PROJO: Bangsa dalam Keadaan Darurat

Relawan Pro Jokowi menyoroti penetapan status tersangka terhadap mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebabnya, penetapan Hadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengajuan keberatan bayar pajak PT Bank Central Asia  menjadi sinyal serius penyelenggaraan negara berjalan bobrok.
"Setelah ketua MK kini ketua BPK. Entah besok lembaga tinggi negara yang mana lagi. Ini sinyal alarm paling keras bahwa negara kita berjalan dengan sistem yang bobrok," kata Koordinator Nasional Projo, Budi Arie Setiadi di Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Menurutnya, penyelenggara negara perlu dievaluasi total setelah sejumlah petinggi lembaga negara tersandung kasus dugaan korupsi.
"Penyelenggaraan negara yang "penuh penyakit" akan menjadi kanker ganas bagi kesehatan republik. Kehancuran martabat bangsa sudah di depan mati. Harus ada keberanian dan kemauan keras untuk menyelamatkan Indonesia," ucap mantan Kepala Balitbang PDI P ini.
Ia menjelaskan, pemerintah di masa mendatang menghadapi tantangan yang berat sekali. Apalagi, praktek good governence masih jalan di tempat.
"Harus ada terobosan ekstra serius untuk mengatasi itu semua," ujarnya seraya berharap pemerintahan baru dibangun dengan fondasi dan semangat pengabdian kepada publik dan republik.
"Bangsa dalam keadaan darurat. Pilpers 2014 ini sangat strategis dan penting dalam menentukan jalannya negara ini di masa depan," ujar mantan wakil ketua DPD PDI P DKI ini.
"Agenda pemberantasan korupsi adalah agenda prioritas bagi pemerintah baru ke depan. Jangan sia-sia kan harapan rakyat. Pemerintah yang efektif dan kredibel memerlukan pemimpin yang minim interest pribadi dan kelompok," tutupnya.[tribunnews]