Hanya Pemilih Siluman Yang Dapat Kalahkan Jokowi

Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 tidak kunjung beres. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kian diragukan, bahkan didugaan KPU sengaja memlihara data-data tersebut untuk kepentingan tertentu, mengingat proses penetapan DPT sudah melalui 6 (enam) tahapan.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT), DPT masih bermasalah hingga kini. Perbaikan data yang bermasalah dari satu tahapan ke tahapan berikutnya nyaris tidak terjadi.
Buktinya, DPT Pemilu 2014 hingga kini masih memuat pemilih tanpa NIK, orang mati, dan nama-nama aneh (siluman).
Sehubungan dengan kisruh DPT, Sekretaris Jenderal (Sekjen) FAIT, Janner Simarmata mengungkapkan, “Kami memiliki data DPT Pemilu 2014 yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hingga kini DPT masih bermasalah. Apakah KPU tidak mampu untuk membereskannya?”
Namun, berdasarkan temuan FAIT, kisruh DPT Pemilu 2014 tidak saja diakibatkan oleh manusia, tetapi juga karena sistem aplikasi DPT Pemilu 2014. “Kami melakukan pengujian terhadap sistem aplikasi DPT Pemilu 2014, ternyata memang bermasalah. Pengisian data nama pemilih, seharusnya hanya dapat diisi dengan huruf (abjad), namun ternyata dapat diisi dengan numerik (angka) dan karakter khusus lainnya. Jadi, sistem aplikasi pengisian data pemilih Pemilu 2014 invalid.” Ungkap Janner Simarmata yang juga dosen di Universitas Negeri Medan, dalam siaran persnya yang diterima suaramerdeka.com.
Sementara itu, Ketua Umum FAIT, Hotland Sitorus menengarai bahwa terdapat sejumlah besar pemilih siluman di DPT Pemilu 2014 dan jumlahnya cukup signifikan.“Jumlah pemilih siluman dalam DPT cukup signifikan dan dapat mempengaruhi perhitungan perolehan suara pada Pemilu 2014 nanti. Kisarannya bisa mencapai hingga 10 persen hingga 15 persen.” Ujar Hotland Sitorus.
“Jika suara siluman ini adalah pesanan, maka akan merugikan kontestan Pemilu 2014 lain, terutama partai baru pada Pemilu 2014.” ungkap Hotland Sitorus.
“Bahkan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 nanti, sekalipun Jokowi dengan tingkat elektabilitas tertinggi diajukan sebagai Calon Presiden (Capres), bukan tidak mungkin Jokowi kalah tipis dari kandidat Capres lain.” ujar Hotland Sitorus.
Pemilu harus berjalan dengan bersih, jujur dan transparan. Oleh karena itu, KPU sebaiknya menghapus data pemilih yang bermasalah dari DPT. KPU tidak perlu mengulur-ulur waktu hingga 14 hari menjelang pemilu, agar KPU tidak dikatakan melakukan “killing time”.
Demikian diungkapkan Rizal Isnanto yang juga dosen di Universitas Diponegoro Semarang, “Sebaiknya KPU membersihkan DPT Pemilu 2014 dari data-data pemilih tanpa NIK, orang mati dan nama-nama aneh tanpa menunggu 14 hari menjelang pemilu.”
“Rakyat tentunya berharap agar semua penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP dan partai politik peserta pemilu, bersama-sama mewujudkan pemilu yang jujur, bersih dan transparan.” Pungkas Rizal Isnanto.

Sumber :
suaramerdeka.com