Dengan langkah agak tergesa setelah mengantar sang tamu sampai teras pendopo, Jokowi yang Senin itu mengenakan setelan seragam dinas hijau-hijau, seperti biasa langsung dikerubuti wartawan. Namun ketika itu ia tidak hanya ditanyai perihal pertemuan dengan Menpera yang membahas masalah rumah susun di Pasar Rumput dan Pasarminggu. Yang lebih menjadi sorotan adalah aksi blusukan Jokowi.
Maklum, di pekan sebelumnya, Jokowi baru saja "disudutkan" oleh lembaga swadaya masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) soal aksi blusukannya yang mendapat alokasi anggaran dalam jumlah besar. Koordinator Advokasi Fitra, M. Maulana, mengatakan dana yang oleh publik dikenal sebagai anggaran blusukan tersebut dalam peraturan gubernur disebut belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Biaya tunjangan operasional kepala daerah besarnya Rp 26,6 miliar," kata dia kepada Detik.
Faktanya, gaya kepemimpinan Jokowi yang notabene dekat dengan rakyat itu memang telah membetot perhatian masyarakat luas, tak terkecuali para elite politik di negeri ini. Terhitung 282 hari sudah Jokowi menduduki kursi jabatan Gubernur DKI. Di sepanjang awal periode kepemimpinannya itulah hampir saban hari ia melancarkan berbagai terobosan yang terbilang agresif dengan aksi blusukannya.
Berbeda dengan pendahulu-pendahulu sebelumnya dalam upaya membenahi karut marutnya persoalan ibu kota, orang nomor satu di Jakarta ini tak bisa dipungkiri memiliki style yang berbeda. Namun dengan menerapkan gaya blusukan yang kenyataannya sebenarnya sangat disukai oleh warga ibu kota, Jokowi juga menuai sorotan negatif.
Ia dituding menghabiskan dana yang tak sedikit untuk menjalankan gaya kepemimpinan merakyatnya itu, yang memang sudah dilakukannya sejak masih menjabat sebagai wali kota Solo. Fitra menyebut jika anggaran blusukan tersebut dirinci, maka setiap bulannya mendapat alokasi sekitar Rp 2,2 miliar. "Per hari dapat Rp 70-an juta berdua, masing-masing sekitar Rp 37 juta untuk kepala daerah dan wakilnya," ujar Maulana.
Hanya saja ketika disinggung mengenai jumlah anggaran khusus untuk blusukan, Maulana mengaku pihaknya belum mendapat angka pastinya. "Sejauh ini sih kita belum menelusuri sampai ke detailnya seperti itu."
Pemerintah Provinsi DKI membantah tundingan yang dilontarkan Fitra. Salah satu yang pasang badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Endang Wijayanti. Dia menegaskan tidak ada anggaran untuk aktivitas blusukan yang dilakukan oleh Jokowi.
"Tidak ada itu yang namanya anggaran untuk blusukan, tidak pernah dianggarkan," kata dia kepada Detik, kemarin. Endang menuturkan, selama ini alokasi biaya pengeluaran yang digunakan Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama untuk blusukan diambil dari dana operasional tahun ini yang berjumlah Rp 26,6 miliar. "Anggaran yang digunakan Bapak untuk itu (blusukan) adalah dana operasional kepala daerah, itu yang Rp 26,6 miliar," kata Endang.
Seolah tak mau ambil pusing, Jokowi mengaku akan tetap blusukan meski programnya itu dipertanyakan. Ia beralasan, kegiatannya itu dilakukan sebagai manajemen kontrol dan juga untuk pengawasan sehingga program pemerintahan bisa terealisasi. Karena itu ia berujar akan tetap blusukan selama ia menjadi pemimpin di DKI.
"Tetap blusukanlah, sepanjang masih punya kaki," kata Jokowi dengan nada santai. Ia menekankan bahwa program blusukan yang ia jalankan tidak menelan anggaran yang besar. Jokowi pun menolak disebut memboroskan anggaran belanja dan pendapatan daerah. "Boros apa. Blusukan itu enggak pernah pakai anggaran, blusukan itu modalnya hanya jalan kaki, enggak ada yang lain," kata dia.
Lebih lanjut ia juga membantah aksinya itu sebagai wujud pencitraan politis demi mendapat dukungan masyarakat. "Yang dicitrakan itu apanya? Lah wong kita ke kelurahan, kecamatan cuma untuk mengecek doang, enggak pakai dana apa-apa."
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar