Jumat, 23 Januari 2015

Massa Anti Korupsi Salahkan Jokowi

Massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kota Malang (KOMAK), menggelar aksi unjuk rasa atas penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri. Puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa, perwakilan masyarakat dan Malang Corruption Watch (MCW) mengutuk segala bentuk penggembosan agenda pemberantasan korupsi.
Massa mengawali aksi dari depan bundaran Tugu Kota Malang sekitar 30 menit dengan membawa poster dan berorasi di pinggir jalanan. Mereka kemudian melanjutkan orasinya di halaman Gedung DPRD Kota Malang. Karena beberapa saat anggota DPRD tidak segera keluar menemui, massa akhirnya memasuki gedung.
Dalam orasinya massa melihat sederet upaya melemahkan agenda korupsi di Tanah Air. Terbaru kasus penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Ada upaya-upaya sistematis untuk membalas dendam atas penetapan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka olek KPK beberapa waktu lalu.
Massa meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas menangani perseteruan kedua lembaga tersebut. Jokowi yang telah dipilih oleh rakyat cenderung menjadi mesin partai-partai koalisi.
"Jokowi tidak punya respek. Hanya mampu mengadu domba antar institusi, maka kita harus tegakkan kebenaran. Kami sangat kecewa dengan perilaku politik Jokowi," kata Lutfi J Kurniawan, selaku koordinator aksi, Jumat (22/1).
Jokowi dianggap tidak menunjukkan kemampuan untuk bersikap siapa yang akan diangkat dan siapa yang harus ditangkap. Sangat aneh, Jokowi mengangkat seorang panglima yang berkasus, berstatus tersangka terkait rekening gendut.
Massa meminta Polri melepaskan Bambang Widjojananto dan mempertanyakan kasus yang seolah-olah dicari-cari oleh Korp Bhayangkara tersebut.
"Kami akan kembali turun jalan, dengan jumlah dan cara-cara yang bisa membuka telinga pihak-pihak yang memperlemah KPK," tegasnya.
Selain itu juga meminta kepada partai politik agar tidak mempolitisi agenda pemberantasan korupsi. Serangan yang dilakukan terhadap Ketua KPK Abraham Samad oleh pembesar sebuah partai politik memperlihatkan bahwa para politisi busuk sedang ikut bermain.
"Partai politik sedang kongkalikong dengan para koruptor dengan agenda-agenda yang melemahkan KPK," tegasnya.  [merdeka]

1 komentar:

  1. Tolong di review mengenai kebijakan terbaru BPJS Ketenagakerjaan. Tolong jangan buat kami rakyat indonesia makin miskin dan sengsara.

    BalasHapus