DPR Akan Segara Interogasi Jokowi Seputar Kapolri

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas berbagai hal, salah satunya polemik pemilihan Kapolri. Rencananya, pembahasan akan dilakukan dalam rapat konsultasi di Komisi III.
"Dari pandangan fraksi sudah meminta kepada Pimpinan DPR untuk menjadwalkan Rapat Konsultasi dengan Presiden. Tapi, sampai hari ini belum ada tanggapan, rapat diharapkan teman-teman dalam membahas, salah satunya masalah Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Aziz mengatakan, kalau mekanisme pemanggilan Presiden sedianya telah disampaikan ke pimpinan DPR RI. Sehingga mengenai teknis lanjutannya akan diatur oleh pimpinan DPR RI.
"Pimpinan DPR nanti yang atur," tegasnya.
Politikus Partai Golkar ini berharap Presiden Jokowi bisa memenuhi undangan ini. Namun, bila nantinya tidak bisa hadir, Komisi III tetap akan menerima perwakilannya dari pemerintah.
"Tergantung nanti (soal kehadiran), secara konstitusi datang sendiri, kalau nanti diwakili, oke juga," pungkasnya.

Harus Segera Ada Kapolri Definit
Lebih jauh Aziz Syamsudin meminta Presiden Jokowi segera menentukan Kapolri definitif. Penentuan Kapolri definitif ini menurutnya agar institusi Polri punya legitimasi dalam pengambilan keputusan.
"Menurut hemat saya ini tidak bisa dibiarkan. Dalam 1-2 hari ini Presiden harus mengambil sikap. Agar apa? Agar kebijakan-kebijakan institusi Polri itu bisa legitimate," ujar Aziz, Senin (19/1/2015).
Dia mengatakan kalau Polri yang saat ini dipimpin Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sulit memutuskan kebijakan-kebijakan strategis. Komisi III bakal menggelar rapat pleno untuk mendengarkan pandangan masing-masing fraksi terkait kondisi terbaru Polri.
"Komjen Badrodin tidak bisa memutuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Kalau sampai 1-2 hari Presiden belum ambil sikap, yah nanti kita fraksi-fraksi akan rapat, disampaikan ke pimpinan DPR, untuk nyatakan sikap resmi," sebut Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali itu.

Apa saran Komisi III?
"Kebijakan itu kan ada di Presiden, tanya ke Presiden? Presiden enggak usah dikasih saran, dia punya tim, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat, dan menteri, merekalah yang harus kasih pertimbangan," tuturnya.