Jokowi tak Ambil Pusing Soal Isu Pencoretan Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau ambil pusing terkait beredarnya isu nama-nama calon menteri yang dicoret karena mendapat rapor merah dan kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Jokowi lebih memilih memikirkan implementasi janji-janjinya saat dia kampanye dulu.
Hal itu diungkapkan Deputi Transisi Hasto Kristiyanto saat disinggung soal respons Jokowi terhadap beredarnya isu pencoretan sejumlah calon menteri.
"Pak Jokowi lebih banyak berbicara soal agenda kerja ke depan. Sehingga persiapan-persiapan yang diberikan kepada kami dalam agenda jangka pendek, presiden dalam mengimplementasikan janji-janji kampanye," kata Hasto saat ditemui di Kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (23/10/2014).
Hasto melanjutkan, untuk saat ini priorotas Jokowi adalah mengumumkan struktur dan nomenklatur kementerian. Beberapa nomenklatur berbeda dengan sebelumnya. Untuk itu, Jokowi telah melayangkan surat kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.
"Tentu saja skala prioritas memang pengumumam arsitektur kabinetnya. Meskipun terkait dengan ketentuan bahwa perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pengabungan atau pemisahan kementerian negara itu, juga harus ada pertimbangan DPR dan sedang dikomunikasikan bagaimana ketentuannya," tukasnya.
Seperti diketahui, DPR menggelar rapat Badan Musyawarah, siang ini pukul 14:00 WIB, dengan agenda pembahasan surat resmi yang baru dilayangkan Jokowi kemarin.
Hasto menegaskan, menunggu pertimbangan DPR adalah upaya memenuhi etika antar lembaga tinggi negara. Untuk perubahan nomenklatur ini presiden tak perlu mendapatkan persetujuan lembaga legislatif. "Sifatnya beda dengan persetujuan, lebih kepada aspek etika," tandas dia.  [metrotvnews]