Laman

Rabu, 25 September 2013

PDI-P: Jokowi Tak Membangkang dari Pemerintah Pusat

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak membangkang dari kebijakan pemerintah pusat terkait mobil murah. Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, Jokowi hanya menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kebijakan itu.
"Ini soal rakyat. Aspirasinya berdasarkan kemauan publik yang disampaikan Jokowi, Ganjar, dan bahkan Ridwan Kamil," kata Ara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Ara menampik tudingan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang menyebut Jokowi hanya melakukan pencitraan dengan menolak kebijakan mobil murah. Ramadhan juga mengatakan, Jokowi telah membangkang pemerintah dan mengkritik cara PDI-P mendidik para kadernya yang kini menjadi kepala daerah. "Kalau PDI-P dikritik, penolakan dari kepala daerah ini kan disampaikan bukan hanya kader kami, tapi juga partai lain seperti Ridwan Kamil. Saya dengar daerah-daerah sudah sangat padat penduduknya, dan makin macet," kata Ara.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, penolakan terhadap mobil murah ini sama sekali tidak terkait dengan kepentingan partai. "Kami yakin kepala daerah lain akan menyampaikan hal yang sama, kalau tidak nanti tidak akan dipercaya oleh rakyatnya," ungkapnya.

Tudingan Demokrat
Sebelumnya, Ramadhan Pohan mengkritik penolakan Jokowi terhadap kebijakan mobil murah. Ramadhan menilai Jokowi terlalu emosional menolak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia pun menuding penolakan Jokowi hanya untuk pencitraan.
“Masalah mobil murah di RI itu bisa ditentang kebijakan pusat! Bagaimana penjelasaanya pemerintah daerah menolak. Saya melihat Ahok lebih rasional soal ini dibandingkan Jokowi,” ujar Ramadhan di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/2013).
Menurut Ramadhan, keberadaan mobil murah sudah cukup baik karena mobil-mobil tersebut ramah lingkungan. Sementara terkait dampak kemacetan yang timbul dari adanya mobil-mobil murah ini, Ramadhan menuturkan pemerintah provinsi tetap perlu menjalankan antisipasi regulasi menangani macet.
"Yang dilakukan Jokowi saya paham, beliau sedang berkampanye. Beliai itu sedang penciyraan. Itu silakan aja. Tapi ya mbok ada tempatnya. Kenapa Ahok itu lebih rasional?" ujar Ramadhan.
Selain Jokowi, Ramadhan juga mengaku tak habis pikir dengan penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi dan Ganjar adalah kader PDI-P.
"Saya bingung bagaimana Bu Mega (ketua umum PDI-P) mengajari para kepala daerahnya. Saya bayangkan kalau Bu Mega jadi Presiden, terus kepala daerahnya beda-beda, ini kan enggak bener," kata Ramadhan.

Sumber :
kompas.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar