"Jokowi-Ahok belum dapat pengawalan karena birokrat di bawah belum bisa mengikuti ritme keduanya. Para birokrat tidak cepat tanggap," ujar Taufik dalam diskusi refleksi akhir tahun bertema "Menuju Pemerintahan DKI Jakarta yang Akuntabel dan Transparan" di Cikini, Jakpus, Selasa (24/12/2013).
Dalam 14 bulan kepemimpinan Jokowi-Ahok, Taufik menilai para perangkat kerja tidak responsif dengan ide atau gagasan yang dilontarkan pimpinan. Jokowi-Ahok juga terlihat dominan dengan memberi penjelasan langsung soal program dan kebijakan perkotaan yang dikerjakan.
"SKPD seperti terseok-seok dengan gaya pemimpinnya. Ke depan disarankan jangan semua Jokowi-Ahok, yang lainnya malah ngumpet," sindir dia.
Belum klopnya kinerja SKPD dengan Jokowi-Ahok diamini pengamat perkotaan Yayat Supriatna. Dia menilai banyak ide-ide baru yang terlontar namun eksekusinya terhambat karena bawahan Jokowi-Ahok lamban menyempurnakan kebijakan.
"Kekuatan aktor lebih dominan diatas struktur. Lompatan-lompatan yang dilakukan Jokowi-Ahok tidak ter-back up karena sistemnya kedodoran," tutur Yayat.
Diakuinya duet Jokowi-Ahok sudah membongkar kekakuan birokrasi yang selama ini dikeluhkan lantaran berbelit. Namun lompatan keduanya disarankan diikuti dengan penyiapan aturan teknis. "Lompatan gubernur-wagub sering terlambat disiasati dengan kebijakan untuk langkah lanjutan," katanya.
Dia mencontohkan ide soal cabut pentil ban motor bagi pelanggar parkir yang diterapkan Dishub DKI. Kebijakan itu akhirnya jadi tak efektif karena banyak pengendara yang kembali membandel memarkirkan motor di sembarang tempat.
"Seharusnya setelah ide cabut pentil, pikirkan what next? Agar tidak sia-sia," imbuh Yayat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar