sehingga segala tindakan dianggap satu suara dengan Jokowi," katanya.
Lalu kenapa KPK harus diserang? Sepertinya hanya PDIP yang bisa menjawab hal ini.
‎Ketua komisi III Aziz Syamsuddin mempersilakan Hasto untuk membuktikan tudingannya.
"Kalau tidak alat bukti, itu pencemaran nama baik. Silakan, gampang saja," kata Aziz dalam jumpa pers soal isu-isu hukum di ruang wartawan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Sebaliknya, kata Aziz, jika Hasto dapat membuktikan tuduhannya, maka bisa menjadi masalah bagi Abraham Samad dan KPK. "Hasto saat menyampaikan itu saya berasumsi beliau didukung alat bukti," ujarnya.
Alat bukti itu bisa berupa rekaman baik audio maupun visual, surat perjanjian dan saksi. Aziz tak ingin mencampuri urusan itu lebih jauh, dan mempersilakan Hasto dan KPK yang mengklarifikasi.
"Itu kewenangan PDIP dan pihak Abraham Samad yang kami tidak tahu persis kejadian itu," ujarnya didampingi 4 orang anggota komisi III lain.
"Sementara dengan keinginan Hasto untuk membentuk komite etik, pembentukan dan izin itu akan dirembukkan oleh komisioner KPK. Tentu dengan sama-sama komite etik yang mereka sudah ada," imbuh politisi Golkar itu.  [detik]