Padahal untuk mengatasi banjir di Jakarta, tidak bisa ditangani oleh Pemprov DKI saja, tetapi juga harus melibatkan daerah lain. Bahkan, pemerintah pusat juga harus turun tangan.
"Jokowi bukan Bandung Bondowoso, yang bisa menyelesaikan masalah dengan sekejap," kata Supriyanto ST MM salah satu pengurus dan penggagas berdirinya Seknas Jokowi, Senin (20/1/2014).
Hal ini perlu disampaikan karena Seknas Jokowi merupakan elemen masyarakat yang mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang.
Sepertinya, lanjut Supriyanto, bencana banjir di DKI Jakarta telah dijadikan komoditas untuk menjatuhkan nama mantan wali kota Solo tersebut.
Jokowi selama ini, mempunyai elektabilitas tinggi dibanding dengan semua calon yang diusung oleh beberapa partai, bahkan lebih tinggi dari elektabilitas Ketua Umum PDIP.
"Dalam kenyataannya memang seperti itu. Kejadian bencana banjir dijadikan lawan politiknya Jokowi untuk menjadikan Jokowi bukan siapa-siapa, bahkan ada lembaga survei yang entah darimana membuat Jokowi ditempatkan di urutan ketiga pas di kejadian banjir Jakarta," jelas Supriyanto.
Lawan politik Jokowi, menurut Antok, panggilan akrab Supriyanto, tidak pernah berpikir ketika DKI belum dipimpin Jokowi di mana kejadian banjir lebih parah dibanding yang terjadi sekarang ini.
Pada era Sutiyoso ada 75 titik, di masa Foke ada 63 titik. Sementara di masa Jokowi hanya ada 35 titik. Ketika banjir di Jakarta, sekarang jumlah daerah yang kebanjiran lebih sedikit dibanding era sebelumnya.
"Mereka melupakan letusan Gunung Sinabung, banjir bandang di Manado, sepanjang pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah yang membuat jalur darat di urat nadi transportasi pulau jawa lumpuh," katanya.
"Tujuannya hanya satu menimpakan kesalahan pada Jokowi," tambah dia.
Jokowi Bukan Tukang Sulap
Senada dengan pandangan di atas, Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, kepada wartawan emengatakan,
"Untuk yang menyalahkan Jokowi soal banjir, dalam hal ini Jokowi sudah memulainya, jangan baru setahun dituntut harus menyulap DKI sudah bebas banjir bebas macet," kata Tjahjo, Senin (20/1/2014).
Menurut Tjahjo, selama setahun lebih menjabat Gubernur DKI, Jokowi sudah bekerja maksimal. Membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.
"Serta melakukan tahapan-tahapan reformasi birokrasi, penataan perumahan di bantaran sungai, daerah rawan banjir, penataan wilayah-wilayah kemacetan, peremajaan angkutan umum," beber Tjahjo.
"Juga memprioritaskan tempat sarana umum dimulai seperti waduk Pluit, waduk Ria Rio, difungsikan kembali," katanya.
Jokowi juga sudah menjalin koordinasi dengan kementerian dan pemerintah pusat. Termasuk bertemu langsung dengan Presiden SBY.
"Apapun DKI sebagai Ibu Kota negara, kota pemerintahan, kota tumpuan harapan warga negara Indonesia, kota metropolitan di mana penataannya harus komprehensif integral," pungkasnya.
Sumber :
- suaramerdeka.com
- detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar