KPK Bantah Dipesan Jelaskan "Bersih Diri Jokowi"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) biasanya bersifat tertutup dan merahasiakan bila ada laporan pengaduan dari masyarakat. Namun, usai peluncuran bus anti Korupsi, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja tiba-tiba menggelar konferensi pers dan mengklarifikasi laporan pengaduan masyarakat terkait kasus rekening di luar negeri, kasus Dana Pendidikan Solo dan kasus bus TransJakarta dengan terlapor Joko Widodo (Jokowi).
"Jangan sampai menimbulkan bola liar. Kepada pelapor kita sudah memberikan jawaban dengan detail, kan ada rumor kami akan diminta datang oleh Pak Fadli Zon (Wakil Ketua DPR), kami pikir penjelasan ini membuat publik jadi jelas," kata Adnan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/10/2014).
KPK yang secara tiba-tiba mengklarifikasi laporan atas Jokowi itu menampik bila yang disampaikannya atas pesanan presiden terpilih. "Enggak enggak ada (permintaan Jokowi)," katanya.
Adnan menegaskan, klarifikasi akan pengaduan laporan soal rekening luar negeri Jokowi, Dana Pendidikan di Solo dan dugaan korupsi bus TransJakarta atas inisiatif KPK. "Ya iyalah," tegasnya.
Sedangkan terkait kasus korupsi bus TransJakarta, menurut Adnan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terhadap Kejaksaan Agung untuk mengungkap lebih lanjut. Walaupun tidak terlibat langsung, KPK akan turut mengawasi agar proses pengungkapan kasus yang menyeret Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono itu bisa tuntas.
"Akan ada rencana itu (supervisi). Tapi jangan berangkat dari apriori dulu," terangnya.
KPK, lanjut Adnan, telah menelusuri kasus korupsi bus TransJakarta. "Mengenai kasus TransJakarta, busway kami sudah masuk ke dalam. Ketika KPK bekerja, kemudian Kejaksaan Agung menetapkan Udar sebagai tersangka. Seperti biasa, perjanjian kami dengan kejaksaan dan polri, ketika ada yang masuk maka KPK berhenti. Maka selebihnya, bagaimana selanjutnya silakan tanya Kejaksaan Agung," jelas Adnan.  [merdeka]