Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi mengatakan meski Ahok, sapaan akrab Basuki berasal dari Partai Gerindra, namun pihaknya tetap meminta agar calon yang diusulkan untuk menempati posisi wagub juga dari Gerindra.
Bahkan, ia mengancam jika ada dua nama calon wagub diusulkan dan keduanya berasal dari PDIP, maka pihaknya tidak akan menandatangani kesepakatan tersebut.
"Bila misalnya dua nama calon wagub, lalu dua-duanya dari PDI Perjuangan, kita (Gerindra) tidak mau tanda tangan, harus ada satu calon dari Gerindra,” kata Sanusi, Sabtu (15/3).
Sanusi menegaskan Partai Gerindra juga bekerja keras dalam mengusung pasangan Jokowi-Ahok pada Pemilukada DKI 2012 lalu. Sehingga, wajar jika Wagub DKI tidak harus berasal dari PDIP saja. Ia menegaskan antara Gerindra dan PDIP juga punya hak yang sama.
"Walaupun Jokowi berasal dari PDIP. Jadi wagub bukan harus dari PDIP saja, Gerindra tetap punya hak mencalonkan, karena di 2012, PDIP tidak bisa mengajukan calon sendiri, dan Gerindra juga tidak bisa mencalonkan sendiri. Artinya biarlah nanti yang menentukan DPRD DKI Jakarta, itu pun anggota DPRD yang lama (2009-2014) bukan anggota DPRD yang baru nanti," jelasnya.
Sementara anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta, Wiliam Yani mengatakan, keputusan untuk memilih pendamping Basuki berada di partainya. Namun, jika Partai Gerinda mengusulkan nama dari partainya tidak masalah. "Semua keputusan ada di partai pengusung, yakni PDIP. Tapi jika meminta tidak masalah, agar kadernya dimasukkan. Cuma sekali lagi keputusan hanya dari PDIP," kata Wiliam.
Diakui Wiliam, secara resmi nama-nama pengganti Jokowi untuk mendampingi Basuki belum ada. Namun, ada beberapa nama yang sering menjadi pembahasan dalam rapat, seperti Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Syahrial, anggota DPRD Adang Ruchyatna, Wakil Ketua DPRD DKI Boy Sadikin, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
Sumber :
inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar